Kunjungan ke Ambon, Mendikbud Minta Kemajuan Teknologi Sejalan dengan Ilmu Sosial

Kunjungan ke Ambon, Mendikbud Minta Kemajuan Teknologi Sejalan dengan Ilmu Sosial
Mendikbud Muhajdir Effendy bersama Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, membuka Konvensi Nasional Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial 2019 Wilayah Timur di Swissbel Hotel Kota Ambon, Senin 30 September 2019. ( Foto: istimewa )
Maria Fatima Bona / EAS Senin, 30 September 2019 | 19:00 WIB

Ambon, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, ilmu-ilmu sosial memiliki peran penting untuk kemajuan Indonesia di masa mendatang. Pasalnya, ilmu sosial ini berdampingan dengan ilmu alam atau sains untuk menghasilkan kemajuan teknologi.

Muhadjir menyebutkan, pembangunan tanpa ada kajian yang komprehensif atas dasar sosial dan sains teknologi, kecil kemungkinan memberikan efek positif pada masyarakat. Salah satu contoh pembangunan yang merugikan secara sosial adalah jalan tol yang melintas daerah persawahan. Jalan tol yang membelah wilayah persawahan yang subur pastinya si pemilik diberi kompensasi berupa uang. Sayangnya, masyarakat tidak dipersiapkan bagaimana memanfaatkan dana tersebut, sehingga akhirnya terjadi kemiskinan.

"Berbagai macam pembangunan sebelum dibangun perlu dikaji, yang selama ini, sering terabaikan konteks pembangunan,” kata Muhadjir pada acara pembukaan Konvensi Nasional Ilmu-Ilmu Sosial ke-2 bertema “Peran Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur di Wilayah Kepulauan, di Hotel SwissBell, Ambon, Maluku, Senin (30/9/2019).

Muhadjir menambahkan, kehadiran jalan tol juga tanpa mempertimbangkan bencana banjir, sehingga ada beberapa daerah yang sebelumnya tidak pernah banjir akhirnya mengalami banjir.

"Kenapa bisa banjir? Setelah dicek ternyata mereka saat membangun jalan tol tidak memikirkan drainase jalannya air,” terangnya.

Berkaca dari kenyataan tersebut, Muhadjir berharap, konvensi nasional yang dilakukan oleh Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) 2019 ini fokus pada masalah sosial untuk mengubah kebijakan. Dalam hal ini, Muhadjir mengharapkan adanya model untuk mengeksekusikan sebuah kebijakan. Seperti yang ia lakukan saat ini dalam menyelesaikan masalah pendidikan di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T), yang siswanya tidak mencapai 40 orang di Natuna, Kepuluan Riau. Kemdikbud menghadirkan sekolah satu atap dan berusaha mengembangkan digitalisasi sekolah untuk pemerataan pendidikan.

"Jadi kita tidak mungkin mengembangkan standar pendidikan yang sama untuk daerah tersebut, harus ada kebijakan lain agar anak-anak daerah tersebut tetap sekolah,” ujarnya.

Terkait dengan kebijakan pendidikan di wilayah 3T atau daerah kepulauan seperti Maluku, Muhajdir meminta pemerintah daerah (pemda) dan kepala dinas pendidikan (Kadisidik) segera membuat peta, seperti apa kondisi Maluku sehingga solusi yang diberikan sesuai sebagai daerah kepulauan.

"Kalau memungkinkan saya akan memberi kapal besar yang di dalamnya ada Poliklinik, perpustakaan dan lainnya. Saat ini sedang dibicarakan biaya operasionalnya agar bisa dibantu oleh provinsi untuk mempercepat pemerataan," ujarnya.

Muhadjir juga mengharapkan para ilmuwan di bidang sosial ini dapat melahirkan ide disertai model, sehingga mudah dieksekusi untuk pembangunan di Maluku dan akan dikembangkan sebagai contoh di pemerintah pusat.

Pendapat senada juga disampaikan oleh Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail. Dia juga mengharapkan, konvensi tersebut melahirkan pokok pikiran yang bisa dijadikan refleksi dalam penetapan kebijakan di tingkat pemerintah pusat mau pun untuk Maluku.



Sumber: BeritaSatu.com