Ketum Apkasi Apresiasi Rakornas Indonesia Maju

Ketum Apkasi Apresiasi Rakornas Indonesia Maju
Ketua Umum Apkasi, Abdullah Azwar Anas (kanan bawah) bersama para Kepala Daerah di seluruh Indonesia dalam Rakor Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). ( Foto: Beritasatu Photo / Dok. Apkasi )
Feriawan Hidayat / FER Kamis, 14 November 2019 | 10:01 WIB

Sentul, Beritasatu.com - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kebupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Abdullah Azwar Anas, mengapresiasi kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Dalam rakor tersebut, kepala daerah mendapat banyak arahan skala prioritas baik dari Presiden maupun Menteri dan Kepala Lembaga.

"Kita diberikan arahan skala prioritas oleh bapak Presiden, sehingga bapak Presiden bisa secara langsung memberikan arahan kepada kami. Visi, misi bapak Presiden bisa dengan jelas didengar oleh para kepala daerah," ujar Abdullah Azwar Anas, di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

"Kegiatan ini bagus, Mendagri mengambil langkah tepat untuk percepatan pelaksanaan visi Presiden, mengkoordinasi daerah dengan menghadirkan Forkopimda dalam Rakor ini," sambung Bupati Banyuwangi ini.

Anas mengatakan, ada satu manfaat yang sangat penting yang disampaikan dalam Rakor tersebut yaitu penegak hukum yang perlu membantu daerah untuk mendoronng keamanan dan kelancaran investasi. Selain itu, arahan Presiden juga menyatakan jika semua pihak Kejaksaan, Kepolisian dan TNI agar terlibat menjaga kondusivitas daerah.

"Target-target di bidang hukum yang sudah bergeser tadi disampaikan oleh pak Jaksa Agung bahwa target ke depan bukan jumlah orang yang ditangkap tapi sejauh mana bisa melakukan langkah-langkah preventif, pencegahan korupsi di daerah. Saya kira ini bagus sekali, sekaligus arahan Presiden dan Jaksa Agung tadi memberikan arahan untuk menambah konsentrasi kita melakukan langkah-langkah inovasi dan reformasi birokrasi tanpa ada rasa ketakutan,” kata Anas.

Anas berharap, ke depannya perlu ada Rakor seperti ini lagi namun yang fokus, misalnya hanya terkait dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian terkait dengan Kemenpan RB, jadi terkait dengan otonomi daerah dan reformasi birokrasi dan juga misalnya terkait dengan penegakan hukum.

"Mungkin acara seperti ini bisa digelar 3 bulanan bersama pak Presiden dan harapan kita setelah ada forum seperti ini Menteri-Menteri yang terkait tidak perlu lagi mengadakan sendiri-sendiri karena kebijakan umumnya telah disampaikan di tempat ini. Masalahnya bagi kami masing-masing kementerian membuat rakor sendiri-sendiri, ini yang repot, sehingga Kepala Dinas kami habis ke Jakarta mengadakan rakor-rakor per kementerian. Jika rakor ini dijadikan sekali seperti ini tentu bagus karena bisa lebih efisien dan tugas-tugas daerah bisa lebih optimal tanpa harus bolak balik ke Jakarta," tandas Anas.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengatakan, Kemdagri memiliki tugas pokok diantaranya pembinaan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, dan sekaligus pengawasan daerah meminta ijin kepada Gubernur, Walikota, para Bupati sekaligus Ketua DPR dan DPRD tingkat 1 dan 2 untuk duduk bersama. Karena pembahasan APBD sangat terkait antara Kepala Daerah dengan DPRD.

"Sekaligus juga kami mengundang rekan-rekan dari jajaran Kejaksaan, para Kajati, Kajari, para Kapolda, Kapolres, dan juga tak lupa rekan-rekan dari TNI, Pangdam, Danrem, Dandim yang merupakan pilar-pilar penting di daerah yang juga menentukan situasi stabilitas keamanan maupun dukungan untuk percepatan keamanan,” kata Tito.



Sumber: BeritaSatu.com