Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Denny JA: RUU KUHP Langgar HAM

Minggu, 22 September 2019 | 15:10 WIB
Oleh : Yuliantino Situmorang / YS

Jakarta, Beritasatu.com - Langkah Presiden Joko Widodo meminta penundaan pengesahan RUU KUHP dinilai tepat. Sebab, jika tidak, Jokowi, berserta pimpinan DPR akan dicatat sejarah sebagai pemimpin dan politisi yang membawa Indonesia melanggar hak asasi manusia (HAM).

Hal itu disampaikan konsultan politik Denny JA dalam keterangan tertulisnya merespons kontroversi RUU KUHP, Minggu (22/9/2019).

Menurut Denny JA, para ketua umum partai seperti Megawati Soekarnoputri, Airlangga Hatarto, Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Surya Paloh, akan abadi tercatat dalam sejarah. Di era kepemimpinan mereka, Indonesia dibawa melawan jarum jam sejarah, pergi ke masa silam. "Mereka akan dicatat dengan tinta hitam," ujar Denny JA.

Ia merujuk satu prinsip saja dalam RUU KUHP itu yaitu pidana seksual, Pasal 417 KUHP Ayat 1 yang berbunyi: Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.

Pasal itu, ujar Denny, bertentangan dengan prinsip HAM yang dijamin PBB. Right to sexuality itu sudah menjadi prinsip
HAM. Ia menjadi bagian dari rights to privacy di bidang seksualitas. Persepsi yang berbeda soal seksualitas dan tindakan yang mengikutinya, sejauh itu terjadi antar orang dewasa, dan suka sama suka, bukanlah tindakan kriminal.

Mungkin ada yang bertanya, ujar Denny, di mana salah pasal itu? Bukankah memang hubungan seksual di luar pernikahan itu berdosa?

Menurut Denny, justru di situ masalahnya. Negara modern berdiri di atas prinsip: tidak semua yang berdosa menurut paham agama harus diadopsi oleh negara dengan ganjaran hukum penjara.

"Makan sapi bagi sebagian warga Hindu terlarang. Apa jadinya jika negara juga melarang warga makan sapi? Lalu mereka yang makan sapi akan masuk penjara?" ujar dia.

Hal yang sama dengan makan babi. Bagi penganut agama Islam, kata dia, makan babi itu dilarang dan berdosa. "Apa jadinya jika negara juga melarang semua warga makan babi? Lalu bagi yang makan babi akan masuk penjara?" tukas dia.

Denny menambahkan, prinsip agama yang melarang hubungan seksual dan LGBT di luar pernikahan sebagai dosa memang dihormati. Mereka boleh berkampanye untuk itu. Tapi negara modern tidak menjadikan larangan agama itu sebagai tindakan kriminal. Ini ruang pribadi warga negara dewasa.

Ia mengisahkan, pada tahun 1911, misalnya, pemerintah Belanda melarang hubungan seks homoseksual. Pelakunya bisa masuk penjara. Ini dibakukan dalam kitab hukumnya. Tapi 90 tahun kemudian, di tahun 2001, Belanda termasuk negara pertama yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Dunia sudah berubah.

Mahkamah Agung (MA) negara India membuat terobosan soal ini. Di tahun 2018, hubungan seksual di luar nikah (adultery) itu dianggap sebagai masalah moral belaka. Hubungan seksual di luar menikah, sejauh antar orang dewasa, dan suka sama suka, bukan masalah kriminal. Dunia sudah berubah.

Tak boleh ada penjara untuk hubungan seksual orang dewasa di luar pernikahan karena warga memiliki persepsi yang berbeda soal itu, yang dijamin oleh HAM PBB. Itu bagian fundamental dalam bangunan negara modern: rights to privacy bidang seksualitas.

Ia menambahkan, kita berutang budi kepada para aktivis civil society dan gerakan mahasiswa yang kini bergerak menentang RUU KUHP. Dengan segala keterbatasan mereka melawan, menjaga spirit era reformasi, menjaga prinsip HAM.

Seandainyapun para aktivis itu akhirnya kalah, setidaknya mereka aktivis itu sudah mencoba apa yang bisa. Seperti yang dikatakan Nyai Ontosoroh dalam film Bumi Manusia: “Nak, kita sudah melawan. Kita sudah melawan dengan sehormat-hormatnya,” ujar Denny JA.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan/PR


BERITA LAINNYA

IDI dan PHRI Gelar Vaksinasi untuk Pelajar dan Masyarakat di Tanjung Lesung

IDI bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan PHRI Pandeglang, menggelar vaksinasi.

NASIONAL | 24 September 2021

Dari Bumi Dukung Penyebaran Hasil Tani untuk Masyarakat

Dari Bumi lahir untuk menjadi jembatan antara hasil tani yang terkurasi, petani sebagai pelaku industri dan masyarakat Indonesia.

NASIONAL | 24 September 2021

Mengenang Ki Ageng Gribig Leluhur Airlangga Hartarto, Penasihat Sultan Agung dan Pejuang Islam

Ki Ageng Gribig atau yang bernama asli Wasibagno Timur adalah ulama besar yang menyebarkan Islam di Desa Krajan, Jatinom, Klaten, dan sekitarnya.

NASIONAL | 24 September 2021

Passing Grade P3K Ketinggian, P2G Minta Pemerintah Pertimbangkan Afirmasi untuk Guru

Seleksi kompetensi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Guru akan segera digelar

NASIONAL | 7 September 2021

Presiden Nyeker dan Naik Sampan di Cilacap, Begini Penampakannya

Presiden Jokowi nyeker alias berjalan tanpa alas kaki saat melepasliarkan tukik ke laut, di Pantai Pantai Kemiren, Cilacap, Jateng, Kamis (23/9/2021).

NASIONAL | 23 September 2021

MRPTNI: PTM Terbatas untuk Cegah Learning Loss

Jamal Wiwoo mengatakan, menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas adalah untuk mencegah learning loss

NASIONAL | 23 September 2021

Angkat Produk Papua, Sandiaga Uno Disebut Pemimpin Masa Depan

Mama Marice yang merupakan penjual es krim sagu tersebut menyambut kedatangan Menparekraf Sandiaga.

NASIONAL | 23 September 2021

Polres Yahukimo Periksa ASN Diduga Pemasok Senjata KKB

Barang bukti yang diamankan di antaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, satu pasang pakaian loreng KNPB,

NASIONAL | 23 September 2021

Presiden Jokowi Tanam Mangrove untuk Pemulihan Lingkungan dan Mitigasi Iklim

Keberadaan ekosistem mangrove yang baik di kawasan pesisir juga dapat meningkatkan ketahanan masyarakat.

NASIONAL | 23 September 2021

KPK Buka Kemungkinan Jerat Bupati Banjarnegara dengan Pasal Pencucian Uang

KPK membuka kemungkinan untuk menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) sepanjang ditemukan bukti yang cukup.

NASIONAL | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
IDI dan PHRI Gelar Vaksinasi untuk Pelajar dan Masyarakat di Tanjung Lesung

IDI dan PHRI Gelar Vaksinasi untuk Pelajar dan Masyarakat di Tanjung Lesung

NASIONAL | 21 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings