Ketua Tim Perumus Bertekad Tuntaskan RUU KUHP

Ketua Tim Perumus Bertekad Tuntaskan RUU KUHP
Muladi ( Foto: ANTARA/Wahyu Putro A. / ANTARA/Wahyu Putro A. )
Fana Suparman / HA Jumat, 20 September 2019 | 23:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) dari pemerintah, Muladi bertekad menuntaskan kerjanya. Menurutnya, Indonesia sebagai negara berdaulat harus mempunyai peraturan atau hukum hasil pemikiran dan konsensus bersama. KUHP yang saat ini berlaku merupakan warisan dari kolonial Belanda yang telah berumur lebih dari 100 tahun dan tidak mencerminkan ideologi maupun filosofi masyarakat Indonesia.

"Saya berpikir, pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan. Jadi masuknya KUHP Belanda ini ke Indonesia tahun 1918, itu melalui pendidikan hukum. Kemudian melalui doktrin ajaran belanda, yurisprudensi dan juga melalui asas konfrontasi," kata Muladi di Kantor Kemkumham, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menunda pengesahan RUU KUHP. Keputusan ini diambil Jokowi setelah muncul desakan dari sejumlah kalangan yang menilai draf RUU KUHP mengedepankan pemidanaan.

Muladi yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro ini menjelaskan bahwa perspektif yang hendak dibangun dalam RUU KUHP adalah keindonesiaan dan membongkar pengaruh kolonial. Hal itu penting karena Indonesia telah merdeka 74 tahun sehingga perlu memiliki hukum pidana sendiri yang lebih bermartabat dan lengkap.

"Saya sudah 35 tahun mengkaji masalah ini (RUU KUHP). Jadi kritik yang terjadi oleh pers, media, media sosial, dan pakar pakar tertentu, itu saya lihat kritik itu bersifat sporadis dan ad hoc. Artinya apa? Artinya tidak mendasar karena sebenarnya RKUHP ini merupakan rekodifikasi total. Bukan amendemen, bukan revisi, tapi rekodifikasi total untuk membongkar pengaruh kolonial Belanda selama 100 tahun," kata Muladi.

Mantan Menkumham ini menyatakan, dalam menyusun RUU KUHP pihaknya menggunakan "batu penguji", yakni Pancasila, UUD 1945, HAM, dan juga asas asas umum yang diakui bangsa bangsa beradab. Dengan demikian, kata Muladi, RUU KUHP tidak hanya merumuskan partisipasi Indonesia, tapi juga mempertimbangan prinsip-prinsip universal.

Selain Pancasila, UUD 1945, HAM dan lainnya, pihaknya juga mempertimbangkan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat, Muladi mengatakan tim perumus secara telaten menyusun satu pasal demi pasal agar Indonesia memiliki KUHP sendiri yang terlepas dari hukum warisan Belanda. Bahkan, kata Muladi rekodifikasi terbuka ini sudah dilakukan oleh para pelopor hukum pidana Indonesia lebih dari 30 tahun lalu.

"Saya adalah periode kedua. Pesannya betul-betul tidak bisa ini diteruskan -- harus diselesaikan 103 tahun KUHP kolonial itu berlaku di Indonesia," tegasnya.



Sumber: Suara Pembaruan