Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Banyak Pengaduan Mengenai Pelanggaran yang Dilakukan Notaris

Selasa, 17 September 2019 | 22:26 WIB
Oleh : Siprianus Edi Hardum / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan, akhir-akhir ini banyak pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Dalam rangka meminimalisir pelanggaran-pelanggaran terhadap notaris baik kode etik maupun peraturan perundang-undangan, maka perlu memperketat pengawasan terhadap notaris baik melalui penguatan kelembagaan maupun pengenaan sanksi.

Hal itu ditegaskan Yasonna H. Laoly saat melantik Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris (MKNP) periode 2019-2022 di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

“MPPN dan MKNP sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris secara dinamis harus melakukan perbaikan mekanisme pemeriksaan menjadi lebih cepat dan sederhana serta menghasilkan putusan yang dapat memberikan efek jera kepada para notaris”, kata dia.

Dia pun menyampaikan ucapan selamat kepada MPPN dan MKNP yang baru saja dilantik dan berharap diberikan kekuatan serta kemudahan dalam melaksanakan tugas pengawasan serta pembinaan terhadap notaris Indonesia.

“Hanya dengan kemampuan dan pengetahuan serta kerjasama vertikal, maka pengawasan dan pembinaan ke seluruh wilayah akan dapat dilaksanakan dengan baik, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan dunia usaha”, ungkapnya.

Yasonna mengatakan, tugas dan tanggung jawab MPPN serta MKNP adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap notaris.

Terlebih saat ini di seluruh Indonesia jumlah notaris mencapai 17.856 orang yang tersebar di 514 kabupaten/kota dengan jumlah akta yang dibuat per tahun mencapai 5 juta akta. “Saudara-saudara dituntut untuk dapat memastikan bahwa perilaku, etik dan akta-akta yang dibuat para notaris tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, kata dia.

Dalam hal itu, ia meminta untuk tegas dan cepat menindak notaris yang terbukti melakukan pelanggaran. “Karena melaksanakan sebagian tugas Menkumham, tetap mengedepankan pembinaan dan bersama-sama Ikatan Notaris Indonesia (INI) mendorong upaya terus menerus melakukan upgrading melalui berbagai pendidikan dan pelatihan agar para notaris dalam melaksanakan profesinya benar-benar profesional dan bermartabat,” kata Yasonna.

Dia menjelaskan, notaris memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung roda perekonomian nasional, penataan lembaga swadaya masyarakat dan partai politik.

Selain itu, notaris juga diminta untuk berpartisipasi aktif dalam Making Indonesia 4.0, dimana birokrasi digital yang dilakukan kementerian/lembaga terkait secara besar-besaran dan menyeluruh di segala sektor, telah membuat business process menjadi lebih sederhana, cepat, mudah dan murah.

Menurut Yasonna, notaris juga harus berperan aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam proses pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, atau online single submission (OSS) dan upaya penataan badan usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) hingga semua badan usaha tersebut memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“Ini semua sebagai upaya untuk mewujudkan kepastian dan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB), yang antara lain starting business”, kata dia.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kewenangan Luar Biasa KPK Harus Dibatasi dengan Aturan

Tidak boleh ada lembaga yang kekuasaannya tidak terbatas demi mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan di dalam lembaga itu sendiri.

NASIONAL | 17 September 2019

Warga Lumajang Kembali Temukan Hius Paus Terdampar

Ikan yang sakit atau tua tidak bisa mengikuti kelompoknya dan terpisah hingga terdampar di pantai.

NASIONAL | 17 September 2019

Moeldoko: Presiden Tak Berubah Soal Komitmen Berantas Korupsi

Menurut Moeldoko, Presiden selalu serius pada agenda pemberantasan korupsi.

NASIONAL | 17 September 2019

Puluhan Anggota Satgas Karhutla di Muaro Jambi Terserang ISPA

Pemadam kebakaran terkena ISPA dan diare akibat asap dan air yang kurang bersih selama bertugas.

NASIONAL | 17 September 2019

218 Orang dan Lima Korporasi Ditetapkan Tersangka Karhutla

Mabes Polri menetapkan 218 orang dan lima koorporasi sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan.

NASIONAL | 17 September 2019

Pangdam XVII/Cenderawasih Dipimpin Putra Asli Papua

Herman Asaribab sebelumnya menjabat sebagai Pangdam XII/Tanjung Pura, Kalimantan Barat.

NASIONAL | 17 September 2019

Laode Syarif Dapat Dokumen UU KPK Baru dari 'Hamba Allah'

Menurut Syarif, banyak norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK.

NASIONAL | 17 September 2019

Menteri Susi Ingatkan Muncul Modus Baru Penangkapan Ikan Ilegal

Menteri Susi mengatakan pihaknya menemukan indikasi adanya pembuatan kapal-kapal lokal baru oleh sindikat penangkap ikan ilegal asing.

NASIONAL | 17 September 2019

Pimpinan KPK Terpilih Lili Siregar Siap Jalankan UU KPK Baru

"Apapun yang diketok akan kami laksanakan," kata dia.

NASIONAL | 17 September 2019

Kasus Suap Gubernur Kepri, KPK Geledah Tiga Kantor Dinas

Tim penyidik menyita sejumlah dokumen penting yang terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Nurdin Basirun.

NASIONAL | 17 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS