Pemkot Bekasi Masuk Daftar Teratas dalam Pencegahan Korupsi

Pemkot Bekasi Masuk Daftar Teratas dalam Pencegahan Korupsi
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyerahkan delapan penghargaan kepada perwakilan ASN, saat apel pagi di Plaza Pemkot Bekasi, Senin, 5 November 2018. ( Foto: Beritasatu Photo / Mikael Niman )
Mikael Niman / JAS Kamis, 10 Oktober 2019 | 21:20 WIB

Bekasi, Beritasatu.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi masuk urutan pemerintah daerah peringkat teratas dalam Pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di pekan pertama Oktober 2019.

Kota Bekasi berada urutan ke-13 dari 542 pemerintah daerah yang ada di Indonesia dengan progres capaian 80 persen. Sementara untuk tingkat Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi menempati posisi ke-3 setelah urutan pertama Provinsi Jawa Barat dan disusul posisi kedua Pemerintah Kota Depok.

Kepala Bagian Humas Kota Bekasi, Sajekti Rubiyah, mengatakan KPK melakukan monitoring dan evaluasi atas program tindak lanjut pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

"Upaya bersama jajaran dan OPD agar melaksanakan pencegahan korupsi di Kota Bekasi. Ini hal baik bisa terus dilaksanakan semua instansi," ungkap Sajekti, Kamis, (10/10/2019).

Hasil ini, kata Sajekti, membuktikan kinerja jajaran dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan rekomendasi KPK bidang pencegahan hingga penilaian sementara pada Oktober 2019.

‎Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, dalam keterangan tertulisnya Jumat (20/9/2019), mengatakan KPK melalui tim pencegahan mengklaim telah menyelamatkan keuangan daerah hingga Rp 28,7 triliun dalam 6 bulan terakhir.

"Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelamatkan keuangan daerah sebesar Rp 28,7 triliun dari kegiatan pencegahan korupsi pada semester 1 tahun 2019," ujar Febri Diansyah.

Dia menambahkan, Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK terus mendampingi 34 provinsi guna optimalisasi penerimaan daerah. Kegiatan yang dilakukan melingkupi penggalian potensi penerimaan daerah, salah satunya yang bersumber dari pajak.

Fokus lainnya adalah perencanaan dan penganggaran yang berbasis elektronik (e-planning dan e-budgeting), pelayanan terpatu satu pintu (PTSP), pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), manajemen ASN, dan pengelolaan dana desa.

"Meski fokus pada pencegahan, KPK juga melibatkan penindakan dalam upaya pencegahan korupsi. KPK akan menggunakan pendekatan penindakan jika sudah melanggar aturan," pungkasnya. 



Sumber: Suara Pembaruan