JPPI Minta Mendikbud Buat Peta Jalan Pendidikan

JPPI Minta Mendikbud Buat Peta Jalan Pendidikan
Nadiem Makarim. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao )
Maria Fatima Bona / JAS Jumat, 25 Oktober 2019 | 10:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan, penunjukan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dapat membuat pendidikan Indonesia berlari dengan cepat dan meningkat pesat. Hal ini mengingat Nadiem identik dengan teknologi.

Akan tetapi, Ubaid menuturkan, hal tersebut tidak dapat terwujud apabila Nadiem tidak memiliki roadmap atau peta jalan pendidikan untuk mencapai tujuan Indonesia Unggul. Sebab, untuk menerapkan pendidikan berbasis teknologi dengan kondisi saat ini sulit terwujud atau tidak akan berjalan.

Pasalnya, kondisi pendidikan Indonesia masih saat ini yang masih berkutat dengan masalah dasar yakni, kompetensi guru masih sangat rendah, guru belum S-1, infrastruktur sekolah masih minim. Selain itu juga jumlah sekolah rusak khususnya ruang kelas berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 2018 ada 1,2 juta ruang kelas, intervensi masalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) di daerah, hingga masalah guru honorer yang harus diperjelas.

“Selama ini tidak ada roadmap pendidikan untuk lima tahun mendatang mau diintervensi seperti apa? Adanya roadmap agar pemetaan dan pemerataan kualitas sekolah ada. Karena menyebabkan PPDB zonasi tidak jalan itu karena tidak ada pemerataan sekolah. Padahal zonasi itu penting dengan konsep sekolah dekat, tapi permasalahannya pemerataan kualitas sekolah tidak terjadi,” kata Ubaid dalam diskusi "Publik Masa Depan Pendidikan di Era Jokowi Jilid II", Jakarta, Kamis (24/10) petang.

Oleh karena itu, Ubaid mengharapkan, Nadiem harus disegara membuat roadmap pendidikan dan melibatkan masyarakat sipil yang peduli pendidikan karena peran mereka sangat penting dan harus dilibatkan dalam proses perencanaan dan evaluasi pendidikan.

Ubaid juga menuturkan, perlu adanya roadmap karena Kemdikbud harus memiliki tujuan jelas untuk mencetak SDM dengan menaungi dua gerbong yakni, pendidikan dasar menengah (Dikdasmen) dan pendidikan tinggi (Dikti)

Ada pun Dikdasmen meliputi; Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD dan Dikmas), Direktorat Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen), Dirktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Direktorat Kebudayaan, hingga Inspektorat Jenderal (Itjen).

Sementara itu, dengan bergabungnya pendidikan tinggi (Dikti) maka ada penambahan direktorat yakni, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa), Direktorat Sumber Daya Itpek dan Pendidikan Tinggi (SDID) Direktorat Kelembagaan yang mengurus 4.735 perguruan tinggi hingga Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti). Akan tetapi akan terjadi perampingan untuk pendidikan tinggi yang akan berjalan pada awal 2020.

Selanjutnya, Ubaid mengatakan, setelah adanya roadmap pendidikan. Tugas Mendikbud membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) agar mereka memahami dan memiliki pemikiran sama tentang strategi kemajuan pendidikan sehingga mau terlibat dengan mengalokasikan APBD 20 persen untuk pendidikan.

Pasalnya, berdasarkan neraca pendidikan daerah (NPD), masih banyak daerah belum mengalokasikan dana pendidikan senilai 20 persen. Artinya tidak ada komitmen di daerah untuk memajukan pendidikan.

“Kementerian pusat selain koordinasi dengan kementerian lain harus juga berkoordinasi dengan kabupaten dan kota. Kemdikbud jangan lepas tangan, sebagus apapun agenda pusat kalau tidak jalan di daerah maka akan jadi masalah,” ucapnya.

Khusus untuk peningkatkan kualitas guru, menurut Ubaid, Nadiem harus membuat kebijakan pelatihan guru yang strategi tipe A, B, dan C yang tersusun secara sistematis sehingga dalam lima tahun mendatang terukur kompetensi guru, yakni berapa di A, B, dan C yang akan disebarkan secara merata di setiap zonasi.

“Pemetaan dan pemahaman guru wajib benar-benar dipahami oleh seorang menteri pendidikan. Sehingga tidak ada lagi nanti kualitas guru yang baik hanya dimiliki oleh sekolah tertentu saja,” terangnya.

Selan itu, Ubaid juga menyebutkan, manajemen tata kelola sekolah pun harus diperhatikan dan diberi pendampingan. Dengan begitu, muncul pemerataan, bukan sekolah yang berprestasi saja yang dibantu tetapi semua merata.

Ada pun hal lain perlu diperhatikan adalah penguatan pendidikan karakter (PPK). Pasalnya, Nadiem menilai, selama lima tahun ke belakang proses pengelolaan PPK tidak berjalan dengan baik. Sebagai bukti banyak anak didik yang melakukan tindakan yang melenceng dengan melakukan tindakan kekerasan terhadap guru dan hal lainnya.

“Pendidikan karakter inilah yang memang harus menjadi perhatian Mendikbud baru,” ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan