Larang Siswa Ikut Aksi Demo, Mendikbud Keluarkan Surat Edaran

Larang Siswa Ikut Aksi Demo, Mendikbud Keluarkan Surat Edaran
Massa pelajar mendobrak pintu samping DPR saat mengikuti unjuk rasa yang berujung ricuh di kawasan belakang gedung DPR, Jalan Tentara Pelajar, Palmerah, Jakarta, Rabu 25 September 2019. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Maria Fatima Bona / EAS Senin, 30 September 2019 | 06:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Merespons adanya ajakan dan hasutan kepada siswa untuk mengikuti aksi unjuk rasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2019 tentang pencegahan keterlibatan peserta didik (siswa) dalam aksi unjuk rasa berpotensi kekerasan. Surat tertanggal 27 September 2019 tersebut ditujukan kepada kepala daerah dan kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia.

"Saya ingin mengingatkan siswa kita harus kita lindungi dari berbagai macam tindak kekerasan, atau berada di dalam lingkungan di mana ada kemungkinan mengancam jiwa yang bersangkutan,"ucap Muhadjir di Jakarta, Sabtu (28/9/2019).

Dalam surat edaran tersebut, Muhadjir mengimbau kepala daerah beserta segenap jajaran untuk memantau, mengawasi, serta menjaga keamanan dan keselamatan siswa di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Sekolah juga dapat menjalin kerja sama dengan orang tua/wali murid untuk memastikan putra/putrinya mengikuti proses pembelajaran sesuai ketentuan.

"Siswa itu masih tanggung jawab guru dan orang tua, karena menurut undang-undang statusnya masih sebagai warga negara yang dilindungi. Belum dewasa, belum bisa mengambil keputusannya sendiri," terangnya.

Selanjutnya, Muhadjir juga meminta kepala sekolah dan guru membangun komunikasi harmonis dengan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menyalurkan pemikiran kritis, bakat, dan kreativitas peserta didik masing-masing.

Lebih lanjutnya, Muhadjir meminta sekolah memastikan pengurus organisasi siswa intra sekolah (OSIS) tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi terhadap informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan menyesatkan. Muhadjir juga meminta agar kepala daerah beserta jajarannya dapat memberikan pendampingan dan pembinaan kepada siswa yang terdampak dalam aksi unjuk rasa.

"Pendidikan tidak main sanksi. Kalau pemberian sanksi namanya bukan pendidikan," kata Mudhajir.

Pada kesempatan sama, Muhadjir juga meminta gubernur, bupati, wali kota, dan para kepala dinas pendidikan dapat memastikan agar semua pihak tidak melibatkan siswa dalam kegiatan unjuk rasa yang berpotensi pada tindakan kekerasan, kekacauan, dan pengrusakan.

Muhadjir mengatakan, surat edaran ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 15 ayat (4), menyatakan bahwa setiap anak didukung untuk mendapatkan perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

Selain itu, terkait dengan Peraturan Mendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c menyatakan satuan pendidikan wajib menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan.

Serta, sesuai dengan Peraturan Mendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan. Di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b menyatakan pihak keluarga berperan untuk mencegah peserta didik dari perbuatan yang melanggar peraturan satuan pendidikan dan/atau yang mengganggu ketertiban umum dan mencegah terjadinya tindak anarkis dan/atau perkelahian yang melibatkan pelajar.

Hadirnya surat edaran ini, berkaca pada kejadian belum lama ini, di mana para siswa yang menyebutkan dirinya sebagai siswa STM atau Sekolah Teknik Menengah(STM) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) se-Jabodetabek melakukan aksi demonstrasi di gedung DPR RI. Mereka turun ke jalan untuk menyerukan pembatalan terhadap pengesahan Undang-Undang KPK, dan penundaan RKUHP.



Sumber: Suara Pembaruan