Lembaga Penyiaran Berlangganan Harus Sediakan 10% untuk Program Publik
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

Lembaga Penyiaran Berlangganan Harus Sediakan 10% untuk Program Publik

Senin, 7 Oktober 2019 | 15:36 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Lembaga penyiaran berlangganan harus menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta. “Itu perintah undang-undang,” kata Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Hisam Setiawan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/10/2019).

Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyebutkan,”Dalam menyelenggarakan siarannya, lembaga penyiaran berlangganan harus menyediakan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program dari lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta”.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) se-Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada tanggal 1-2 April tahun 2019, di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, telah bersikap dan telah mengeluarkan rekomendasi resmi bahwa program siaran free to air (gratis menyiarkan) di Lembaga Penyiaran Berlangganan. Sikap KPI ini patut diapresiasi publik.

Menurut Hisam, sikap KPI seperti ini karena KPI sedang menjaga kepentingan masyarakat di wilayah ekonomi kurang maju dan wilayah perbatasan yang hanya bisa mengakses siaran televisi swasta free to air menggunakan perangkat parabola dan berlangganan tv kabel. “TV-TV swasta free to air banyak yang belum membangun pemancar terrestrial di wilayah wilayah tersebut, karena secara bisnis kurang menguntungkan,” ujarnya.

Hisam menambahkan, sikap KPI ini dikeluarkan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui penyiaran.

Dosen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Achmad Abdul Basith, menjelaskan, apa yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan (satelit dan kabel) yang telah menyalurkan program siaran TV-TV swasta free to air telah nyata membantu pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas informasi.

Ia mengatakan, sikap KPI dalam rakornas dan apa yang telah dilakukan lembaga penyiaran berlangganan telah sejalan dengan Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Penyiaran. Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh undang-undang penyiaran diharuskan menyediakan dan menyalurkan paling sedikit 10% dari kapasitas kanal salurannya untuk menyalurkan program siaran TVRI dan program siaran TV-TV swasta free to air.



Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

11 Oktober, Seluruh Warga Jateng di Wamena Dipulangkan

Pemulangan warga Jateng tersebut difasilitasi Pemkab, Pemprov maupun Pemerintah Pusat.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

Kejari Seluma Selamatkan Kerugian Negara Rp 756 Juta

Dari total temuan sebesar Rp 1,1 miliar itu, sampai sekarang sudah dikembalikan rekanan sebanyak Rp 756 juta.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

Korban Sebut Kerusuhan Wamena Kejahatan Luar Biasa

Jumlah anggota KKSS di Wamena sekitar 30.000 orang.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

Dua Bupati Daftar di Golkar untuk Mengikuti Pemilihan Gubernur Bengkulu

Kita masih memberikan kesempatan kandidat lain untuk mendaftar sampai 19 Oktober mendatang," kata Ketua Tim pendaftaran Partai Golkar Bengkulu, Frentindo.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

28 Orang Warga Kota Sungaipenuh Dipulangkan dari Wamena

Camat Hamparan Rawang, Eka Putra menyatakan bersyukur warganya yang selama ini merantau ke Wamena bisa selamat kembali ke Sungaipenuh.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

Karhutla di Jalur Gunung Raung, 13 Pendaki Berhasik Dievakuasi

Ke-13 pendaki Gunung Raung itu telah dievakuasi, tujuh di antaranya merupakan Warga Negara Asing (WNA) Singapura.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

Aktivis Walhi Ditemukan Tewas Mencurigakan

Golfrid dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan tergeletak dalam kondisi berlumuran darah di jembatan layang, kawasan Simpang Pos Medan.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

Saber Pungli Diminta Bertindak di Pos Perbatasan Badau

“Masyarakat kita terpaksa berbelanja ke Malaysia, karena di Malaysia lah pasar yang terdekat. Kalau berbelanja ke Pontianak, bisa memakan waktu berhari-hari."

NASIONAL | 7 Oktober 2019

7 Daerah di Jatim Belum Tuntaskan Anggaran Pilkada

Yakni Kabupaten Malang, Sumenep, Jember, Mojokerto, Gresik, Lamongan, dan Kota Surabaya.

NASIONAL | 7 Oktober 2019

KPK Pertimbangkan Perpanjang Masa Cegah GM Hyundai Engineering

Ini terkait penyidikan kasus korupsi yang menjerat mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

NASIONAL | 7 Oktober 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS