Kembali Jadi Dosen, Nasir Titipkan Program Prioritas kepada Menristekdikti Baru

Kembali Jadi Dosen, Nasir Titipkan Program Prioritas kepada Menristekdikti Baru
Menristekdikti Mohamad Nasir memberikan pidato sambutan saat Nonton Bareng Film Pendidikan Kehebatan Otak Manusia dan Penyakit yang Mengancam yang digelar oleh Fakultas Kedokteran UPH di Cinemaxx The Plaza Semanggi, Jakarta, Jumat 28 Juni 2019. ( Foto: BeritaSatu Photo / Emral Firdiansyah )
Maria Fatima Bona / JAS Selasa, 15 Oktober 2019 | 09:02 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, akan kembali menjadi dosen setelah masa baktinya menjadi Menristekdikti selesai.

Sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama, 2014-2019, Nasir adalah rektor terpilih Universitas Diponegoro (Undip) Semarang untuk periode 2014-2018 dengan latar belakang sebagai guru besar bidang behavioral accounting dan management accounting Fakultas Ekonomi Undip. Sebelumnya, dia dikenal sebagai pakar anggaran dan akuntan profesional.

“Jabatan sebagai menteri adalah amanah karena dia tidak pernah bercita- cita menjadi menteri. Saya tidak pernah ingin menjadi menteri (dulu). Karena sekarang jadi menteri ya saya jalani. Jadi kalau tidak jadi menteri saya kembali jadi dosen. Mengajar mahasiswa dan ini bukan hal yang aneh bagi saya, biasa.,” kata Nasir saat ditemui usai acara Penyampaian Hasil Evaluasi Capaian Triwulan III Tahun 2019 serta Pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) di Gedung Kemristekdikti, Jakarta, Senin (14/10/2019).

Nasir menuturkan, sebelum mengakhiri masa jabatannya, dia telah menyiapkan rencana strategis 2020-2024 untuk kemajuan Kemristekdikti di masa mendatang. Pasalnya, dia berharap, pengganti yang akan datang dapat melanjutkan program-program prioritas yang telah dirancang.

“Kami sudah titipkan semuanya (program,red). Jadi siapapun yang menggantikan saya sudah buatkan rencana strategis untuk 2020-2024 nanti kami ajukan ke Presiden,” ujarnya.

Beberapa program prioritas Menristekdikti Nasir yakni pertama; mendorong perguruan tinggi Indonesia masuk 500 besar kelas dunia. Pasalnya, saat ini baru ada tiga perguruan tinggi yakni Universitas Indonesia (UI) pada peringkat 292, Institut Teknologi Bandung (ITB) peringkat 359, dan Universitas Gadjah Mada (UGM) peringkat 391 yang masuk 500 besar Quacquarelli Symonds (QS) World University. Padahal, total keseluruhan perguruan tinggi Indonesia mencapai 4.741 tersebar seluruh Indonesia.

“Target kami ada empat perguruan tinggi masuk 500 besar dunia, sekarang baru ada tiga. Jadi akan ditingkatkan pada kabinet selanjutnya. Bagaimana PT bisa masuk kelas dunia, risetnya harus meningkat,” kata Nasir.

Meski ada sebagian belum capai target, Nasir menyebutkan, perguruan tinggi Indonesia mengalami peningkatan per subjek, yakni dilihat dari program studi (prodi). Misalnya, prodi Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) menempati posisi ke-70 di dunia ataupun prodi Kedokteran UGM yang menepati posisi ke-102 dunia.

Oleh karena itu, dia berharap Menristekdikti selanjutnya dapat memaksimalkan sehingga 11 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTNBH) yang terdaftar dapat meningkat prestasinya.

Kedua, inovasi menjadi industri, dalam hal ini Nasir mendorong agar segala inovasi yang dilakukan perguruan tinggi dapat masuk industri. Pasalnya, saat ini Kemristekdikti telah siapkan science tekno park (STP) di perguruan tinggi yang sudah layak menjadi inovasi.

Ketiga, beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah akan diperbanyak. Nasir menyebutkan, pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp 6 triliun untuk 400.000 mahasiswa penerima KIP Kuliah. Ada pun targetnya pada 2024 total ada dua juta mahasiswa penerima KIP.

Nasir memastikan, KIP Kuliah ini akan tetap dijalankan pada periode selanjutnya. "KIP Kuliah ini sudah saya titipkan pada Pak Presiden untuk digarap pada periode selanjutnya dengan sebaran pada daerah 3T maupun Papua dan Papua Barat. Jumlahnya harus lebih banyak," ujarnya.

Dan keempat, Badan Riset. Nasir mengharapkan akan segera dibentuk sebuah Badan Riset Nasional (BRN) agar tidak terjadi tumpah tindih. Selain itu lebih efisien dan terintegrasi.

“Saya mengusulkan melalui nanti seperti Kemristekdikti atau sebagai BRN. Tapi ini semua tergantung Pak Presiden. Saya usulkan begitu tujuannya, kita integrasi semua riset, karena riset menyebar tidak memberikan efisiensi yang lebih baik ternyata banyak pemborosan yang terjadi dan Pak Presiden sudah sudah sampaikan nanti ada badan yang mengurusi riset,” terangnya.



Sumber: BeritaSatu.com