Laode Syarif Dapat Dokumen UU KPK Baru dari 'Hamba Allah'

Laode Syarif Dapat Dokumen UU KPK Baru dari 'Hamba Allah'
Laode M Syarif. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / HA Selasa, 17 September 2019 | 20:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku telah mendapat dokumen revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK yang baru disahkan Rapat Paripurna DPR. Dokumen tersebut didapat Syarif dari Hamba Allah.

"Dokumen kami terima dari hamba Allah," kata Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (17/9/2019).

Syarif menjelaskan, hingga saat ini pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pembahasan revisi UU KPK. Selain itu, KPK juga belum menerima secara resmi draf revisi baik dari DPR maupun pemerintah.

"Karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR/Pemerintah," katanya.

Berdasarkan dokumen dari 'hamba Allah' itu, Syarif menilai banyak norma dalam UU KPK baru yang melemahkan penindakan Lembaga Antikorupsi.

"Banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penindakan di KPK," kata Syarif.

Syarif membeberkan sejumlah poin yang bakal melemahkan KPK. Beberapa di antaranya, Komisioner KPK bukan lagi sebagai penyidik dan penuntut umum; penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus izin dewan pengawas; Dewan Pengawas diangkat oleh Presiden; Komisioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK serta status Kepegawaian KPK berubah drastis dan harus melebur menjadi ASN.

"Hal-hal di atas berpotensi besar untuk mengganggu independensi KPK dalam mengusut suatu kasus," katanya.

Syarif menyatakan, masih banyak poin dalam UU KPK baru yang bakal melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Saat ini, kata Syarif, pihaknya sedang meneliti detil dari RUU KPK yang telah disahkan DPR.

"Masih banyak lagi detil-detil lain yang sedang kami teliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK," katanya.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dalam Rapat Paripurna, Selasa (17/9) siang. Terdapat tujuh poin revisi UU KPK yang telah disepakati DPR dan pemerintah.

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen. Kedua, pembentukan dewan pengawas. Ketiga, terkait pelaksanaan penyadapan. Keempat, mekanisme penghentian penyidikan. Kelima, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum lain. Keenam, mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Ketujuh, terkait sistem kepegawaian KPK.



Sumber: Suara Pembaruan