Baru Dilantik, Anggota DPRD Probolinggo Ditahan Gara-gara Ijazah Palsu

Baru Dilantik, Anggota DPRD Probolinggo Ditahan Gara-gara Ijazah Palsu
Ijazah palsu ( Foto: Beritasatu.com )
Aries Sudiono / FMB Selasa, 8 Oktober 2019 | 10:52 WIB

Probolinggo, Beritasatu.com - Baru 40 hari dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Abdul Kadir ditangkap polisi karena menggunakan ijazah palsu. Politisi yang berasal dari Partai Gerindra itu langsung dijebloskan ke tahanan setelah diyakini cukup bukti menggunakan ijazah palsu Paket C yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat.

Penasehat hukum tersangka, Husnan Taufik mengajukan permohonan penangguhan penahanan ke Polres Probolinggo. Dia menganggap tersangka hanya korban dan dengan statusnya sebagai anggota DPRD, kliennya tidak akan menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri. “Klien saya ditahan mulai Jumat (4/10/2019) yang lalu dan Senin (7/10/2019) kemarin sudah kita ajukan surat permohonan penangguhan penahanan. Kapan dikabulkan, tergantung pertimbangan penyidik,” ujar Husnan, Selasa (8/10/2019).

Menurut dia, dalam kasus ijazah palsu yang dialamatkan ke kliennya melibatkan banyak pihak. Pembuat ijazah palsu Paket C yang setara SMA itu diduga keras merupakan jaringan dari sejumlah instansi. “Lha yang ditahan kok klien saya saja, sementara yang lain tetap bebas di luaran. Saya berharap, tersangka-tersangka lain segera menyusul, ini pekerjaan rumah polisi,” katanya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Probolinggo AKP Rizki Santoso secara terpisah mengungkapkan, bahwa penyidik sudah melakukan pendalaman dan hasilnya positif bahwa ijazah Paket C atas nama Abdul Kadir yang dipakai mendaftar calon anggota legislatif (caleg) adalah palsu. Jika kemudian ijazah palsu yang dipakai tersangka bisa lolos dari petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal itu merupakan lain perkara. “Kami sudah menerbitkan surat perintah penahanan, Jumat pekan lau,” ujarnya

“Untuk sementara, surat permohonan penangguhan belum bisa dikabulkan dan tersangka kasus ini masih satu orang,” katanya sambil menambahkan, untuk urusan penangguhan penahanan, hal itu merupakan hak dari tersangka dan saat ini masih dalam tahap koordinasi. 



Sumber: Suara Pembaruan