Tolak RUU KUHP, PSI: Adopsi Hukum Adat Cemaskan Pebisnis

Tolak RUU KUHP, PSI: Adopsi Hukum Adat Cemaskan Pebisnis
Rian Ernest. ( Foto: Beritasatu Photo / Yustinus Paat )
Yustinus Paat / AO Jumat, 20 September 2019 | 14:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan rancangan Kitab Undang-Undang (RUU) Hukum Pidana (KUHP) berpotensi memicu efek negatif terhadap sektor usaha, terutama terkait Pasal 2 pada RUU KUHP.

“RUU KUHP mengatur pemidanaan berdasarkan hukum yang hidup atau hukum adat yang membuat orang dapat dipidana berdasarkan hukum tidak tertulis. Ini pasal karet, bisa diterapkan secara subjektif, terserah golongan mayoritas yang tinggal di situ,” kata Juru Bicara PSI, Rian Ernest kepada Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Dalam penjelasan Pasal 2, pemerintah daerah (pemda) dapat mengatur ”KUHP”-nya sendiri berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat dan menyebutnya sebagai “delik adat”.

Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) berbunyi, “Dalam pasal ini, yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik) adat, perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari peraturan daerah masing-masing. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat”.

Pemberlakukan hal tersebut, kata Rian, akan memberi dampak buruk pada kepastian hukum di Indonesia. Menurut dia, jika tidak ada kepastian hukum, maka investor bakal tidak mau masuk.

“Saya membayangkan investasi yang masuk dalam bentuk pabrik, pengolahan energi, dan pembangkit listrik. Bila ada pimpinan perusahaan yang tidak sengaja melakukan sesuatu yang melanggar adat setempat, bisa dipenjara," tutur dia.

Pengaturan dalam RUU KUHP, kata Rian, sama saja melarang secara tidak langsung kepada investor untuk tidak berinvestasi di Indonesia. Pasalnya, hukum di Indonesia tidak jelas dan karet.

"Ditambah pasal-pasal yang berbasis moral kelompok tertentu yang masuk terlalu jauh ke ranah privat akan menciptakan ketakutan dan sentimen negatif terhadap sektor usaha,” tutur Rian.

DPR rencananya mengesahkan RUU KUHP pada 24 September 2019. Padahal, ada banyak pasal yang bermasalah.



Sumber: Suara Pembaruan