Rencana Hapus UN, Nadiem: Guru Harap Bersabar

Rencana Hapus UN, Nadiem: Guru Harap Bersabar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kanan) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri). (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)
Maria Fatima Bona / IDS Sabtu, 30 November 2019 | 11:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, meminta semua pihak, khususnya para guru untuk bersabar terkait adanya wacana penghapusan ujian nasional (UN).

Nadiem menuturkan, pihaknya masih melakukan kajian karena menilai, esensi pelaksanaan UN saat ini tidak sesuai. UN dijadikan sebagai tolok ukur prestasi siswa, padahal seharusnya dilakukan untuk menjadi pemetaan pendidikan secara nasional.

Meskipun saat ini sedang dikaji, Nadiem belum memutuskan apakah UN akan benar-benar dihapus. Sebab, pada kesempatan yang sama, ia mengakui masih diperlukan sebuah tolok ukur skala nasional untuk pendidikan Indonesia dengan format tidak membebani guru dan siswa.

“Menurut saya secara personal harus ada tolok ukur dalam skala nasional. Namun formatnya jangan membebani siswa dan guru, harus berdasarkan pada apa yang kita cari, yaitu kompetensi dasar. Itu kuncinya. Bukannya berapa jumlah informasi yang sudah terserap. Jadi mohon sabar, tunggu kabarnya. Kami akan segera merumuskan rencana ke depan,” ucap Nadiem pada Simposium Internasional Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Menurut Nadiem, fungsi UN sebagai tolak ukur prestasi siswa bisa merugikan siswa karena ia akan merasa gagal apabila nilai yang dicapai tidak sesuai dengan standar UN yang dipatok sangat tinggi. Sementara kurikulumnya sangat padat sehingga materi pembelajarannya luas. Oleh karena itu, kurikulum yang telah sesuai kebutuhan seperti Kurikulum 2013 (K-13) akhirnya tidak dapat berjalan dengan baik karena diaplikasikan dengan sistem kejar tayang. Guru pun menerapkan sistem pembelajaran menghafal untuk persiapan UN.

Dijelaskan dia, pendidikan merupakan isu sangat kompleks dan berkaitan sehingga tidak bisa dipecahkan satu persatu karena harus ada strategi khusus.

”Misalnya, untuk masalah penilaian kinerja guru, ini nyambung dengan sistem pada guru yang boleh mengajar mata pelajaran apa, nyambung pada formasi yang dicatatkan pemerintah daerah ke pusat, nyambung pada perekrutan guru. Baik dari LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, red) maupun PPG (Pendidikan Profesi Guru, red)," ujarnya.

Sementara itu, terkait beban administrasi, ia melanjutkan, aturan yang telah dikeluarkan selama ini bertujuan baik. Namun sayangnya, belum pernah dilakukan evaluasi, apakah benar aturan tersebut meningkatkan mutu atau tidak. Pasalnya, dalam pendidikan ada konsep metakognitif yakni refleksi.

“Kita melakukan sesuatu lalu kita pause. Kita melihat dulu. Setelah kita lakukan, berhasil atau tidak. Kalau tidak, kita ubah. Kenyataannya step itu yang kadang hilang,” ujar Nadiem.

Oleh karena itu, ia kembali meminta para guru untuk bersabar karena dia harus melakukan berbagai macam penyederhanaan regulasi dan aturan.

“Enggak mudah melakukan berbagai macam penyederhanaan regulasi dan aturan. Saya buka-bukaan saja, semua sangat rumit dan kompleks. Tapi tim saya dan Kemdikbud sudah berkomitmen melakukan ini karena ini sesuai arahan dan visi Pak Presiden. Saya berkomitmen untuk melakukan berbagai macam penyederhanaan ini. Nanti ditunggu saja,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan