MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK

MK Minta DPR Serahkan Risalah dan Rekaman Sidang Pembahasan Revisi UU KPK
Saldi Isra. (Foto: Antara)
Yustinus Paat / WM Selasa, 19 November 2019 | 15:36 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta DPR termasuk pemerintah untuk menyerahkan risalah dan rekaman sidang pembahasan dan pengesahan UU 19/2019 tentang Perubahan Kedua UU  30/2002 tentang KPK (UU KPK) di DPR.

MK, kata Saldi, membutuhkan risalah dan rekaman tersebut untuk mengetahui anggota yang hadir sidang dan dinamika pembahasan RUU KPK.

Hal ini disampaikan Saldi Isra dalam sidang uji materi UU KPK dengan Nomor Perkara 59/PUU-XVII/2019 di Mahkamah Konstitusi, Selasa (19/11/2019). Agenda sidang MK ini mendengarkan keterangan DPR dan Presiden.

DPR diwakili oleh Anggota Komisi III Arteria Dahlan dan pemerintah diwakili oleh Koordinator Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Agus Haryadi.

Perkara Nomor 59 yang diajukan oleh 22 advokat yang juga berstatus sebagai mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam As Syafi'iyah menguji UU KPK baik secara materi maupun formil.

Dalam salah satu dalilnya, pemohon meminta MK membatalkan Pasal 21 ayat (1) huruf a UU KPK yang mengatur tentang kewenangam dewan pengawas karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945.

"Kami meminta risalah, sampaikan saja risalah itu secara utuh karena ini masih banyak permohonan lain yang diajukan juga ke MK terkait revisi UU KPK ini. Nanti kita bisa lihat, karena seharusnya semuanya terekam di risalah itu," ujar Saldi Isra dalam sidang tersebut.

Permintaan risalah tersebut, kata Saldi, sebenarnya sudah sesuai dengan Pasal 54 UU MK yang menyebutkan bahwa MK bisa meminta keterangan atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa. Saldi yakin DPR mempunyai risalah dan rekaman sidang terkait pembahasan dan pengesahan RUU KPK.

"Yang kami pentingkan dari DPR dan pemerintah adalah terkait dengan risalah perdebatan, pro kontra yang terjadi ketika pasal yang diuji oleh pemohon dibahas dalam pembahasan DPR. Dalam konteks itu, Pak Arteria dan juga pemerintah terkait permohonan ini, di luar yang disampaikan, mungkin ada risalahnya yang belum muncul," ungkap dia.

Selain risalah, kata Saldi Isra, pihaknya meminta rekaman sidang pengesahan RUU KPK. Rekaman tersebut untuk memastikan jumlah anggota DPR yang dihadir dalam sidang pengesahan sehingga MK pada akhirnya akan bisa menilai apakah pembahasan RUU KPK sudah sesuai prosedur atau tidak.

"Untuk Pak Arteria tolong, di luar tanda tangan yang tadi Pak Arteria katakan tanda tangan basah, dan bahkan anggota terus bertambah setelah sidang (pengesahan RUU KPK) mulai, tolong rekamannya, visualnya diserahkan kepada kita," imbuh dia.

Lebih lanjut, Saldi meminta DPR dan pemerintah untuk memastikan siapa yang menjadi pengusul dari revisi UU KPK. Pasalnya, dari perdebatan, DPR mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif pemerintah. Sementara dalam sidang MK, pemerintah mengatakan revisi UU KPK merupakan inisiatif DPR.

"Kenapa ini penting kami clearkan Pak Arteria, karena siapa yang membikin DIM atau daftar invetarisasi masalah. Kalau pemerintah mengatakan tadi ini inisiatif DPR, maka DIM disusun oleh pemerintah. Tetapi kalau diusul pemerintah, maka DIM disusun DPR. Maka kami minta DIM itu juga diserahkan ke MK supaya kita tahu apa sebetulnya dijawab oleh pihak yang memberikan DIM. Itu harus disampaikan ke MK," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com