Logo BeritaSatu

KPK Kaget Terpidana Suap Alih Fungsi Hutan Dapat Grasi dari Jokowi

Selasa, 26 November 2019 | 20:48 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kaget dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman terhadap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun yang menjadi terpidana kasus suap terkait alih fungsi hutan di Riau.

Padahal Annas Maamun terlibat dalam sejumlah kasus korupsi. Selain kasus suap alih fungsi hutan, Annas Maamun saat ini masih berstatus tersangka pemberi suap kepada DPRD Riau terkait pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2014 dan RAPBD tahun 2015. Apalagi, kasus suap yang membuat Annas Maamun dihukum 7 tahun pidana penjara berkaitan dengan sektor lingkungan hidup.

"Kami cukup kaget ketika mendengar informasi pemberian grasi terhadap Annas Maamun yang justru terlibat dalam sejumlah perkara korupsi yang ditangani KPK. Bahkan kasus korupsi yang dilakukan yang bersangkutan terkait dengan sektor kehutanan, yaitu suap untuk perubahan kawasan bukan hutan untuk kebutuhan perkebunan sawit saat itu," kata Jubir KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (26/11/2019).

Jokowi Beri Grasi Terpidana Suap Alih Fungsi Lahan di Riau

Diketahui, Jokowi melalui Keputusan Presiden nomor 23/G tahun 2019 memberikan grasi atau pengurangan masa hukuman kepada Annas Maamun. Dengan grasi yang diberikan Jokowi, hukuman Annas dikurangi setahun dari semula 7 tahun menjadi 6 tahun. Dengan grasi ini, Annas akan menghirup udara bebas pada 3 Oktober 2020 dari semula 3 Oktober 2021.
Febri menjelaskan, KPK baru menerima surat dari Lapas Sukamiskin pada Selasa (26/11/2019) sore ini. Surat tersebut berisikan meminta KPK melakukan eksekusi dan melaksanakan Kepres No. 23/G Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang pemberian GRASI terhadap Annas Maamun. Febri menyatakan, KPK akan memperlajari surat tersebut. "Dengan tetap menghargai kewenangan Presiden memberikan pengampunan (grasi) terhadap terpidana kasus korupsi Saudara Annas Maamun dalam perkara ini, KPK akan mempelajari surat yang dikirim oleh Lapas Sukamiskin tersebut," kata Febri Diansyah.

Febri menegaskan, penanganan perkara Annas Maamun telah melewati proses yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Annas ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 25 September 2014 hingga putusan berkekuatan hukum tetap di MA pada 4 Februari 2016. Dalam putusan kasasi, MA menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana terhadap Annas. Hukuman itu bertambah 1 tahun dari vonis Pengadilan Tipikor Bandung pada 24 Juni 2015.

Dirut PT Palma Satu Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Febri menyatakan, Annas didakwa kumulatif yakni menerima suap US$ 166.100 dari Gulat Medali Emas Manurung dan Edison Marudut terkait kepentingan memasukan areal kebun sawit dengan total luas 2.522 hektare di 3 Kabupaten dengan perubahan luas bukan kawasan hutan di Provinsi Riau, menerima suap Rp 500 juta dari Edison Marudut melalui Gulat Medali Emas Manurung terkait dengan pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison Marudut di lingkungan Provinsi Riau serta menerima suap Rp 3 miliar dari janji Rp 8 miliar dari pemilik PT Darmex Group atau Duta Palma Group Surya Darmadi melalui Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta untuk kepentingan memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT Darmex Argo yang bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit, dalam revisi usulan perubahan luas kawasan bukan hutan di Provinsi Riau.

"Selain itu, pengembangan penanganan perkara ini juga sedang berjalan. KPK telah menetapkan tiga tersangka baru pada 29 Maret 2019, yang terdiri dari sebuah korporasi dan dua perorangan, yaitu PS (Palma Satu), SRT (Suheri Terta) dan SUD (Surya Darmadi)," papar Febri Diansyah.

KPK menekankan korupsi yang terjadi di sektor kehutanan seperti yang dilakukan Annas Maamun memiliki akibat yang lebih besar terhadap hutan itu sendiri, lingkungan dan kepentingan publik untuk lingkungan yang sehat. Dari kajian KPK di bidang pencegahan pun, terdapat tiga temuan yang menjadi masalah di sektor kehutanan yang membuka celah korupsi. Pertama, ketidakpastian status kawasan hutan atau legal but not legitimate. Berdasar data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017, penetapan kawasannya baru 68,29 persen dari total 125,9 juta hektare. Kedua, perizinan SDA (sumber daya alam) rentan suap atau pemerasan. Terhitung untuk satu izin HPH/HTI besar potensi transaksi koruptif berkisar antara Rp 688 juta hingga Rp 22,6 miliar setiap tahun. "Selain itu, nilai manfaat SDA tidak sampai ke masyarakat. Ketimpangan pengelolaan hutan oleh kepentingan skala besar. Hanya 3,18 persen yang dialokasikan untuk skala kecil," papar Febri Diansyah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Tito Karnavian Imbau Pembagian Dana APBN Jangkau Masyarakat

Mendagri Tito Karnavian meminta agar program yang dirancang tak hanya sekadar agar dana turun, tapi dana tersalurkan ke masyarakat.

NASIONAL | 26 November 2019

KTP, KK dan Akte Sekarang Bisa Cetak Sendiri

Tito menjelaskan, ADM dapat mempermudah layanan publik di Dukcapil yang selama ini terbilang sulit.

NASIONAL | 26 November 2019

Polri Siapkan Operasi Lilin Jelang Natal dan Tahun Baru

Perkiraan intelejen digunakan untuk memetakan ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi.

NASIONAL | 26 November 2019

Dirut PT Palma Satu Mangkir dari Pemeriksaan KPK

Fadlan Arisandy mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (26/11/2019).

NASIONAL | 26 November 2019

Senator Papua Barat Dukung Peninjauan Sistem Pilkada Langsung

Konflik vertikal kerap terjadi akibat pilkada langsung di Papua.

NASIONAL | 26 November 2019

Anies Terpilih Sebagai Ketua Umum APPSI 2019-2023

Anies mengalahkan dua rivalnya yaitu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

NASIONAL | 26 November 2019

Pilkada Langsung di Papua Dinilai Perlu Ditinjau Ulang

Pilkada langsung tidak harus diterapkan di seluruh daerah.

NASIONAL | 26 November 2019

Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus

Sekitar 36 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Papua berasal dari dana otonomi khusus.'

NASIONAL | 26 November 2019

Appreciation Day di Makassar, Bentuk Apresiasi Kemsos terhadap Kinerja SDM PKH

PKH Appreciation Day merupakan ajang untuk memberikan motivasi kepada seluruh pelaku yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

NASIONAL | 26 November 2019

Guru Besar UI: Status Warga Negara Agnes Mo Perlu Dicek

Bila orang tua Agnes Mo bukan WNI, dan dia berkewarganegaraan Indonesia, besar kemungkinan status tersebut diperoleh dengan tidak sah.

NASIONAL | 26 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS