Kejari Seluma Selamatkan Kerugian Negara Rp 756 Juta

Kejari Seluma Selamatkan Kerugian Negara Rp 756 Juta
Ilustrasi korupsi pejabat daerah ( Foto: Beritasatu.com )
Usmin / JEM Senin, 7 Oktober 2019 | 15:25 WIB

Bengkulu, Beritasatu.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma, Bengkulu berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp 756 juta dari total temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Bengkulu tahun 2018 sebesar Rp 1,1 miliar.

Kepala Kejari Seluma, Ali Akbar, di Bengkulu, Senin (7/10/2019) mengatakan, kerugian negara sebesar Rp 1,1 miliar itu, ditemukan BKP terhadap 10 item pekerjaan fisik tahun 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) setempat.

Dari total temuan sebesar Rp 1,1 miliar itu, sampai sekarang sudah dikembalikan rekanan sebanyak Rp 756 juta. Uang sebanyak ini dikembalikan oleh 4 rekenan. Sedangkan sisanya sebanyak Rp 344 juta lagi belum dikembalikan rekanan.

"Kita berharap 6 rekanan yang belum mengembalikan uang kerugian negara sebesar Rp 344 juta, agar segera mengembalikan ke Kejari Seluma. Jika mereka tidak mengembalikan maka kasusnya bisa dilanjutkan ke proses hukum," ujarnya.

Ali Akbar menambahkan, pihaknya masih memberikan kesempatan kepada rekanan untuk mengembalikan uang kerugian negera yang ditemukan PBK atas proyek yang mereka kerjakan.

Namun, kesempatan tersebut ada batasnya, karena Kejari tidak akan menunggu lama-lama. Jika sampai batas waktu berakhir uang tersebut belum juga dikembalikan rekanan, maka kejaksanaan akan melakukan penyidikan.

"Tugas kita berupaya menyelamatkan uang kerugian negara dari para rekanan tersebut, tapi jika mereka tidak bersedia mengembalikan, maka terpaksa kejaksanaan melakukan penyidikan untuk diselesaikan lewat jalur hukum," ujarnya.

Padahal, jika mereka mengembalikan temuan BPK ke Kejari, maka masalah tersebut selesai, karena tidak ada lagi kerugian negara. Namun, sebaliknya mereka tidak mengembalikan kerugian negara akan dilakukan proses hukum.

Kebanyakan kasus korupsi yang diusut karena temuan BPK tidak dikembalikan. Hal ini terjadi karena mereka lebih memilih dijebloskan ke penjara ketimbang mengembalikan kerugian negara.

"Kita masih menunggu itikad baik dari 6 rekenan yang belum mengembalikan kerugian negara tersebut. Jika sampai batas waktu yang kita tetapkan mereka tetap saja mengembalikan, maka kasus ini kita lakukan penyidikan," ujarnya.



Sumber: Suara Pembaruan