Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pimpinan Beri Tenggat Sebulan untuk Tim Transisi Kaji UU KPK yang Baru

Kamis, 19 September 2019 | 10:29 WIB
Oleh : Fana Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim transisi mengkaji revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK yang baru disahkan Paripurna DPR pada Selasa (17/9/2019). Pimpinan KPK memberikan waktu sebulan bagi tim transisi menganalisis materi di RUU KPK yang disahkan DPR, mengidentifikasi konsekuensi terhadap kelembagaan, SDM dan pelaksanaan tugas KPK baik di Penindakan ataupun Pencegahan dan unit lain yang terkait, serta merekomendasikan tindak lanjut yang perlu dilakukan secara bertahap pada pimpinan.

"Ada waktu sekitar satu bulan untuk membahas itu semua. Kami harap dalam waktu satu bukan itu sudah ada gambaran dan langkah langkah yang ditentukan," kata Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Pengkajian ini diperlukan lantaran proses bisnis di KPK bakal mengalami perubahan setelah UU yang baru ditandatangani Presiden dan mulai diundangkan.

Terkait status pimpinan KPK misalnya, Pasal 21 ayat (4) UU nomor 30 tahun 2002 menyebutkan Pimpinan KPK merupakan penyidik dan penuntut umum. Namun dalam UU yang baru, Pasal 21 ayat (4) ini dihapus. Pasal 21 dalam UU yang baru juga menyebutkan Dewan Pengawas sebagai organ yang baru. Dengan perubahan regulasi tersebut, bukan tidak mungkin Dewan Pengawas yang nantinya menandatangani surat perintah penyadapan, surat perintah penyidikan. Dengan demikian, Dewan Pengawas yang nantinya ikut gelar perkara. Sementara pimpinan fokus pada bidang pencegahan. "Mungkin itu ada perubahan-perubahan terkait dengan proses bisnis di KPK ya mungkin nanti Komisioner KPK bertugas hanya untuk pencegahan saja mungkin. Mungkin ya nanti kita akan lihat," kata Alexander Marwata.

Berdasarkan rekomendasi hasil pengkajian oleh tim transisi nanti, KPK akan berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pimpinan KPK akan menyampaikan kepada Jokowi mengenai perubahan-perubahan proses bisnis di KPK. Hal ini lantaran Presiden yang akan menandatangani dan mengundangkan UU KPK yang baru. Setelah komunikasi ini, KPK menyerahkan keputusannya kepada Jokowi.

"Tentu kami akan mencoba memberikan masukan ke Presiden karena terakhir kan nanti yang tanda tangan kan Presiden terkait apa yang dirasakan dampak dari perubahan ini meski saya tidak tahu keputusan apapun nanti kan terserah Presiden. Kami jsudah berdialog kira-kira dampak terkait revisi UU KPK terhadap KPK seperti apa," kata Alexander Marwata.

Selama tim transisi mengkaji, KPK menjalin koordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Mengenai perubahaan status kepegawaian misalnya, KPK berkoordinasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Alex meyakini, perubahan status kepegawaian tak mempengaruhi independensi pegawai KPK dalam menjalankan tugasnya.

"Apakah akan mempengaruhi independensi KPK? Teman-teman, yang dibangun di KPK adalah sistem. Sistem itu yang menbuat KPK menjadi kuat. rasa-rasanya sejauh ini pimpinan tidak pernah melakukan intervensi dalam penindakan yang dilakukan oleh KPK dan saya berharap hal itu akan terus dijaga nilai KPK yang kita pegang selama ini," kata Alexander Marwata.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BERITA LAINNYA

Nakes Korban Penyerangan KKB di Papua Bantah Dokter Restu Pegang Senjata

Saat insiden pembakaran dan perusakan terjadi mereka berempat melarikan diri dengan melompat ke dalam jurang yang ada di dekat puskesmas.

NASIONAL | 20 September 2021

Komisi VIII DPR Setujui Anggaran BNPB Tahun 2022 Sebesar Rp 1,127 Triliun

Kegiatan prioritas nasional tersebut di antaranya pendampingan pengelola infrastruktur darurat, penyaluran DSP atau dana siap pakai, distribusi logistik.

NASIONAL | 20 September 2021

Dipanggil KPK Besok, Anies: Insyaallah, Saya Hadir

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) besok, Selasa (21/9/2021)

NASIONAL | 20 September 2021

Siti Nurbaya: Masyarakat Berkesadaran Hukum Bagian Solusi Permanen Kendalikan Karhutla

Siti menjelaskan sejak tahun 2020 sudah mulai disempurnakan langkah-langkah penanganan karhutla menuju solusi permanen.

NASIONAL | 20 September 2021

Jokowi Beri Bantuan Rp 100 Juta untuk Mantan Ratu Bulutangkis Indonesia yang Sakit Kanker

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada Verawati Fajrin, legenda bulutangkis Indonesia yang sedang sakit kanker.

NASIONAL | 20 September 2021

Wagub Riza Yakin Anies dan Prasetio Tidak Terlibat Kasus Korupsi Tanah di Munjul

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak terlibat kasus dugaan korupsi tanah di Munjul.

NASIONAL | 20 September 2021

Anies dan Prasetio Dipanggil KPK Soal Korupsi Tanah Munjul, Wagub Riza: Mereka Taat Hukum

Wagub DKI, Ahmad Riza Patria meyakini Gubernur DKI Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi taat hukum terkait pemanggilan KPK soal korupsi tanah.

NASIONAL | 20 September 2021

Ketua DPRD DKI Siap Penuhi Panggilan KPK Soal Kasus Korupsi Tanah Munjul

Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi siap memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi tanah di Munjul, Selasa (21/9/2021) besok.

NASIONAL | 20 September 2021

Asosiasi Biometrik Dorong RUU Perlindungan Data Pribadi Disahkan

Aosiasi Industri Teknologi Biometrik Indonesia berpandangan bahwa RUU PDP yang saat ini tengah dibahas di DPR dan pemerintah sebagai landasan hukum

NASIONAL | 20 September 2021

Kebakaran Lapas Tangerang, Polisi: Diduga Kuat Korsleting Listrik

Polda Metro Jaya belum memastikan penyebab kebakaran Lapas Kelas I Tangerang yang menewaskan 49 warga binaan.

NASIONAL | 20 September 2021


TAG POPULER

# Myanmar


# Napoleon Bonaparte


# Mourinho


# Manchester United


# KKB



TERKINI
Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

Meskipun Diizinkan Masuk Mal, Wagub Riza Imbau Anak Usia di Bawah 12 Tahun Tetap di Rumah

MEGAPOLITAN | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings