KPK Pertimbangkan PK Putusan Kasasi Terdakwa Korupsi BLBI

KPK Pertimbangkan PK Putusan Kasasi Terdakwa Korupsi BLBI
Ilustrasi ( Foto: Beritasatu.com )
Fana Suparman / WBP Kamis, 10 Oktober 2019 | 13:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mempertimbangkan sejumlah opsi untuk menindaklanjuti putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung dari jeratan hukum perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI). Salah satu opsi yang dipertimbangkan KPK, yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Apalagi, MA telah memutuskan menjatuhkan sanksi terhadap hakim ad-hoc tindak pidana korupsi Syamsul Rakan Chaniago yang menangani Kasasi Syafruddin.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan salinan putisan Kasasi Syafruddin telah diterima Lembaga Antikorupsi pada 2 Oktober 2019 atau nyaris tiga bulan setelah salinan putusan diterima pada 9 Juli 2019. Saat ini, kata Febri, Penuntut Umum KPK sedang mempelajari putusan lengkap Kasasi Syafruddin. Penuntut Umum juga mempelajari sanksi yang dijatuhkan MA terhadap Syamsul Rakan atas pelanggaran etik yang dilakukan lantaran bertemu dan berkomunikasi dengan Ahmad Yani, salah seorang pengacara Syafruddin.

"Putusan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) itu sedang dipelajari oleh Penuntut Umum. Memang ada fakta baru ya yang muncul beberapa waktu lalu ketika ada salah satu hakim yang diberi sanksi. Apakah ini bisa menjadi salah satu poin pertimbangan dilakukannya Peninjauan kembali (PK) atau tidak tentu kami perlu bahas terlebih dahulu," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Febri tak menjawa secara rinci opsi selain PK yang sedang dipertimbangkan KPK. Yang pasti, katanya, langkah hukum yang dilakukan KPK, termasuk jika memutuskan PK harus memiliki dasar dan alasan yang kuat.

"Kami sedang membahas, secara spesifik itu perlu didalami lebih dalam levih clear ya. Alasan-alasan PK kan harus dilihat, atau alasan-alasan upaya yg lain juga harus dilihat," katanya.

Yang pasti kata Febri, Pimpinan KPK berkomitmen menuntaskan kasus korupsi BLBI, termasuk menindaklanjuti putusan Kasasi Syafruddin. Selain menyangkut Kasasi Syafruddin, KPK juga sedang menyidik dugaan korupsi SKL BLBI dengan tersangka pengusaha Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim.

Saat ini, KPK telah memasukan nama Sjamsul dan Itjih dalam daftar pencarian orang (DPO) atau buron dan meminta bantuan pihak kepolisian untuk memburu pasangan suami istri yang telah menetap di Singapura tersebut.

Tak hanya itu, KPK juga membantu BPK menghadapi gugatan perdata Sjamsul di PN Tangerang dengan menjadi pihak ketiga yang terganggu kepentingannya. Berbagai upaya ini dilakukan KPK untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara yang mencapai Rp 4,58 triliun akibat korupsi SKL BLBI.

"Fokus utama KPK adalah memaksimalkan asset recoverynya. Jadk kalau Rp4,58 triliun itu bisa dikembalikan ke negara dengan sarana hukum yang tersedia itu akan bagus bagi masyarakat karena uang itu bisa kembali ke keuangan negara dan digunakan untuk kepentingan publik. Itu yang jadi fokus utama KPK," katanya.

Diketahui, Majelis Hakim Kasasi MA mengabulkan permohonan Kasasi Syafruddin. Dalam amar putusannya yang dibacakan pada 9 Juli lalu itu, Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan hukuman 15 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan terhadap Syafruddin. Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa Syafruddin terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Dengan demikian, Majelis Hakim Agung menyatakan melepaskan terdakwa Syafruddin dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan agar Syafruddin dikeluarkan dari tahanan.

Putusan ini diambil Majelis Kasasi yang diketuai Salman Luthan dengan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Askin. Meski demikian, dalam memutuskan perkara ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat di antara Majelis Hakim Agung. Hakim Ketua Salman Luthan sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua. Sementara Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago berpendapat perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum perdata, sedangkan Hakim Anggota M. Askin menyatakan perbuatan Syafruddin merupakan perbuatan hukum administrasi.

Setelah pemeriksaan, MA memutuskan Syamsul Rakan terbukti melanggar etik dan prilaku hakim. Syamsul Rakan Chaniago masih tercantum di kantor lawfirm meski telah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA. Selain itu, Syamsul juga terbukti melakukan kontak dan bertemu dengan Ahmad Yani salah seorang penasihat hukum Syafruddin di Plaza Indonesia pada tanggal 28 Juni 2019 pukul 17.38 s.d pukul 18.30 WIB. Padahal Syamsul sedang menangani Kasasi yang diajukan Syafruddin.

Atas pelanggaran etik tersebut, MA menjatuhkan sanksi sedang terhadap Syamsul Rakan. Dengan sanksi ini, Syamsul Rakan dihukum enam bulan dilarang menangani perkara.



Sumber: Suara Pembaruan