PSI Apresiasi Keputusan Jokowi Tunda RUU KUHP

PSI Apresiasi Keputusan Jokowi Tunda RUU KUHP
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Mensesneg Pratikno menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, 20 Sept. 2019. ( Foto: ANTARA )
Yustinus Paat / HA Jumat, 20 September 2019 | 23:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Presiden Jokowi dinilai telah mendengarkan suara rakyat dan PSI.

“Terima kasih Pak Jokowi, yang telah memerintahkan penundaan pengesahan. Pasal-pasal di RUU KUHP memang banyak yang bermasalah,” kata Juru Bicara PSI Dini Purwono di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Langkah Jokowi ini, kata Dini, mengindikasikan pemerintah tak berjalan sendiri, melainkan tetap mendengar aspirasi masyarakat. Termasuk aspirasi dari PSI, yang sejak awal menolak dan memberikan catatan kritis terkait RUU KUHP kepada presiden.

"RKUHP ini lebih buruk dari KUHP yang sekarang ada. Karena tidak ada satu pun pasal dari KUHP lama yang dihapus. Cuma menambah pasal-pasal baru yang blunder dan malah menghidupkan kembali pasal-pasal lama yang bersifat kolonial dan sudah dicabut MK,” tandas Dini.

PSI juga mengapresiasi semua elemen yang telah bersama-sama menolak RUU KUHP. Dini menilai hal tersebut sebagai wujud ideal dalam demokrasi bahwa ada mekanisme check and balances.

Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Jokowi meminta Menkumham untuk menyampaikan sikap tersebut ke DPR.

"Saya perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR. Agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tak dilakukan DPR periode ini," ujar Jokowi, Jumat (20/9/2019).

Jokowi menyebut permintaan ini karena mencermati masukan berbagai kalangan yang keberatan dengan sejumlah substansi RUU KUHP.

Sejak awal, PSI menolak RUU KUHP karena tiga alasan utama. Pertama, pengadopsian secara serampangan living law atau hukum yang hidup di masyarakat dengan memasukkan pasal-pasal terkait pidana adat.

“Penjelasan Pasal 2 ayat (1) RUU KUHP menjelaskan bahwa 'hukum yang hidup di masyarakat' akan diatur dalam perda. Hal ini akan berdampak pada munculnya perda-perda diskriminatif dan intoleran di seluruh Indonesia,” kata Dini.

Kedua, lanjut Dini, RUU KUHP sangat berpotensi memicu efek negatif terhadap sektor usaha. Terutama, terkait Pasal 48 dan pasal 50 RUU KUHP.

Pasal 48 menyatakan, tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi. Sementara, Pasal 50 menyebutkan, pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang punya kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

“Dua pasal itu tidak kondusif untuk dunia usaha karena menciptakan ketidakpastian hukum. Pengusaha atau pengurus korporasi akan takut melakukan tindakan apa pun karena bila business judgment mereka salah maka rentan dipidana,” terang Dini.

Terakhir, menurut Dini, RUU KUHP terlalu banyak masuk ke dalam ranah privat warga negara. Hukum pidana, kata dia, seharusnya fokus kepada apa yang dimaksud dengan “kejahatan” dan elemen-elemennya.

"Konsep kejahatan dalam hal ini harus objektif dan universal, tidak bisa hanya berpatokan kepada adat kebiasaan atau agama tertentu," pungkas dia.



Sumber: BeritaSatu.com