UU Baru Disahkan, KPK Unjuk Taring Jerat Menpora

UU Baru Disahkan, KPK Unjuk Taring Jerat Menpora
Calon Pimpinan KPK Alexander Marwata saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / MPA Rabu, 18 September 2019 | 18:43 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan komitmennya untuk terus memberantas korupsi setelah Paripurna DPR mengesahkan revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK. Komitmen ini salah satunya ditunjukkan KPK dengan menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan asisten pribadinya, Miftahul Ulum sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah kepada KONI dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menegaskan KPK bakal tetap bersungguh-sungguh memberantas korupsi. Tak hanya di bidang penindakan, KPK juga berkomitmen untuk berupaya mencegah korupsi baik di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah.

"KPK akan tetap dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diamanatkan Undang-undang KPK dan amanat dari publik agar dapat menangani kasus korupsi secara independen sembari secara paralel tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di instansi pusat dan daerah," kata Alex, sapaan Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Imam Nahrawi dan Miftahul Ulum diduga menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar dalam rentang 2014-2018. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar. Dengan demikian, Imam diduga menerima Rp 26,5 miliar yang diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora TA 2018. Penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait.

Diketahui, DPR melalui Rapat Paripurna telah mengesahkan revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9). Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan, serta ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.

Komitmen yang sama sebelumnya disampaikan Ketua KPK, Agus Rahardjo melalui surat elektronik di internal KPK.
Agus menegaskan seluruh pegawai Lembaga Antikorupsi agar tetap menjalankan tugas pemberantasan korupsi sebagaimana mestinya.

"Ikhtiar kita melawan korupsi tidak boleh berhenti!. Kami langsung pada kalimat inti ini agar kita paham dan tidak ragu sedikitpun untuk tetap melaksanakan tugas sebagaimana mestinya," kata Agus.



Sumber: Suara Pembaruan