Ekonom Kritik Rencana Jokowi Pangkas Jabatan Eselon

Ekonom Kritik Rencana Jokowi Pangkas Jabatan Eselon
Pengamat ekonomi Faisal Basri saat menjabarkan "Peta Perekonomian Indonesia di Era Digital" saat acara Indonesia Knowledge Forum VI "Moving Our Nation to the Next Level" di Jakarta, Selasa (3/10/2017). Seminar dan ekspo tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu, pengalaman serta inspirasi dalam mengembangkan dunia bisnis berbasis digital. BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal ( Foto: BeritaSatu Photo / mohammad defrizal )
Herman / JAS Senin, 21 Oktober 2019 | 19:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memangkas jumlah tingkatan eselon pegawai negeri sipil (PNS) dari sebelumnya empat level menjadi dua level. Upaya ini dilakukan demi menyederhanakan birokrasi di dalam negeri.

Rencana ini dikritik oleh ekonom senior Faisal Basri. Ide yang disampaikan Jokowi dalam pidatonya usai pelantikan presiden periode 2019-2024 ini menurutnya sangat keliru, apalagi di sisi lain jumlah kementerian dan badan yang dibentuk presiden juga sangat “gemuk”.

“Kalau presiden ingin melakukan penyederhanaan level eselon, harusnya ini dimulai dari diri sendiri dulu. Sementara kondisi saat ini jumlah menterinya saja tidak disederhanakan, diambil jumlah maksimum. Badan-badannya juga ditambah. Alangkah celakanya orang yang bicara menyuruh orang lain seperti itu, tetapi dirinya tidak melakukan,” kata Faisal Basri usai peluncuran buku “Menuju Indonesia Emas” yang ditulisnya bersama Haris Munandar, di Jakarta, Senin (21/10/2019).

Faisal juga meyakini orang yang membuat pidato Presiden Jokowi saat acara pelantikan bukanlah dari kalangan istana atau Kantor Staf Presiden (KSP), melainkan orang luar yang tidak memahami sistem pemerintahan.

“Di seluruh dunia juga ada eselon. Pejabat itu ada levelnya. Dosen pun ada yang namanya rektor muda, rektor kepala, ada eselonisi di manapun itu. Kan tidak mungkin kepala bagian langsung jadi dirjen. Itulah gunanya eselonisasi. Saya juga heran, siapa yang membisikkan Jokowi. Yang tidak mengerti eselon berarti bukan orang dalam pemerintahan. Kasihan kalau presiden dibisiki model-model seperti ini,” kata Faisal.

Sementara itu disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Izzudin Al Farras, rencana pengurangan jumlah tingkatan eselon PNS diharapkan bisa memangkas rantai birokrasi yang panjang. Tetapi menurutnya hal ini tidak cukup untuk mereformasi birokrasi.

“Pengurangan eselon ini harusnya bisa baik karena ini bisa memotong rantai birokrasi menjadi percepatan reformasi birokrasi. Tetapi reformasi birokrasi tidak cukup hanya memotong eselon dari empat menjadi dua. Tentu di sana butuh kepemimpinan dari kementerian tersebut, dan kemudian kultur atau budaya dari birokrasi tersebut yang harus diubah,” tutur Izzudin.



Sumber: BeritaSatu.com