Wakil Ketua BPK: Pemeriksa BPK Harus Berintegritas, Independen, dan Profesional

Wakil Ketua BPK: Pemeriksa BPK Harus Berintegritas, Independen, dan Profesional
Wakil Ketua BPK RI, Bahrullah Akbar meresmikan Gedung M. Yusuf di Kab. Gowa Sulawesi Selatan ( Foto: Humas BPK RI / Humas BPK RI )
Tim Media Services / ADP Jumat, 20 September 2019 | 15:22 WIB

Makassar, Beritasatu.com – Pemeriksa dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memiliki nilai integritas, independensi, dan professional. Pemeriksa BPK dalam mengambil keputusan terkait pemeriksaan harus independen dan berpegang teguh pada standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN) yang telah disusun dengan merujuk international supreme audit institutions standart (ISAIS). Demikian pesan Wakil Ketua BPK RI Bahrullah Akbar, saat memberikan pengarahan kepada peserta Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP) Ahli Pertama Akuntansi dan Non-Akuntansi, dan meresmikan nama gedung Balai Diklat PKN Gowa, Sulawesi Selatan Selasa (10/9/2019).


“Sejak masih dalam pendidikan dan pelatihan, nilai-nilai integritas, independen dan professional harus ditanamkan kepada semua pemeriksa BPK,” tegas Bahrullah Akbar.


Untuk meningkatkan profesionalisme pegawai BPK, selain melalui pendidikan dan pelatihan, BPK juga telah membangun dan memiliki sarana seperti perpustakaan riset di kantor pusat BPK. Tak hanya itu, BPK juga menyiapkan sarana untuk menulis melalui media jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara yang terbit dua kali dalam setahun.

Kehadiran Wakil Ketua BPK di Gowa Sulawesi Selatan juga sekaligus meresmikan Gedung Balai Diklat PKN Gowa yang dinamai Gedung M. Jusuf.

Bahrullah Akbar juga menjelaskan bahwa pemilihan nama gedung ini berdasarkan nama mantan Ketua BPK periode 1983-1993 yaitu Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf Amir atau yang lebih dikenal dengan M. Yusuf.


“M. Yusuf dikenal sebagai sosok jenderal yang tegas dan mengayomi. Banyak yang telah dicapai baik pengembangan organisasi maupun sumber daya manusia di BPK. M. Yusuf merupakan sosok putra bangsa yang sangat berjasa bukan hanya bagi BPK tapi juga bagi Indonesia”, ungkap Bahrullah Akbar.

Pada Rabu (11/9/2019), bertempat di kantor BPK perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar meresmikan tempat penitipan anak (TPA) “Tunas Bangsa” dan pusat pelayanan konsultasi pegawai (PPKP) atau Employment Care Centre.


Dalam sambutannya Bahrullah Akbar mengatakan bahwa pimpinan BPK saat ini berkomitmen untuk terus membangun BPK, baik dari fisik maupun non fisik. BPK tidak hanya memikirkan tugas pokoknya dalam memeriksa keuangan negara, namun juga
memikirkan kebutuhan pegawainya agar dapat bekerja dengan tenang, sehingga pembangunan sarana TPA dan PPKP tersebut dinilai perlu.


“TPA ini disediakan untuk membantu peran orang tua dalam merawat dan mengasuh anak saat orang tua sedang bekerja. Dengan TPA di lingkungan kantor BPK, saya harap dapat membantu pegawai BPK untuk masuk kerja tepat waktu dan saat jam istirahat tiba, pegawai dapat menengok anaknya”, jelas Bahrullah Akbar.

SelainTPA juga terdapat PPKP yang sangat penting bagi BPK untuk membantu para pegawai yang memiliki masalah.
Konseling kerja dipandang perlu untuk menolong pegawai mengatasi tekanan yang dialami dalam pekerjaannya. Pusat konsultasi ini diharapkan menjadi tujuan para pegawai untuk meminta bantuan dalam mengatasi permasalahan kerja yang dihadapi, sehingga kinerja pegawai terjaga baik, optimal serta memberikan keuntungan bagi BPK.


“Saya pesankan kepada Bapak Sekretaris Jenderal dan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan agar tempat ini benar-benar harus dimaksimalkan fungsinya, dijaga, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik, karena saya dan pimpinan BPK berkomitmen selalu mendukung program-program yang dapat meningkatkan kinerja pegawai BPK”, pungkas
Bahrullah Akbar.


Rangkaian kunjungan kerja Wakil Ketua BPK di Gowa antara lain dihadiri oleh Sekjen BPK Bahtiar Arif, Kepala Badan Diklat PKN Hery Subowo, Auditor Utama Keuangan Negara VI Dori Santosa, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Paula Henry Simatupang, Kepala Biro SDM Haedar, Kepala Biro Umum Sudarminto Eko Putra, serta para pegawai pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.



Sumber: Pers Rilis