Bertemu Wakil PBB, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan soal Pelemahan KPK

Bertemu Wakil PBB, Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan soal Pelemahan KPK
Ilustrasi KPK ( Foto: BeritaSatu Photo/Danung Arifin )
Yustinus Paat / WBP Kamis, 19 September 2019 | 14:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melakukan pertemuan dengan perwakilan Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia untuk urusan obat-obatan dan kejahatan termasuk korupsi (United Nations Office in Drugs and Crime (UNODC) pada Kamis (19/9/2019). Pertemuan akan dilakukan pada pukul 13.00 sampai 14.00 WIB.

Koalisi terdiri dari Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonsia (LBH). "Hari ini kami akan melakukan pertemuan dengan wakil PBB di Indonesia di Kantor UNODC di Gedung Menara Thamrin Jakarta," ujar peneliti ICW Egi Primayogha kepada Beritasatu.com, Kamis (19/9/2019).

Egi menuturkan, dalam pertemuan ini akan disampaikan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres terkait informasi upaya pelemahan lembaga antikorupsi di Indonesia (KPK) yang dilakukan oleh pemerintah RI dan DPR RI. "Pertemuan dan penyampaikan surat kepada Sekjen PBB dimaksudkan agar kondisi ini dapat menjadi perhatian PBB maupun dunia internasional," tandas Egi Primayogha.

Proses pertemuan antara koalisi dan perwakilan PBB UNODC, kata Egi akan dilakukan tertutup. Namun hasil pertemuan dan surat untuk Sekjen PBB akan disampaikan oleh Koalisi kepada jurnalis setelah acara selesai dilaksanakan.

Sebelumnya, aktivis antikorupsi Emerson Yuntho mengatakan koalisi masyarakat akan mengambil sejumlah langkah atas disahkannya revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Pertama, melakukan uji materiil dan formal UU KPK yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi.

Kedua, koalisi akan melaporkan upaya pelemahan KPK sebagai lembaga independen ke perwakilan Sekjen PBB di Indonesia. Pasalnya, Indonesia termasuk negara yang telah meratifikasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) yang memberikan mandat agar Indonesia mempunyai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi.



Sumber: BeritaSatu.com