Tak Diizinkan, Muslim United Tetap Digelar di Masjid Keraton

Tak Diizinkan, Muslim United Tetap Digelar di Masjid Keraton
Ustaz Abdul Somad didampingi pengurus MUI usai memberikan keterangan kepada wartawan saat memenuhi undangan MUI di Jakarta, Rabu 21 Agustus 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Fuska Sani Evani / FMB Jumat, 11 Oktober 2019 | 11:14 WIB

Yogyakarta, Beritasatu.com - Keraton Yogyakarta tidak memberi izin penggunaan area Masjid Gede Kauman untuk acara bertajuk "Muslim United: Sedulur Saklawase", yang akan diisi oleh sejumlah pemuka agama seperti Ustaz Abdul Somad, Bachtiar Nasir, Felix Siauw, Adi Hidayat, Salim A Fillah, komedian Arie Untung, hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, pada Jumat-Minggu, 11-13 Oktober 2019.

Surat resmi penolakan dari Keraton Yogyakarta itu ditandatangani oleh Pengageng Kawedanan Hageng Panitrapura Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Condrokirono, bernomor 0336/KH.PP/Suro.IX/WAWU.1953.2019. Surat dikeluarkan tertanggal 28 September 2019. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tak mengabulkan permohonan penggunaan Kagungan Ndalem (KgD) Masjid Gedhe Keraton (Kauman) beserta halaman, Ndalem Pengulon, dan Alun-alun Utara sisi barat untuk kegiatan Muslim United.

Saat dikonfirmasi, putri kedua Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan HB X membenarkan menerima surat permohonan panitia yang bermaksud meminjam Masjid Kauman untuk acara Muslim United.

GKR Condrokirono menjelaskan, ada beberapa alasan tidak mengizinkan masjid milik Keraton Yogyajarta tersebut untuk kegiatan Muslim United. Keraton Yogyakarta ingin menjaga kondusivitas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Persepsi orang boleh berbeda, monggo saja menafsirkan. Saya hanya menjaga saja keamanan di Yogyakarta berkaitan dengan acara yang sifatnya pengerahan massa," kata GKR Condrokirono.

Menanggapi itu, Ketua panitia Muslim United Nanang Syaifurozi mengatakan sudah menerima surat balasan dari Keraton Yogyakarta yang tidak mengabulkan peminjaman Masjid Kauman untuk acara tersebut, namun acara yang diselenggarakan oleh Forum Ukhuwah Islamiyyah itu tetap digelar sesuai jadwal, yakni 11-13 Oktober 2019. Acara dipusatkan di alun-alun utara Yogyakarta yang berada di seberang jalan Masjid Kauman.

Nanang menjelaskan Muslim United 2019 merupakan acara kedua setelah acara pertama tahun lalu. Untuk tahun ini, katanya, pihaknya telah mempersiapkan keperluan acara jauh-jauh hari, termasuk mengajukan peminjaman Alun-alun Utara.

“Saya yakin ini adalah murni syiar agama dan tidak berbenturan dengan kepentingan apapun, jadi tidak ada alasan untuk menghalanginya. Apalagi tempatnya di masjid dan ini memang pengajian," katanya.

UGM Menolak Ust. Abdul Somad
Selain tidak diizinkan Keraton Yogyakarta, kehadiran Ustaz Abdul Somad pada Sabtu (12/10/2019) di Masjid Kampus UGM juga ditolak pihak Rektorat. Otoritas UGM melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol UGM, Dr Iva Ariani, mengatakan, kampus membatalkan acara tersebut guna menjaga keselarasan akademik dan kegiatan nonakademik kaitannya dengan jati diri UGM. "Pimpinan minta acara dibatalkan," kata Iva Ariani.

Menanggapi penolakan terhadap penceramah agama kondang tersebut, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, seusai acara kuliah kebangsaan di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa), Kamis (10/10/2019) mengatakan, kehidupan politik nasional dan keagaaman bersifat dinamis. Banyak masalah yang berkaitan dengan perbedaan pikiran, termasuk juga orientasi politik. Kasus di UGM dan di keraton perlu menjadi hikmah dan pelajaran untuk semua dalam konteks konsolidasi demokrasi.

"Regulasi demokrasi di kampus ataupun masjid bersifat objektif sehingga rambu-rambunya jelas," kata Haedar Nashir,

Menurut Haedar regulasi menjadi petunjuk mana yang boleh serta mana yang tidak boleh dilakukan di kampus dan masjid. "Masalah ini masih ada, perbedaan di kalangan internal pun masih sering terjadi," jelasnya.

Dalam alam demokrasi, sebuah ceramah atau kuliah umum sejatinya sesuatu yang lumrah disampaikan ke publik baik melalui kampus maupun masjid, tetapi membutuhkan regulasi yang bersifat aturan, ketentuan, dan konsensus.

Dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara, tokoh agama, elite politik, elite sosial, maupun tokoh menurutnya perlu memiliki platform pemikiran kebangsaan dan keagamaan yang mengarah pada titik temu. Demikian pula tokoh yang diundang untuk menyampaikan ceramah atau kuliah umum. "Sehingga tokoh-tokoh yang diundang berpikir (berpidato) yang membawa kesatuan bangsa," paparnya.

Ketika tokoh-tokoh yang diundang tersebut melewati batas-batas kepentingan publik, akhirnya muncul sebuah masalah. Misalnya muncul kelompok yang menolak kehadiran tokoh tersebut. Regulasi kata dia berperan menguatkan konsolidasi demokrasi dan etika berdemokrasi.

"Perlu sosialisasi dan dialog agar orang-orang paham tetapi kelompok politik, sosial, dan agama harus semakin dewasa," jelasnya.

Semantara itu, Guru Besar UGM, Purwo Santoso justru menyayangkan sikap otoriter UGM, sebab menurutnya, kampus harus memberi ruang seluas-luasnya untuk perdebatan, antar yang pro dan kontra terhadap sosok Ustaz Abdul Somad.

Menurutnya, UGM memang berhati-hati, tetapi justru tampak menjadi lembaga yang tidak siap dengan dengan kontroversi. Seharusnya tetap mengedepankan ruang bebas berpendapat.

Dikatakan, biar bagaimanapun, kampus seharusnya menjaga mimbar akademik, sehingga kehadiran sosok yang kontroversi pun, kampus sudah memiliki counter tesisnya.

Ketua Takmir Masjid UGM, Mashuri Maschab, membenarkan pembatalan kuliah umum UAS oleh otoritas kampus.

Mashuri Maschab menyatakan telah bertemu dengan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan UGM, Djagal Wiseso dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Aset, Bambang Agus. Pertemuan antara kampus dengan pihak takmir berbicara pembatalan kuliah umum UAS.

Selain itu, alasan lainnya karena ada tekanan dari pihak luar untuk membatalkan acara tersebut. Padahal kata dia, forum kuliah umum itu merupakan kajian yang bersifat akademik.

Selama ini kata dia, takmir masjid punya kajian profetik melibatkan mahasiswa atau masyarakat yang mau belajar relasi agama dengan pengetahuan. Masjid kampus UGM kata dia bukan lapangan untuk tablig akbar. "Kami sejak awal menjadikan masjid sebagai majelis ilmu," katanya.

Dikatakan, UAS rencananya akan mengisi diskusi panel yang juga terdapat moderator serta panelis lainnya. Ia mengklaim, panelis yang sudah mengonfirmasi kehadirannya adalah Profesor Heddy Shri Ahimsa Putra. Menurutnya, alasan diundangnya UAS dalam kuliah umum karena kapasitas keilmuan yang dimilikinya.



Sumber: Suara Pembaruan