Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Senator Papua Barat Dukung Peninjauan Sistem Pilkada Langsung

Selasa, 26 November 2019 | 20:22 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Senator dari Papua Barat, Filep Wamafma mendukung wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung di wilayah Papua. Dengan begitu, diharapkan masyarakat Papua mendapatkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Pilkada Langsung di Papua Dinilai Perlu Ditinjau Ulang

"Sistem pemilihannya (pilkada langsung) mungkin diubah. Dari yang tadinya pemilihan langsung, mungkin pemilihannya berubah, sehingga kepala daerah itu bagus,” kata Filep dalam Focus Group Discussion (FGD) Suara Pembaruan dan Beritasatu Media Holdings bertajuk "Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Tanah Papua" di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (26/11/2019).

Filep menyarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melakukan standarisasi rekrutmen kepala daerah. "Saran saya kepada Mendagri, kepala-kepala daerah itu rekrutmen khusus di Papua harus ada standarnya. Minimal itu adalah mereka yang terbangun bukan karena punya massa yang besar tapi mereka yang punya kapasitas, pengalaman yang bagus," ujar Filep.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik mengatakan, konflik vertikal kerap terjadi akibat pilkada langsung di Papua. Menurut Akmal, penerapan pilkada langsung di Papua memang perlu ditinjau ulang. Meski begitu, pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan politik.

Dirjen Otda Tekankan Pentingnya Dana Otonomi Khusus

"Kita sudah berbuih-buih bercerita kepada pengambil keputusan di republik ini, untuk Papua belum tepat rasanya melaksanakan pilkada secara langsung. Tapi ini kan keputusan politik. Kita menghormati pendekaatan kultur, kita menghormati pendekatan budaya, tetapi kesalahan kita adalah membuat keputusan sifatnya simetris untuk kondisi asimetris," ujar Akmal.

Akmal menjelaskan, pemerintah mendengar adanya berbagai aspirasi bahwa pilkada langsung tidak harus diterapkan di seluruh daerah. Sebab, kondisi beberapa daerah di Indonesia tentu sangat berbeda-beda.

"Kami menerima hampir seratusan surat yang meminta (pilkada) kembali dipilih tidak langsung. Ini adalah suara masyarakat. Begitu juga Papua, ada kondisi yang berbeda,” kata Akmal.

Masyarakat Papua Butuh Proteksi

Filep menilai masyarakat Papua membutuhkan proteksi dalam hal tertentu. Misalnya menyangkut rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS). "Sebagai PNS misalnya, orang Papua mesti 100 persen, jaksa juga orang Papua, kepolisian juga orang Papua,” kata Filep.

Filep pun menyebut, "Faktanya rekrutmen pegawai vertikal, maaf tidak ada orang Papua. Kita bangun mal besar, tidak ada orang Papua sebagai karyawan. Orang Papua hadir dengan jualan pinang misalnya. Besok pedagang datang ambil alih jual, orang Papua tidak jualan. Orang Papua termarjinalkan, terpinggir-terpinggir."

Menurut Filep, masyarakat Papua sekarang menanti komitmen negara. Masih ada waktu bagi pemerintah menunjukkan komitmen membangun Papua dengan cara-cara yang riil. "Tidak perlu retorika berlebihan, karena Papua ini bagian dari NKRI, maka mari kita buka ruang sebesarnya," tandas ketua Panitia Khusus (Pansus) DPD menyangkut Papua tersebut.

Sementara itu, Akmal mengatakan, pemerintah akan meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di Papua.

"Kami akan bicara dari hati ke hati. Tapi segala hal yang disampaikan Pak Filep sudah menjadi hasil evaluasi ke depan. Memang membangun trust (kepercayaan) enggak bisa sebentar. Harus dibangun dengan komunikasi-komunikasi yang intensif,” kata Akmal.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

BMKG: Hujan Lebat dan Petir Berpotensi Landa Sejumlah Daerah di Indonesia

BMKG memprakirakan hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang berpotensi melanda sejumlah daerah di Indonesia.

NASIONAL | 26 September 2021

Cegah Radikalisme, Literasi Perdamaian Perlu Terus Digaungkan di Kalangan Pemuda

Beberapa teroris berasal dari Pasuruan dan sekitarnya, sehingga perlu peningkatan literasi perdamaian masyarakat, khususnya pemuda dan mahasiswa.

NASIONAL | 26 September 2021

Anggota Brimob Gugur dalam Kontak Tembak di Kiwirok

Memang benar ada anggota yang meninggal dalam baku tembak dengan KKB di Kiwirok.

NASIONAL | 26 September 2021

Soal Bakamla, Mantan Kabais Sebut Legislator Gagal Paham

Menurut Soleman B Ponto banyak pihak yang tidak memahami keberadaan serta fungsi dari Bakamla.

NASIONAL | 26 September 2021

Satgas Nemangkawi Akan Lakukan Penegakan Hukum terhadap KKB di Kiwirok

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri menyatakan personel Satgas Nemangkawi yang ditugaskan ke Kiwirok akan melakukan penegakan hukum terhadap KKB

NASIONAL | 25 September 2021

Prihatin Azis Syamsuddin Ditetapkan Tersangka dan Ditahan, PSI: Menyedihkan

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) prihatin terhadap ditetapkannya Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai tersangka.

NASIONAL | 25 September 2021

Bupati Pegunungan Bintang Dampingi Nakes Gerald Sokoy ke Sentani

Bupati Pegunungan Bintang (Pegbin) Spei Yan Bidana, mendampingi tenaga kesehatan (nakes) Gerald Sokoy yang sebelumnya dilaporkan hilang di Kiwirok ke Sentani

NASIONAL | 25 September 2021

Sepekan, Gunung Merapi Luncurkan 141 Guguran Lava

Gunung Merapi meluncurkan guguran lava 141 kali selama sepekan, 17-23 September 2021.

NASIONAL | 25 September 2021

Jokowi Unggah Video Kisah Mantan Sopirnya Suliadi di Solo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan video mengenai kisah mantan sopirnya di Solo, Jawa Tengah, Suliadi

NASIONAL | 25 September 2021

Mahfud MD Perintahkan Aparat Tingkatkan Pengamanan di Rumah Ibadah

Menko Polhukam Mahfud MD meminta aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengamanan di rumah ibadah.

NASIONAL | 25 September 2021


TAG POPULER

# Kasus Aktif Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Timnas Brasil


# Kripto


# Pembakaran Mimbar Masjid



TERKINI
Untuk Masa Depan, Anang dan Ashanty Bangun 30 Vila di Lahan 8 Hektare di Bali

Untuk Masa Depan, Anang dan Ashanty Bangun 30 Vila di Lahan 8 Hektare di Bali

HIBURAN | 17 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings