DPR Sahkan Revisi UU KPK

DPR Sahkan Revisi UU KPK
Ilustrasi KPK. ( Foto: Antara )
Hotman Siregar / Markus Junianto Sihaloho / YUD Selasa, 17 September 2019 | 12:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat paripurna DPR secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (17/9/2019) siang.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menjadi pimpinan rapat paripurna menanyakan kepada seluruh anggota dewan yang hadir dalam rapat sebelum pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Fahri pun menanyakan kepada anggota sidang apakah pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Fahri.

"Setuju," jawab seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Fahri memimpin sidang paripurna ditemani oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua DPR Utut Adianto. Sementara dari pihak pemerintah tampak hadir Menkumham Yasonna Laoly dan Menteri PAN dan RB, Syafruddin.

Ketua Panja RUU KPK Supratman Andi menyampaikan laporan hasil rapat Baleg DPR bersama pemerintah. Hasilnya, hampir seluruh fraksi sepakat UU KPK disahkan.

Supratman memerinci, tujuh fraksi menerima tanpa catatan, dua fraksi Gerindra dan PKS menerima dengan catatan. Sementara satu fraksi, yakni Demokrat belum memberikan tanggapannya.

"Satu fraksi masih menunggu rapat konsultasi dengan pimpinannya," kata Supratman.

Sebelum pengesahan, Andi Agtas terlebih dahulu membacakan pengantar mengenai pembahasan RUU itu.

Revisi itu dilakukan sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 36 tahun 2017. Selain itu, dinilai perlu melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal, intensif, dan berkesinambungan.

"Namun dalam perkembangannya, KPK dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi, masalah internal antar pimpinan, dan kelemahan koordinasi sesama aparat penegakan hukum, masalah penyadapan, tumpang tindih kewenangan, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas sehingga memungkinkan terdapat celah kurang akuntabelnya pemberantasan korupsi," ungkap Supratman.

Diarahkan agar dilakukan pembaruan hukum agar efektif dan terpadu mencegah kerugian negara yang terus bertambah. Namun, Penguatan KPK di dalam kegiatan pencegahan bukan berarti penindakan tindak pidana korupsi diabaikan.

"Namun agar ke depan semakin baik dan komprehensif, penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran agar tida ada tindak pidana korupsi yang dilakukan," kata Supratman.

Revisi itu juga menegaskan bahwa KPK adalah bagian dari cabang pemerintahan, merupakan lembaga ranah eksekutif yang melaksanakan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Revisi ini diharapkan dapat menyusun jaringan kerja yang kondusif sehingga pencegahan korupsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien sesuai UU. Selain itu, mengurangi ketimpangan hubungan antar lembaga hukum. Serta KPK dapat melakukan kerja sama supervisi dan memantau institusi yang bersama-sama dalam upaya pencegan tindak pidana korupsi.

Sementara soal pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) adalah untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan kewengan KPK agar sesuai dengan undang-undang. Termasuk soal penyadapan, mekanisme penghentian penyelidikan, mekanisme penggeledahan, dan sistem kepegawaian KPK.

Dilaporkannya juga bahwa dari proses pembahasan dan pandangan akhir mini fraksi, tujuh fraksi setuju agar RUU disahkan menjadi undang-undang. Dua Fraksi yakni Gerindra dan PKS menyetujui dengan catatan. Sementara Fraksi Partai Demokrat sama sekali tak menyampaikan pendapat.

"Satu fraksi sama sekali belum," imbuh Supratman dari Fraksi Partai Gerindra itu.

Interupsi sempat disampaikan Legislator Fraksi Partai Demokrat (PD) Erma Suryani Ranik, yang membacakan sikap fraksinya. Fraksi PD pada prinsipnya mendukung perubahan kedua UU nomor 30/2002 tentang KPK, dengan catatan tak ada unsur pelemahan upaya pemberantasan korupsi dan KPK.

"Catatan kami upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara proper dan baik. Fraksi Partai Demokrat memberikan catatan khusus terkait dewan pengawas. Fraksi Demokrat mengingatkan abuse of power apabila Dewan Pengawas dipilih presiden. Fraksi Demokrat memandang hematnya Dewan Pengawas ini tidak kewenangan presiden," ungkap Erma sembari menyebutkan nama Ketua Fraksi Edy Baskoro Yudhoyono sebagai yang bertanggung jawab atas pernyataan politik itu.

Untuk diketahui, proses pengesahan ini berlangsung cepat. Hingga tadi malam, rapat tertutup dilakukan antara unsur Pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR yang ditugasi mewakili Parlemen. Menurut Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto, proses pembahasan semua Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) bisa diselesaikan di dalam rapat itu dan siap untuk diparipurnakan pada hari ini.

Pembahasan RUU dilakukan sejak Kamis (12/9/2019), dilanjutkan pada Jumat hingga Santu dini hari (14/9/2019). Dan pandangan akhir fraksi pada Senin (15/9/2019) malam hingga selesai.

RUU KPK sendiri pertama kali dibahas pada 2010, lalu diajukan lagi pada 2015 bersamaan dengan RUU KP'K, dan akhirnya dibahas dan disahkan tahun ini.



Sumber: Suara Pembaruan