Ekonom Minta Sektor Industri Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

Ekonom Minta Sektor Industri Jadi Perhatian Khusus Pemerintah
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) bersama dengan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) mengadakan acara “Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden RI”, di Jakarta 17 Oktober 2019 ( Foto: Beritasatu Photo / Herman )
Herman / JAS Jumat, 18 Oktober 2019 | 08:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bersama dengan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) mengadakan acara dialog dengan Jusuf Kalla (JK) di akhir masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI. Ada sekitar 100 ekonom yang turut hadir dalam acara tersebut.

Membuka acara dialog, ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini memberi kesan terhadap masa kepemimpinan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, selama lima tahun mendampingi Presiden Joko Widodo, JK telah berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cukup baik dan bisa menjadi teladan bagi generasi berikutnya.

Dalam kesempatan ini, Didik juga menyinggung sektor industri yang mengalami penurunan kinerja. Saran para ekonom kepada pemerintahan Jokowi-JK di awal periode untuk lebih memperhatikan sektor industri menurutnya harus tetap menjadi perhatian bagi pemerintahan yang baru, apalagi saat ini kondisi industri kembali mengalami tekanan.

“Saran para ekonom ke presiden waktu itu, kami berharap presiden yang jago blusukan kepada rakyat, untuk blusukan juga ke sektor industri pada tahun pertama beliau menjabat. Karena di sektor itulah titik lemah yang harus diperbaiki,” ujar Didik J Rachbini, di acara bertajuk “Dialog 100 Ekonom Bersama Wakil Presiden RI”, di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Didik memberi sejumlah catatan di bidang ekonomi yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, antara lain defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD), neraca dagang, hingga penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Hal yang krusial dalam ekonomi dan perlu perhatian seperti sektor industri. Kemudian neraca berjalan yang terus defisit, neraca jasa yang mengalami hambatan, lalu neraca perdagangan juga desifit. APBN juga, pada sisi pengeluaran cenderung tidak ada yang mengkritik itu boros dan populis, kemudian juga pengawasan kepada APBN itu sendiri," ujar Didik.

Hal yang sama juga disoroti Direktur Riset Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah. Menurutnya, pemerintahan Presiden Jokowi tidak memiliki strategi untuk menghambat penurunan pertumbuhan sektor industri. Pada akhirnya sektor inilah yang membuat neraca perdagangan Indonesia terus mengalami defisit.

“Ini memang sangat disayangkan. Sektor industri di zaman Pak Jokowi turun. Tetapi tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi karena proses penurunannya itu sudah berlangsung sekitar 10 tahunan yang lalu. Saat itu kontribusi dari sektor industri sudah turun," papar Piter.

"Sayangnya pada periode Pak Jokowi, saya melihat tidak ada upaya untuk mengurangi laju penurunan itu. Pertumbuhan industri kita sekarang bahkan di bawah lima persen, itu kan kecil sekali. Seharusnya seperti di negara-negara lain, pertumbuhan industrinya bisa sampai 20 persen. Kita juga pernah mengalami itu, jadi sangat disayangkan. Tidak menganggap ini sesuatu yang penting, padahal ini sangat penting,” kata Piter Abdullah.

Pidato Terakhir
Sementara itu diungkapkan Jusuf Kalla, untuk menilai kondisi perekonomian Indonesia, maka harus dilihat secara keseluruhan. Antara lain kondisi ekonomi global yang mengalami penurunan, hingga akhirnya memengaruhi perekonomian Indonesia. Begitu juga dengan efek perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

JK juga menyoroti perkembangan teknologi yang sangat pesat, hingga akhirnya memengaruhi kondisi perekonomian dunia. Bila sebelumnya perusahaan yang paling menjanjikan adalah perusahaan-perusahan energi atau yang berbasis sumber daya alam, saat ini yang merajai perekonomian justru adalah perusahaan-perusahaan teknologi seperti Microsoft, Google, Apple, Amazon, Facebook, dan lain-lain.

Karenanya, JK menilai sangat penting bagi Indonesia untuk semakin fokus dalam mengembangkan perekonomian digital. JK juga mengatakan ekonomi Indonesia akan lebih maju apabila dilakukan reformasi birokrasi dan perundangan, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam acara dialog ini, Jusuf Kalla juga menyampaikan ucapan pamit karena jabatannya sebagai Wakil Presiden RI akan segera berakhir digantikan oleh KH Ma'ruf Amin. Jusuf Kalla juga mengatakan pidatonya di acara yang diadakan INDEF ini sebagai pidato terakhirnya dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden.

“Ini pidato terakhir saya sebagai wakil presiden selama lima tahun. Setelah ini, saya akan kembali ke kehidupan saya sebelumnya di bidang sosial,” ujar Jusuf Kalla.

 



Sumber: BeritaSatu.com