Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU Pemasyarakatan Dinilai Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Kamis, 19 September 2019 | 10:39 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) yang telah disepakati pemerintah dan DPR akan melemahkan pemberantasan korupsi. Hal ini salah satunya meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperketat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus kejahatan luar biasa, salah satunya kasus korupsi.

“Kalau kita bersikap kompromi terhadap pelaku korupsi tentu saja itu bisa disebut memperlemah pemberantasan korupsi,” kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Lembaga antirasuah tidak dilibatkan dan belum membaca secara rinci draf revisi UU yang dibahas tersebut. Namun kata Febri, KPK meminta PP nomor 99 2012 yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) tidak dihilangkan. Sebaliknya, KPK berharap syarat-syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor lebih ketat.

“Jadi lebih ketat untuk kejahatan-kejahatan luar biasa, kejahatan yang serius termasuk tipikor tentu saja. Sehingga misalnya syarat untuk menjadi justice collaborator atau whistleblower yang kemudian ditetapkan sesuai peraturan yang ada,” kata Febri Diansyah.

Febri mengatakan pengetatan aturan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada koruptor pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, MA dan MK tidak pernah mempersoalkan soal aturan tersebut. Selain menimbulkan efek jera, aturan yang sudah ada saat ini memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara dan di sisi lain menghargai orang-orang yang telah beriktikad baik menjadi justice collaborator (JC).

“Jadi kalau ada aturan baru harapan KPK tentu aturan yang baru itu bisa lebih memperkuat pemberantasan korupsi bukan memperlemah. Dan kalau kita bicara efek jera harapannya tentu ada efek jera dalam katakanlah proses terhadap terpidana kasus korupsi,” kata Febri Diansyah.

Diketahui, DPR dan pemerintah sepakat untuk segera mengesahkan revisi UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan). Kesepakatan itu diambil dalam Rapat Kerja antara Komisi III dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Salah satu poin yang disepakati yakni terkait pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana kasus kejahatan luar biasa, seperti kasus korupsi.

Rancangan UU Pemasyarakatan meniadakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian, pemberian pembebasan bersyarat kembali ke PP Nomor 32 Tahun 1999. Padahal, dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 mengatur syarat pemberian pembebasan bersyarat kepada pelaku kejahatan luar biasa, seperti menyandang status JC dan rekomendasi dari aparat penegak hukum.

Pasal 43A mengatur syarat bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya atau dikenal istilah justice collaborator.

Kemudian Pasal 43B ayat (3) mensyaratkan adanya rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pertimbangan Dirjen Pemasyarakatan dalam memberikan pembebasan bersyarat.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Hamish Daud Jadi "Pemulung Modern"

Menurut Co-Founder Octopus, Hamish Daud, aplikasi ini dibentuk untuk membantu mengatasi masalah sampah kemasan bekas pakai untuk didaur ulang.

NASIONAL | 28 September 2021

Wapres Tekankan Pentingnya Ketepatan Informasi di Masa Pandemi

Melalui pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemerintahan desa diharapkan Wapres dapat berjalan secara demokratis, transparan, adil, efektif, dan efisien.

NASIONAL | 28 September 2021

Kepada BEM SI, La Nyalla Urai Konsep Ekonomi Pendiri Bangsa

Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka yakni koperasi, BUMN, dan swasta.

NASIONAL | 28 September 2021

Kemensos Integrasikan Data PBI Jaminan Kesehatan dengan DTKS

Kemensos memberikan perhatian khusus pada akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menjadi basis data program bantuan sosial pemerintah.

NASIONAL | 28 September 2021

Ketua DPD RI: Oligarki Penyebab Ketidakadilan Sosial

Dijelaskan La Nyalla, oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas, sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan.

NASIONAL | 28 September 2021

Bersama Almamater, Alumni IPB Dorong Keberhasilan Pertanian, Peternakan dan Perikanan di NTT

Potensi alumni IPB dari berbagai profesi sangat bisa dioptimalkan untuk kesuksesan program pemerintah dari tingkat nasional hingga daerah seperti NTT.

NASIONAL | 28 September 2021

Waspadai 23 Wilayah Ini Akan Alami Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem dengan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau badai petir, guntur dan peningkatan angin kencang patut diwaspadai.

NASIONAL | 28 September 2021

Kabar Baik, IPB dan BPI-BRIN Ciptakan Oxygen Concentrator Berbahan Baku Lokal

IPB University dan Balai Pengembangan Instrumentasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BPI-BRIN) berhasil menciptakan oxygen concentrator.

NASIONAL | 28 September 2021

Habib Luthfi: Indonesia Raya Bukan Sekadar Lagu, tetapi Ikrar

Dengan mengetahui dan mengenal sejarah maka masyarakat akan paham bagaimana para pendahulu bangsa ini berjuang dan bagaimana mereka mencintai bangsanya.

NASIONAL | 28 September 2021

Ini Upaya Sub PB PON Klaster Mimika Tertibkan Penonton PON di Papua

Jumlah tiket yang dijual saat ini sebagian besar atau 60% dijual melalui aplikasi di atas dan sisanya sebanyak 40% melalui offline.

NASIONAL | 27 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Jalur Puncak 2


# PSI


# Pengganti Mangkunegara IX


# SBY



TERKINI
IHSG Melemah di Tengah Aksi Beli Asing Rp 700 M

IHSG Melemah di Tengah Aksi Beli Asing Rp 700 M

EKONOMI | 11 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings