Menteri Siti Nurbaya:

Program KLHK untuk 5 Tahun ke Depan Perkuat Ketahanan Ekonomi

Program KLHK untuk 5 Tahun ke Depan Perkuat Ketahanan Ekonomi
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya berbicara dalam diskusi panel dengan tema “Transformasi Ekonomi II”, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2019 di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Rabu, 13 Noember 2019. ( Foto: Istimewa )
Jeis Montesori / JEM Kamis, 14 November 2019 | 07:40 WIB

Bogor, Beritasatu.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan tentang kebijakan pembangunan bidang kehutanan dan lingkungan dalam perspektif transformasi ekonomi.

Siti Nurbaya mengatakan, beberapa program nasional yang dilakukan oleh KLHK mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan mata pencaharian bagi masyarakat.

Dalam lima tahun ke depan, kata Siti Nurbaya, orientasi KLHK yaitu memperkuat ketahanan ekonomi, mendukung pusat-pusat pertumbuhan daerah, mengembangkan wilayah untuk mengatasi kesenjangan.

“Tentu saja terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia untuk berdaya saing dan membuat lingkungan tahan akan bencana dan perubahan iklim,” papar Menteri Siti ketika tampil dalam diskusi panel dengan tema “Transformasi Ekonomi II”, dalam rangkaian Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2019 di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Rabu (13/11/2019).

Merujuk kepada para pimpinan di daerah dalam mengelola kawasan hutan, Siti Nurbaya menerangkan bahwa dua hal yang menjadi perhatian dalam urusan kehutanan yang banyak urusannya antara daerah dengan KLHK yaitu berkenaan dengan penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan.

Pada aspek penggunaan kawasan hutan, Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa KLHK telah mencoba menyederhanakan proses perizinan. Jika tidak ada persoalan, sebetulnya seperti izin pinjam pakai untuk jalan, untuk listrik, geothermal, waduk dan lain-lain, kalau semua syarat-syaratnya dilengkapi, maka proses izin akan singkat.

“Saya pernah tes dan bila syarat-syarat dari pemohon izin sudah lengkap, maka sebetulnya dalam waktu 11 hari maka IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) ternyata selesai. Jadi sudah banyak hal yang coba diperbaiki,” ungkap Menteri Siti sambil menambahkan dalam proses perizinan tersebut, ia meminta interaksi antarpihak harus kuat.

Program KLHK yanga sangat erat terkait transformasi ekonomi yaitu berkenaan dengan Tanah Obyek Reforma Agraria atau TORA , yaitu lahan kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi sebagai hutan dan bisa dilepaskan, maka dilepaskan. Dalam hal ini Siti Nurbaya menjelaskan bahwa sudah diserahkan lahan hutan seluas sekitar 110 ribu hektare (ha) untuk se- Kalimantan kecuali Kalimantan Utara (Kaltara).

Saat ini sudah tersedia sekitar 980 ribu ha freshland yang sudah bisa diredistrbusi pada rakyat, tapi membutuhkan usulan programnya dari pemda. Proposal seperti untuk pengembangan wilayah, untuk pusat kawasan peternakan , pertanian terpadu, kawasan pemukiman, dan lain –lain.

Menyangkut transformasi ekonomi, program Perhutanan Sosial misalnya, dari data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) KLHK, hingga tanggal 12 Nopember 2019 menunjukkan realisasi luas lahan sekitar kawasan hutan yang diberikan hak kelolanya kepada masyarakat mencapai angka 3,4 juta ha. Unit surat keputusan (SK) yang telah diserahkan kepada masyarakat sebanyak 6.110 unit SK untuk kurang lebih 770.741 keluarga.

Sejauh ini, hutan sosial telah menciptakan sebanyak 5.208 kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) yang menghasilkan berbagai macam produk bernilai ekonomis seperti kopi, madu, jasa wisata alam, buah-buahan, dan produk hasil hutan bukan kayu lainnya. Penyerapan tenaga kerja dari KUPS di seluruh Indonesia diperkirakan sekitar 2,2 juta orang.

Menteri Siti Nurbaya menegaskan bahwa Hutan Sosial dan TORA bersama-sama konsesi swasta membangun sinergi bisnis pengelolaan kawasan yang membentuk skala ekonomi dan sebagai wilayah produktif menuju desa pusat pertumbuhan.
Dengan beberapa program tersebut, lanjut Siti Nurbaya, terbentuk konfigurasi bisnis baru. Kalau dulu untuk swasta-swasta, maka sekarang dikombinasi. Swasta juga sekarang harus menjadi bagian atau offtaker, pembina manejemen di usaha yang dilakukan masyarakat sekitar.

“Dalam terobosan itu, maka Hutan Sosial seperti Hutan Tanaman Rakyat dapat menjadi potensi GNP baru selain potensi bioprospecting,” katanya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo membuka secara resmi rakornas ini serta memberikan arahan kepala para gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD dan Forkompimda, dan juga dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju serta kepala LPNK.
Presiden meminta agar Forkopimda menjaga hubungan dan kerja sama yang harmonis untuk menjamin kemanan dan kerukunan dalam masyarakat.

Presiden juga meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan investasi dan penciptaan lapangan kerja dapat didukung bersama-sama. "Iklim investasi harus betul-betul kita perbaiki, jika investasi itu muncul di daerah, harus dilayani dengan baik,” pinta Presiden Joko Widodo.

Rakornas Indonesia Maju ini dihadiri oleh sebanyak 2.693 peserta Forkopimda yang terdiri dari gubernur, bupati, wali kota, DPRD, TNI, Polri, Kejaksaan dari tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.



Sumber: Suara Pembaruan