Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Peraturan Turunan Kendaraan Berbasis Baterai Harus Segera Rampung

Rabu, 23 Oktober 2019 | 16:40 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Penerapan Perpres No. 55 tahun 2019 berpotensi meningkatkan industri manufaktur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle – BEV) di Indonesia. Namun untuk memercepat pelaksanaan aturan ini, pemerintah harus segera merampungkan sejumlah kebijakan turunan.

Perpres No.55 tahun 2019 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 5 Agustus 2019 lalu di tengah ramainya pemberitaan buruknya kualitas udara Jakarta. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi sektor transportasi, dan terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih dan ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca.

Praktisi hukum energi baru terbarukan firma hukum Dentons HPRP Hendra Ong berpendapat bahwa untuk mencapai hal itu, banyak peraturan turunan yang harus segera dirampungkan pemerintah untuk mendukung percepatan program BEV dan mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor untuk transportasi jalan.

“Para pembuat BEV atau komponen BEV diwajibkan untuk mendirikan perusahaan di Indonesia, lalu membangun pusat produksi dan manufaktur BEV dan kompenen BEV di tanah air,” jelas Hendra.

“Sebagai pemanis, pemerintah akan menawarkan berbagai paket insentif fiskal maupun non-fiskal. Insentif fiskal seperti peringanan bea masuk untuk kompononen impor, dan pembiayaan ekspor. Sementara insentif non-fiskal bisa berbentuk peringanan perizinan atau pemberian izin penggunaan jalan atau teknologi tertentu yang haknya dipegang pemerintah pusat atau daerah,” lanjutnya.

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, sedang berusaha melakukan konsolidasi dengan elemen Kementerian/Lembaga dan agen pemegang merk dalam rangka merespon Perpres 55 tahun 2019 ini.

Salah satu usaha konsolidasi ini adalah dengan penggelaran rapat terbuka antara para pemangku kepentingan untuk mendengarkan masukan seputar action plan Program Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai di Jakarta pada Rabu 2 Oktober 2019. Pada kesempatan itu, Dirjen Perhubungan Darat Kemhub Budi Setiyadi mengatakan bahwa Menteri Perhubungan telah memberikan arahan untuk segera dibuatnya peraturan turunan Perpres ini.

Menurut Hendra, beberapa peraturan turunan yang harus dirampungkan pemerintah termasuk peraturan tentang penggunaan dan penggantian baterai, stasiun-stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dan tarif listrik untuk penggunaan BEV. Dalam hal stasiun pengisian kendaraan listrik umum, Hendra mengatakan bahwa PLN bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau swasta.

“Pemerintah juga harus mulai memikirkan bagaimana mengelola sampah baterai atau baterai bekas BEV, apakah akan didaur ulang atau dibuang,” kata Hendra. “Semua tujuan ini memang bisa dilihat dari kacamata komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengembangkan industri ramah lingkungan. Selain itu, Indonesia juga berambisi menjadi produsen dan eksportir BEV,” lanjutnya.

Hendra menambahkan bahwa pelarangan atau pembatasan penggunaan bahan bakar fosil juga bisa diterapkan untuk membantu akselerasi penggunaan BEV namun tentunya infrastruktur dan segala fasilitas pendukung lainnya wajib telah tersedia secara menyeluruh untuk menghindari timbulnya masalah baru.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Idham Azis Calon Kapolri, Polri: Itu Hak Presiden

Pemilihan calon kapolri merupakan hak prerogatif dari presiden.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Mahfud Sempat Berpikir Serah Terima Jabatan di RSPAD

Mahfud mengaku sudah dua kali mengganti posisi Wiranto.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Polda Sumut Tangkap 7 Anggota Sindikat Pengedar 35 Kg Sabu-sabu

Ancaman hukumannya berupa hukuman pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Ketum PBNU: Santri Harus Melek Teknologi

Saat ini NU sedang merancang pendidikan berdakwah melalui medsos kepada para santri lewat gerakan Madrasah Kader NU.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Mahfud MD Tokoh Sipil Pertama Jabat Menko Polhukam

Mahfud akan banyak belajar dari berbagai kalangan dan segera menghimpun berbagai informasi agar secepatnya dapat menyesuaikan diri.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Bintang Puspayoga, Penggemar Pingpong yang Dekat dengan Rakyat

Bintang menyadari keberadaannya selalu sangat dibutuhkan dekat dengan rakyat. Itu sebab ia selalu memilih organisasi yang bisa bermanfaat bagi banyak orang.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Infrastruktur Jadi Penyebab Milenial Cenderung Belanja Wisata ke Luar Negeri

"Karena itu, persoalan pariwisata ini perlu digarap serius,” ujar Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY DI Yogyakarta Hilman Tisnawan.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Jabat Menhan, Prabowo Harus Singkirkan Pemikiran Konservatif

Secara mendasar, sosok Prabowo memang cocok menempati posisi Menhan. Mengingat, Prabowo sendiri merupakan pensiunan Letjen TNI.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Keselamatan Jalan Jadi Isu Strategis Pembangunan Indonesia

Penghargaan ini diberikan kepada kota dan kabupaten terbaik dalam hal penerapan tata kelola keselamatan jalan.

NASIONAL | 23 Oktober 2019

Keputusan Jokowi Susun Kabinet Sudah Tepat

Jokowi sudah membuktikan kepiawainnya dalam membentuk kabinet.

NASIONAL | 23 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS