Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

1.253 Perusahaan Penyebar Gas Beracun Karhutla

Selasa, 19 November 2019 | 21:33 WIB
Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Ada 1.253 perusahaan patut bertanggung jawab terhadap gas beracun PM2.5 selama periode kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) 2019. Nasib para korban asap beracun itu juga harus dipertanggungjawaban.

Dalam siaran pers Selasa (19/11), LSM ayasan Madani Berkelanjutan mengingatkan pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada hanya memadamkan api, yaitu menangani warga korban asap yang menghirup asap beracun PM2.5 yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu disampaikan oleh Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Media “Asap Beracun Karhutla 2019, Siapa yang Bertanggung Jawab?” di Jakarta, Selasa (19/11).

Karhutla mungkin berhenti saat ini (sementara) akan tetapi dampaknya akan terus berlanjut sampai dengan 20-30 tahun ke depan. Jadi selayaknya penegakan hukum tidak hanya mengejar tanggung jawab pemilik lahan atau konsesi, tapi memperhitungkan dampak terhadap para korbannya.

“Selain itu, mitigasi Karhutla dan penanganan korban asap harus menjadi prioritas utama pemerintah dan terintegrasi ke dalam rencana pembangunan daerah dan nasional,” tambah Teguh.

Hingga tahun 2019, Madani menemukan titik panas (hotspot) setidaknya di 836 perkebunan sawit, 247 konsesi HTI, 170 konsesi HPH, dan 111 area PIAPS yang belum diberikan izin perhutanan sosial. Terdapat perusahaan yang terbakar berulang dari tahun 2016 hingga 2019, ditunjukkan dengan adanya bekas terbakar. Hal ini mengindikasikan perlu terbosan untuk menghentikan bencana asap.

“Dapat dikatakan bahwa 1.253 perusahaan patut bertanggungjawab terhadap gas beracun PM2.5 selama periode Karhutla 2019,” ujar Fadli, GIS Specialist Madani.

Madani dan Kelompok Advokasi Riau (KAR) melakukan kajian secara khusus untuk Provinsi Riau, di mana terdapat titik panas terbanyak selama periode pengamatan Januari-Agustus 2019, yaitu 13.656 titik panas.

Berdasarkan analisis tumpang tindih atas data titik panas yang dikeluarkan oleh LAPAN dan VIRS pada September 2019, ditemukan bahwa titik panas terbanyak di Provinsi Riau terdapat di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Rokan Hilir.

Membahayakan

Banyaknya titik panas di Riau sangat membahayakan karena sebagian besar wilayah Riau adalah lahan gambut. Hasil kajian spasial Madani menunjukkan bahwa sebagian besar titik panas di Riau terjadi di wilayah gambut dengan kedalaman 0,5 hingga 2 meter atau wilayah gambut dangkal hingga menengah.

Titik panas di Riau juga banyak terjadi di wilayah prioritas restorasi gambut, sebagian besar bahkan terjadi di wilayah prioritas restorasi dengan zona lindung.

Total luas indikasi area terbakar di wilayah prioritas restorasi gambut di Riau mencapai 49.117,9 hektare, dengan rincian di wilayah prioritas restorasi gambut tidak berkanal (zona lindung) seluas 16.467,2 hektare, wilayah kubah gambut (zona budidaya) sekitar 16.027,9 hektare, gambut berkanal (zona lindung) sekitar 7.866,7 hektare, dan wilayah pasca-kebakaran 2017 seluas 8.756,1 hektare.

Dari investigasi yang dilakukan di 14 desa di Riau, 11 desa mengalami kebakaran pada periode April hingga 20 September 2019, termasuk 7 desa yang menerima program restorasi gambut BRG, di mana 5 desa pernah mengalami kebakaran sebelumnya sedangkan 2 desa tidak pernah mengalami kebakaran sebelumnya.

Asap beracun PM2.5 yang timbul akibat Karhutla menyebabkan meningkatnya penyakit yang diderita masyarakat korban terdampak.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, proporsi terbesar penyakit yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan bencana kabut asap yang menyertainya terhitung dari Januari 2014 hingga Agustus 2019 adalah batuk, ISPA, pneumonia, infeksi kulit, TB paru dan beberapa penyakit degeneratif lainnya.

Jumlah kasus ISPA di Provinsi Riau paling tinggi dibandingkan penyakit lainnya dan cenderung meningkat setiap tahunnya.

Sementara itu, pada tahun 2018, 31,4 persen penderita pneumonia pada balita di Indonesia berada di provinsi Riau, yang terbesar di Kabupaten Siak (86,9 persen), disusul Kabupaten Pelalawan (72,8 persen), Kabupaten Kota Dumai (64,4 persen), dan kepulauan Meranti (59,6 persen).

Terganggunya kesehatan masyarakat akibat Karhutla yang menimbulkan asap beracun PM2.5 adalah tanggung jawab dari para pemilik lahan dan konsesi yang lahannya terbakar selain pemerintah. Sehingga mereka pun harus bertanggung jawab terhadap korban asap.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

ESDM Kaji Penyesuaian Tarif Listrik 2020

Rida menuturkan kajian lainnya mengenai pemberlakukan kenaikan tarif. Artiannya apakah dilakukan secara bertahap atau sekaligus.

NASIONAL | 19 November 2019

Barang Bukti First Travel Dipindahkan ke Kantor Kejaksaan Lama

Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Depok Kosasih mengatakan Barang sitaan dipindah karena area parkir tak dapat menampung.

NASIONAL | 19 November 2019

Densus 88 Gerebek 3 Rumah Terduga Teroris di Belawan

Dalam penggerebekan itu, petugas menyita sejumlah senjata api rakitan dan bungkusan yang diduga bahan peledak.

NASIONAL | 19 November 2019

Pakar Nilai Larangan Botol Plastik Sebagai Kebijakan Keliru

Persoalan mengurai plastik itu tidak masalah, dengan bantuan teknologi, hanya butuh waktu kurang lebih satu detik untuk membuat plastik bisa terurai dan dimanf

NASIONAL | 19 November 2019

KPK Peringatkan Dirut Jasa Marga Penuhi Panggilan Pemeriksaan

KPK memperingatkan Dirut Jasa Marga Desi Arryani untuk memenuhi panggilan penyidikan pada Rabu (20/11/2019) besok.

NASIONAL | 19 November 2019

Perguruan Tinggi Diminta Fokus Lakukan Riset

Menristek meminta perguruan tinggi secara masif melakukan riset.

NASIONAL | 19 November 2019

Ledakan Keras di Kejari Parepare, Diduga Detonator

Ledakan itu diduga berasal dari barang bukti detonator yang ditanam di belakang Kejari.

NASIONAL | 19 November 2019

Umur Kurang dari 50 Tahun, Nurul Ghufron Yakin Tak Langgar UU KPK

"Setiap UU kan tidak boleh berlaku surut. Intinya begitu," kata Ghufron.

NASIONAL | 19 November 2019

Jelang Natal dan Tahun Baru, 71 Terduga Teroris Diringkus Hidup-Mati

Ini adalah upaya preventif pasca kejadian bom bunuh diri di Polrestabes Medan.

NASIONAL | 19 November 2019

Lamhot Sinaga: Jika Ahok dan Sandiaga Uno Tangani BUMN Harus Didukung

Walaupun keputusan belum diambil, sambung Lamhot, jika benar Ahok dan Sandiaga Uno dipercaya untuk mengurus BUMN patut didukung.

NASIONAL | 19 November 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS