Pendidikan Sebaiknya Dikelola Satu Kementerian

Pendidikan Sebaiknya Dikelola Satu Kementerian
Sebanyak 30 guru dari 20 sekolah TK dan PAUD di Lombok Timur, menghadiri workshop yang digelar oleh tim Jakarta Intercultural School (JIS), bekerja sama dengan Direktorat PAUD & Pendidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). ( Foto: Beritasatu Photo / Istimewa )
Maria Fatima Bona / EAS Kamis, 10 Oktober 2019 | 14:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Asep Saefuddin, Anggota Dewan Kehormatan Forum Rektor Indonesia (FRI), mengatakan tata kelola pendidikan di Indonesia masih tumpang tindih. Padahal, sektor utama kemajuan sumber daya manusia (SDM) mengacu pada pendidikan. Menurut Asep, sebaiknya pemerintah fokus pada pendidikan. Salah satunya, tata kelola pendidikan hingga kini masih dipegang beberapa kementerian/lembaga(K/L). Ada baiknya, tata kelola pendidikan dikelola satu kementerian.

Seperti diketahui saat ini ada tiga kementerian yang mengelola pendidikan yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yang mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), SD, SMP, SMA dan SMK. Kementerian Agama (Kemag) mengelola untuk Madrasah (Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah) dan perguruan tinggi Keagamaan termasuk UIN. Dan ketiga, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk perguruan tinggi non keagamaan serta kewenangan daerah dalam pendidikan.

Banyak K/L yang mengelola pendidikan ini, menurut Asep, menimbulkan persoalan dalam hal koordinasi. Oleh karena itu, Asep berharap sebaiknya pendidikan ditarik lagi ke pusat dan ditempatkan di Kemdikbud atau Kemdiknas untuk pendidikan dari TK/PAUD sampai SMA yang bersifat pendidikan karakter dasar dan soft skill, termasuk pendidikan agama. Adapun SMK bisa ditangani Kementerian Ketenagakerjaan (Kemaker).

"Perguruan tinggi termasuk UIN dan PT Agama setingkat Sekolah Tinggi dan Institut ditangani oleh Kemristekdikti. Adapun Kemag, menangani hal-hal langsung yang berkaitan dengan agama. Di Kemag tidak perlu lagi ada direktorat yang menangani pendidikan formal. Pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pembinaan keagamaan saja sudah sangat banyak bila kita lihat jumlah masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya di Tanah Air.” kata Asep kepada Beritasatu.com, Kamis (10/10/2019).

Asep menjelaskan, perlu adanya perubahan tata kelola ini agar anggaran 20% dari APBN untuk pendidikan itu tidak mengalir kemana-mana. Dalam hal ini, fokus saja pada dunia pendidikan, seperti dedikasi dan kompetensi guru/dosen, mutu proses pembelajaran, fasilitas laboratorium, dan kesejahteraan guru/dosen serta tenaga administrasi.

"Tenaga administrasi harus mampu secara profesional menjalankan good institutions governance. Jangan asal-asalan,”ujarnya.

Satu Atap
Asep juga menuturkan, pendidikan harus ditangani secara sungguh-sungguh dan didukung penuh secara politik oleh parlemen, utamanya DPR.

"Kita harus menyiapkan Indonesia Emas 2045. Jadi, pembangunan SDM unggul itu jangan main-main. Semua komponen bangsa harus dukung,” ujarnya.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Koordinator Nasional Jaringan Pemerhati Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji. Menurut Ubaid, idealnya urusan pendidikan dikelola satu atap, supaya lebih efektif dan efisien. Pasalnya, ada perbedaan antara pendidikan ditangani Kemag dan Kemdikbud. Selain itu, tidak ada integrasi data dalam dua kementerian ini sehingga terjadi kesenjangan.

"Soal data saja seringkali tidak terintegrasi antara sekolah dengan madrasah. Begitu pula dengan kebijakan soal guru, seringkali terjadi kesenjangan antara sekolah dan madrasah," ujarnya.

Ubaid menuturkan, sebaiknya pendidikan dikelola satu pintu oleh Kemdikbud atau Kemdiknas sehingga secara pengorganisasian dan kebijakan sejalan. Semisal soal kualitas guru, selama ini masih dipertanyakan apakah sejalan dengan program-program di LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan,red) yang di kelola Kemristedikti?

"Kalau tidak sejalan di lapangan, sebaiknya disatukan saja supaya lebih terarah dan gerak bersama,” ucapnya.

Sementara itu, secara terpisah, cendikiawan Muslim, Komaruddin Hidayat menilai, perubahan tata kelola pendidikan tidak perlu dilakukan. Menurut dia, saat ini pembagian tugas sudah sesuai dan yang perlu diperhatikan adalah rancangan atau roadmap pendidikan untuk membentuk SDM unggul.

"Pokoknya ditinjau ulang kurikulum pendidikannya. Buat road map ke depan sehingga bonus demografi ini tidak menjadi beban tetapi betul-betul jadi aset," kata Komaruddin.



Sumber: Suara Pembaruan