Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemekaran Papua Selatan Mendesak untuk Dekatkan Pelayanan ke Masyarakat

Senin, 9 Desember 2019 | 09:01 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah tokoh adat bersama-sama tokoh agama, tokoh masyarat, pemerintah daerah dari empat kabupaten di Papua, bersepakat mengajukan kembali permohonan percepatan pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi baru di Papua.

“Permohonan pengajuan kembali tersebut disepakati dalam suatu pertemuan bersama di Merauke baru-baru ini,” kata Ketua DPD II Partai Golgar Kabupten Bovendigul Vedi Dejvly Parauba, di Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Vedi Dejvly Parauba yang akrab dipanggil Abimayu mengatakan, pertemuan yang dihadiri para tokoh penting di Papua tersebut melahirkan kesepakatan bersama yakni semua setuju untuk bersama-sama mengajukan kembali permohonan percepatan Pemekaran Papua Selatan (PPS).

“Tokoh Papua yang bersepakat antara lain tokoh adat dari empat kabupaten di wilayah selatan (Papua), tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Juga ikut serta empat bupati sebagai perwakilan pemerintah daerah Papua Selatan, bersama bupati dari Pegunungan Bintang,” kata Abimanyi yang baru saja mengikuti Munas Golkar di Jakarta.

Abimayu menjelaskan, Papua Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi provinsi baru yang diberi nama Provinsi Papua Selatan sudah dilakukan tahun 2001.

Usulan itu, lanjut Abimanyu, bersamaan dengan pengajuan pemekaran Kabupaten Merauke menjadi empat kabupaten (Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigoel, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Merauke).

Abimanyu mengatakan, seluruh persyaratan bersifat administratif, geografis, kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk menunjang Papua Selatan menjadi provinsi baru sudah lengkap.

“Hanya kurang satu yakni mesti tambah satu kabupaten baru karena persaratannya harus lima kabupaten. Namun di ujung perjuangan, pemerintah mengeluarkan kebjakan moratorium terhadap seluruh usulan pemekaran daerah di Indonesia,” kata Abimanyu.

Abmayu mengatakan, pemekaran Papua Selatan sudah sangat mendesak dan menjadi kebutuhan dalam rangkat mendekat pelayanan kepada masyarakat.

Kondisi georafis Papua yang sangat luas, kata Abimanyu, memerlukan pendekatan pelayanan salah satunya melalui pemekaran wilayah.

“Wilayah Selatan yang dahulu adalah Kabupaten Merauke luasnya sama dengan luas Pulau Jawa,” kata Abimanyu.

Alasan lain dan mungkin ini alasan paling utama dan penting, kata Abimanyu, adalah alasan keamanan. Menurut dia, segi keamanan negara, Papua tidak bisa hanya dipimpin oleh dua gubernur.

“Kalau hanya oleh dua gubernur, maka infiltrasi dan intervensi politik terselubung oleh negara lain ke dalam wilayah-wilayah Indonesia di perbatasan tidak bisa dihindarkan. Itulah yang terjadi sekarang ini,” kata Abimanyu.

Kota Merauke
Berkaitan dengan pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Oktober 2019 sudah menyatakan secara resmi bahwa pemekaran Papua Selatan menjadi provinsi tinggal menunggu pemekaran Kota Merauke saja.

"Tinggal pemekaran Kota Merauke saja dan itu harus, karena harus lima (kota). Sementara baru empat. Kabupaten Mappi, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke. Kalau ada Kota Merauke maka oke," ujar Tito Karnacian di Kantor Kemdagri, Jakarta, Selasa (29/10/2019).

Tito Karnavian mengatakan, pembahasan soal Papua Selatan bisa segera dirampungkan. Pemerintah Provinsi Papua yang wilayahnya akan dibagi dengan Papua Selatan itu, kata Tito, juga sudah setuju.

"Papua Selatan hampir enggak ada masalah termasuk Gubernur-nya Pak Lukas Enembe enggak ada masalah," kata Tito Karnavian.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyetujui dua atau tiga wilayah dari lima wilayah yang diusulkan tokoh Papua untuk dilakukan pemekaran.

Hal tersebut dikatakan Prsiden Jokowi saat merespon aspirasi tokoh Papua pada waktu pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tapi bapak menyampaikan, tambahan lima. Ini total atau tambahan? Saya iya, tapi mungkin tidak lima (wilayah) dulu. Mungkin kalau nggak dua (atau) tiga," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta saat itu.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pimpinan KPK Tegaskan Pedang Pemberantasan Korupsi di Tangan Presiden

"Kalau mau berubah, 2045 dengan Indeks Persepsi Korupsi 50 atau 60, kita harus mulai dari sekarang," kata Saut Situmorang.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Pensiunan ASN, Petahana, Dosen, Purnawirawan, dan Advokat Ramaikan Bursa Pendaftaran

Henry Indraguna, advokat dari Jakarta mengaku sudah mendaftar ke DPP.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Ini Pesan Saut Situmorang untuk Pimpinan Baru KPK

Kemampuan KPK saat ini hanya mampu menangani sekitar 200 perkara setiap tahun, sementara laporan yang masuk mencapai ribuan.

NASIONAL | 9 Desember 2019

Semua Ormas Wajib Taat UUD 1945 dan Pancasila

Pemerintah harus tetap hati-hati saat membuat keputusan memberi izin atau menolak permohonan dari ormas tertentu.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Ika Undip Bangun Sinergitas Alumni Lewat Rakernas

Kontribusi dari para alumni adalah sebuah keniscayaan untuk membuat Undip menjadi lebih dikenal, lebih besar, dan mendunia.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Nurdin Halid Didaulat Jadi Ketum Forum Komunikasi Masyarakat Bone Raya

Masyarakat Bone bentu Forum Komunikasi Masyarakat Bone.

NASIONAL | 8 Desember 2019

KKRS Jambi Rancang Pemberdayaan Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam (SAD) merupakan salah satu komunitas penduduk asli di provinsi Jambi.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Manfaat Penyu Sebagai Pengendali Ekosistem Laut

Data IUCN menyebutkan, enam spesies penyu kini dalam kategori rentan, terancam punah, hingga sangat terancam punah.

NASIONAL | 8 Desember 2019

Daftar Pilkada Kota Solo, Putra Jokowi Akan Diperlakukan Sama

PDIP menjunjung tinggi bahwa setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki hak untuk memilih sekaligus dicalonkan.

NASIONAL | 8 Desember 2019

OC Kaligis: KPK Sepatutnya Diawasi

Dewan Pengawas KPK perlu melakukan audit mengenai dugaan kesewenang-wenangan penyidikan yang dilakukan oknum di lembaga itu.

NASIONAL | 8 Desember 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS