BNPT Bertemu Perutusan Tetap RI untuk PBB

BNPT Bertemu Perutusan Tetap RI untuk PBB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius (kanan) bertemu Deputi Wakil Tetap I Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB Andreano Erwin di Jenewa, Swiss, 2 Desember 2019. ( Foto: istimewa )
/ BW Jumat, 6 Desember 2019 | 21:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius bertemu Deputi Wakil Tetap I Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB Andreano Erwin di Jenewa, Swiss.

Kedatangan Suhardi untuk membahas kebijakan yang dilakukan dunia internasional terhadap foreign terrorist fighters (FTF) returnees, khususnya WNI terduga teroris di luar negeri yang kembali ke Indonesia .

BNPT terus mendalami kebijakan yang dilakukan dunia internasional terhadap FTF returnees wanita dan anak-anak karena ada alasan yang dilematis. Contohnya, kebijakan Uni Eropa dan Australia yang hanya menerima returnees anak-anak saja. Adapun di Jerman, setelah returnees anak-anak dipulangkan, ternyata pengadilan memutuskan untuk menjemput ibunya.

"Itulah sebabnya pihak Jerman saat ini juga tengah melaksanakan pertemuan dengan para pakar terorisme dari Indonesia di Wiesbaden. Tujuannya, guna mengetahui lebih dekat dan mempelajari bagaimana cara Indonesia menjalankan empat tahapan deradikalisasi. Semua itu dimulai dari indentifikasi, rehabilitasi, edukasi sampai reintegrasi sosial," ujar Suhardi di hadapan Andreano Erwin yang dirilis BNPT, Jumat (6/12/2019).

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan membahas tentang kebijakan dan program terkini yang dijalankan Indonesia dalam penanggulangan terorisme. Di samping itu, menindaklanjuti komitmen tinggi Indonesia mengenai perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam penanggulangan terorisme, termasuk melalui proses peradilan dan deradikalisasi.

Bahkan Kepala BNPT beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan Chief of Mission International Organization for Migration (IOM) Indonesia, Louis Paul Hoffman, di Jakarta untuk mengetahui lebih jauh tentang proses pemulangan returnees antara lain asal Afrika yang didanai oleh IOM.

Mantan Kabareskrim Polri ini juga mengatakan, BNPT sangat serius ingin bekerja sama dengan IOM, terutama dalam menangani returnees wanita dan anak-anak. Hal itu karena IOM juga memiliki pemahaman yang sama dengan BNPT mengenai motivasi wanita dan anak-anak yang berangkat ke medan konflik seperti Suriah dan Irak.

"Alasan lain karena di kita (Indonesia) mempunyai populasi muslim terbesar di dunia. Namun secara kuantitatif jumlah WNI yang berangkat ke medan konflik sekitar 500 orang termasuk wanita dan anak-anak. Itu termasuk kecil dibandingkan negara lain. Artinya Indonesia mampu mendeteksi, mencegah, dan mereduksi jumlah FTF yang akan berangkat ke medan konflik," kata mantan Sekretaris Utama Lemhannas yang didampingi Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo.

 



Sumber: ANTARA