Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Tekankan Skema KPBU

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Tekankan Skema KPBU
Workshop Pembinaan Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi yang membahas infrastruktur Tanah Air. ( Foto: Istimewa )
Jayanty Nada Shofa / JNS Jumat, 8 November 2019 | 15:58 WIB

JAKARTA, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko D Heripoerwanto, membahas mengenai pembangunan infrastruktur Tanah Air dalam Workshop Pembinaan Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi.

Bertempat di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,  workshop ini mengusung tema  “Strategi Peningkatan Kinerja Rantai Pasok Industri Konstruksi yang Dinamis dalam Mendukung Visi dan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Tahun 2020-2024". Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan roadmap kebijakan Kementerian PUPR terkait pembinaan rantai pasok MPK (Material Peralatan Konstruksi) dalam kurun waktu 2020-2024.

Diikuti oleh sekitar 500 peserta yang terdiri dari asosiasi penyedia MPK, supplier MPK, pelaku industri jasa konstruksi, akademisi dan seluruh stakeholder terkait. Diselenggarakan pula pameran yang terdiri dari 30 booth supplier MPK dan pelaku jasa konstruksi.

Eko menjelaskan, permasalahan utama dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Visium PUPR 2030 adalah total anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan infrastruktur PUPR pada RPJMN IV yang setidaknya mencapai 2.058 Triliun rupiah. 

Per sektornya, sumber daya air mencapai 577 triliun, jalan dan jembatan sebesar 573 triliun, permukiman tercatat 128 triliun dan sektor perumahan sebesar 780 triliun.

“Total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur ini tidak dapat diimbangi oleh ketersediaan anggaran pemerintah karena APBN 2020-2024 diproyeksikan hanya dapat memenuhi sekitar 30 persen (623 Triliun Rupiah) dari total kebutuhan anggaran," ungkapnya.

Selain itu menurut Dirjen PI berdasarkan data PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) tantangan terbesar dalam pelaksanaan proyek infrastruktur adalah pengadaan tanah, kemudian konstruksi, perencanaan dan penyiapan serta perizinan.

Dalam pelaksanaannya, saat ini Pemerintah terus mendorong arah kebijakan pembiayaan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan dengan beberapa mekanisme pembiayaan berdasarkan tingkat kelayakan proyek. Hal ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan APBN untuk penyediaan infrastruktur.

Eko menyatakan, diperlukan inovasi alternatif pembiayaan infrastruktur untuk menutupi gap pendanaan sebesar 70 persen  (1.435 Triliun Rupiah). Salah satu caranya adalah dengan mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan skema ini antara lain adalah berperan dalam viability gap fund, dukungan in-kind, prokect development facility, sumber bagi payment availability ataupun aset negara atau daerah sebagai aset dasar KPBU.

Beberapa pihak lainnya juga turut mendukung pelaksanaan proyek KPBU termasuk PT SMI sebagai penasihat dalam transaksi kemitraan dengan lembaga keuangan swasta atau multilateral serta memberikan masukan dalam mengembangkan produk pembiayaan yang fleksibel.

Proyek ini juga didukung PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai "single window" dalam memberikan jaminan pemerintah untuk proyek-proyek infrastruktur atau dapat disebut sebagai pagar anggar APBN. Selain itu adanya lembaga Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang berperan sebagaimana disetujui oleh Kementerian Keuangan LMAN harus membayar kembali seluruh jumlah pokok dana bridging tanah.

Workshop ini juga menghadirkan Prof. Dr. Manlian Ronald. A. Simanjutak, ST., MT., D. Min sebagai moderator dan narasumber lain yakni Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, dan Perwakilan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Dilakukan pula peluncuran buku berjudul Informasi Supply-Demand Sumber Daya Material Peralatan Konstruksi Tahun 2019. Buku tersebut diharapkan dapat menjadi dasar Kementerian PUPR dalam merumuskan kebijakan terkait pembinaan rantai pasok MPK dan menjadi rujukan seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait rantai pasok sumber daya MPK.



Sumber: BeritaSatu.com