Diragukan, Komitmen KLHK Cegah Tumpahan Minyak di Laut

Diragukan, Komitmen KLHK Cegah Tumpahan Minyak di Laut
Peta pencemaran minyak dari kilang Montara di Laut Timor pada 17 September 2009 sesuai gambar dari Skytruth. Ledakan dari kilang milik PTTEP Australasia pada 21 Agustus 2009 itu mencemari pantai-pantai selatan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur. ( Foto: Skytruth )
Heriyanto / HS Selasa, 19 November 2019 | 09:49 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan tumpahan minyak di laut masih diragukan. Selain masih banyak terjadi tumpahan minyak, sejumlah persoalan dalam pemulihan kawasan yang tercemar pun belum diatasi dengan baik.

Demikian disampaikan Direktur Ocean Watch Indonesia (OWI) Herman Jaya kepada SP di Jakarta, Selasa (19/11/2019). Penegasan itu untuk menanggapi komitmen KLHK yang ingin meningkatkan pengawasan dalam aktivitas pengeboran minyak.

“Dalam tiga tahun terakhir ini sudah banyak terjadi tumpahan minyak di laut. Belum tuntas di perairan Karawang, Jawa Barat dari kilang milik Pertamina, kini terjadi lagi di perairan Batam, Kepulauan Riau,” tegas Herman.

Seperti diketahui, warga yang tinggal di Pulau Belakangpadang mengeluhkan genangan minyak hitam yang mencemari wilayah perairan pulau penyangga Kota Batam tersebut.

"Banyak sekali kerugian kami, rumah, boat (kapal) jadi hitam, bau minyak," kata Azhar, warga Pulau Belakangpadang, Senin, menambahkan bahwa alat tangkap nelayan pun jadi kena cemaran minyak.

Warga Belakangpadang lainnya, Ardi, berharap pemerintah segera menemukan pembuang limbah dan menindaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Camat Belakangpadang Yudi Admaji mengatakan bahwa perairan Pulau Belakangpadang mulai tercemar minyak sejak Sabtu (16/11/2019).

OWI menilai KLHK hanya membuat janji tanpa memberikan solusi. Ironisnya, janji-janji KLHK dan pemerintah secara umum tersebut sangat merugikan masyarakat.

“Lihat saja penyelesaian Tragedi Montara di Laut Timor, khususnya perairan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah berjalan 10 tahun lebih dengan membiarkan masyarakat semakin menderita. Koordinasi pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut juga sangat minim. Semua jajaran pemerintah hanya asal bunyi terkait dengan pencemaran tersebut,” tegasnya.

Pada Minggu (17/11/2019) Direktur Jenderal penegakan hukum (Gakkum) KLHK RI Rasio Ridho Sani mengatakan akan melakukan pengawasan intensif terhadap aktivitas pengeboran minyak di Tanah Air terutama lepas pantai untuk mencegah tumpahan minyak di laut.

"Pengawasan intensif kita pastikan dilakukan terutama kegiatan yang berisiko mencemari dan merusak laut kita," kata dia seperti dikutip Antara.

Pemerintah melalui Dirjen Gakkum telah menegaskan agar Pertamina sebagai pengebor minyak meningkatkan pengawasan dan penanggulangan intensif. Kemudian, saat ini Pertamina juga sedang melakukan pembersihan serta pemulihan lokasi yang tercemar akibat tumpahan minyak beberapa waktu lalu.



Sumber: Suara Pembaruan