Kejagung Upayakan Aset First Travel Dikembalikan ke Korban

Kejagung Upayakan Aset First Travel Dikembalikan ke Korban
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Rapat kerja tersebut membahas rencana strategis Kejaksaan Agung tahun 2020. ( Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi )
Yeremia Sukoyo / YUD Selasa, 19 November 2019 | 17:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan upayakan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait perkara penipuan First Travel. Pengajuan PK dilakukan lantaran Kejagung menganggap seharusnya seluruh aset First Travel dikembalikan kepada jemaah umrah, bukan disita negara.

"Kami perpendapat bahwa ini (aset First Travel) seharusnya dikembalikan pada korban bukan disita untuk negara," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin, Senin (18/11/2019) di Jakarta.

Dalam melakukan upaya PK, Kejagung sendiri menyadari ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jaksa mengajukan PK untuk semua kasus.

Namun demikian, meskipun terhambat putusan MK, Jaksa Agung tetap berjanji akan ajukan PK dalam rangka memerjuangkan pengembalian uang korban penipuan First Travel. Semua demi asas berkeadilan seluruh korban umrah yang dinaungi First Travel.

"Ini untuk kepentingan umum harus dicoba , apa mau kita biarkan aja? Keputusan yuridis harus dihadapi dengan pendekatan yuridis," ujar Burhanuddin.

Dalam kesempatan itu Jaksa Agung juga akan mempelajari adanya pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok terkait keputusan uang hasil lelang aset pemilik agen First Travel yang diserahkan kepada negara.

"Ini akan dipelajari dan kalau memang itu salah saya akan minta dia meluruskan dan mempertanggungjawabkan," kata Jaksa Agung.

Jaksa Agung menganggap putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap perkara penipuan dan pencucian uang di perusahaan agen umrah First Travel tidak sesuai dengan tuntutan jaksa.

Meski putusan kasasi MA telah menetapkan bahwa aset sitaan barang bukti First Travel untuk dilelang, seharusnya aset harta tersebut dikembalikan kepada korban.

Korban penipuan First Travel menyampaikan keberatan atas pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Depok soal keputusan bahwa uang hasil lelang aset pemilik agen travel tersebut diserahkan ke negara. Keberatan itu disampaikan lantaran keputusan dinilai tidak mengganti kerugian korban.

Dalam perkara First travel, jaksa menerapkan Pasal 378 KUH Pidana tentang penipuan, Pasal 372 juncto Pasal 55 ayat 1 KUH Pidana tentang penipuan secara bersama-sama serta Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kajari Depok menyatakan pihaknya tidak akan melelang aset First Travel yang masih dalam gugatan secara perdata.

"Terkait barang buktinya sebenarnya kemarin itu sedikit terpotong apa yang saya jelaskan. Ada bahasa saya menyampaikan pada saat itu terhadap barang bukti yang masih dalam proses gugatan kita akan mem-pending (tunda) eksekusi tersebut," kata Kajari Depok Yudi Triadi.



Sumber: Suara Pembaruan