Jokowi Minta Nadiem Manfaatkan Teknologi Tingkatkan Pendidikan

Jokowi Minta Nadiem Manfaatkan Teknologi Tingkatkan Pendidikan
Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) berjabat tangan dengan Mendikbud Nadiem Makarim (kanan) seusai mengikuti rapat konsolidasi Kemenko PMK di Jakarta, Kamis, 21 Oktober 2019. ( Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingg )
Carlos KY Paath / WBP Jumat, 1 November 2019 | 14:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nadiem juga diminta melakukan pemerataan pendidikan.

“Manfaatkan teknologi untuk percepatan kualitas pendidikan yang merata dan efisien. Pak Mendikbud tolong dilihat betul, negara kita bukan hanya Jakarta, bukan hanya Jawa,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Presiden mengungkapkan, Indonesia mempunyai sekitar 17.000 pulau, 514 kabupaten/kota. Presiden berharap agar Nadiem memerhatikan pendidikan di pelosok Tanah Air mulai Halmahera, Rote, termasuk Wamena.

Setelah itu, menurut Presiden, baru diciptakan sistem agar standar maupun kualitas pendidikan dapat merata. Presiden juga berpesan supaya proses belajar mengajar semakin dimudahkan. Presiden menginginkan adanya aplikasi yang mempercepat pembelajaran. “Sehingga peningkatan pemerataan kualitas pendidikan betul-betul dirasakan oleh murid-murid kita. Manfaatkan teknologi digital untuk memperluas, memeprcepat dan memudahkan akases,” demikian Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden menyatakan, pemerintah akan fokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM). Program peningkatan SDM, lanjut Presiden, perlu dikerjakan secara sinergis antara satu kementerian dnegan yang lainnya. “Tidak sektoral, tidak terkotak-kotak,” tegas Presiden.

Menurut Presiden, anggaran pembangunan SDM cukup berlimpah. Presiden berharap alokasi anggaran itu difokuskan pada titik yang ditargetkan. Presiden mengungkapkan, anggaran bidang kesehatan mencapai Rp132 triliun, namun biasanya masih tersebar.

Seusai rapat, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah mempunyai sejumlah acuan program setahun ke depan dan lima tahun mendatang. Pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sudah dipatok. Asumsinya untuk 2020, IPM berada pada 72,51. Pada 2024 diharapkan IPM mencapai 75,54. Kedua, terkait angka kemiskinan. Diharapkan pada 2020 8,5 persen. Pada 2024, angka kemiskinan bisa 6,5 persen.

Ketiga, menyangkut gini rasio untuk mengukur tingkat ketimpangan. Semakin kecil angka berarti tingkat ketimpangan semakin rendah. Pada 2020, targetnya 0,375-0,380, sedangkan untuk 2024 yaitu 0,370-0,374. “Presiden minta kita kerja habis-habisan untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia, sehingga semua menteri, terutama yang berada di bawah Kementerian Koordinator PMK, supaya melakukan koordinasi sungguh-sungguh,” ujar Muhadjir Effendy.

Sementara berkaitan dengan penanganan stunting, menurut Muhadjir, Presiden mengharapkan pada 2025, angkanya di bawah 10 persen. Pada 2019, lanjut Muhadjir, angka stunting masih 27 persen. Muhadjir menyatakan, kementerian terkait harus serius memetakan wilayah stunting.

“Bapak Presiden menyampaikan pesan supaya dalam waktu dekat menteri-menteri, khususnya menteri di bawah PMK, turun ke lapangan. Jangan melihat persoalan di Indonesia hanya dari Jakarta agar mereka tahu bahwa Indonesia begitu heterogennya,” demikian Muhadjir Effendy.



Sumber: Suara Pembaruan