Harus Ada Kebijakan Imperatif untuk Berantas Intoleransi di Kampus

Harus Ada Kebijakan Imperatif untuk Berantas Intoleransi di Kampus
Suhardi Somomoeljono ( Foto: istimewa )
Bernadus Wijayaka / BW Senin, 16 September 2019 | 13:28 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Infiltrasi intoleransi terhadap pelajar sangat mengkhawatirkan. Bila penyebaran ideologi kekerasan ini tidak dihentikan, akan menimbulkan kekacauan pada masa mendatang. Oleh karena itu, harus ada kebijakan imperatif untuk memberantas intoleransi.

Dosen Pascasarjana Universitas Mathlaul Anwar Serang, Suhardi Somomoeljono mengungkapkan, penyebaran radikalisme tidak pandang bulu. Siapa pun dapat terjangkit. Lebih berbahaya lagi, bila paham-paham negatif itu menjangkiti intelektual kampus. Meski mungkin jumlahnya relatif kecil, dampak yang akan ditimbulkan di kalangan mahasiswa dan masyarakat sangat besar.

“Untuk melawan itu, rektor sebagai penguasa perguruan tinggi di kampus harus berani mengeluarkan kebijakan yang secara imperatif memiliki nilai sanksi akademis,” ujar Suhardi, dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/9/2019).

Menurut Suhardi, akar permasalahan radikalisme ini sebenarnya terletak pada kegagalan sebagian masyarakat yang dalam memahami kaitan keberadaan budaya dalam kaitannya dengan agama. Hal itu menimbulkan perilaku yang cenderung egoisme dan mementingkan kelompoknya sendiri.

Kondisi inilah yang membuat penyebaran radikalisme di lingkungan kampus menjadi sangat subur. Pasalnya, pada era milenial ini, penguatan budaya dan kearifan lokal di kalangan terdidik sudah sangat kurang. Belum lagi wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang makin tipis karena tergerus masuknya ideologi-ideologi transnasional.

“Itulah masalahnya, narasi-narasi intoleransi dan sejenisnya itu mudah menyebar di kalangan mahasiswa dan masyarakat, ya karena terlepasnya nilai-nilai budaya dari doktrin agama. Padahal nilai budaya dari doktrin agama itu seharusnya bisa menjadi benteng untuk menangkis serangan radikalisme. Kalau bentengnya rapuh, otomatis akan mudah goyah diserang,” papar Suhardi yang juga pakar deradikalisasi ini.

Ia menyarankan, budaya dan agama harus segera disinergikan dalam berbagai kebijakan legislasi nasional. Pasalnya, bila tidak pencegahan terhadap dinamika masyarakat yang mengarah pada perilaku intoleransi, akan sulit dilakukan. Lebih-lebih lagi pada tahapan penindakannya.

Untuk itu, para tokoh agama dan masyarakat juga harus ikut aktif membina masyarakat sesuai porsi dan urgensinya masing-masing dan di bawah panduan serta fasilitasi dari pemerintah.

“Spektrum penegakan hukum tidak akan mampu menyelesaikan masalah radikalisme ini. Bahkan untuk meredam pun sangat sulit jika jumlah masyarakat yang berperilaku intoleransi demikian banyaknya,” pungkas pria yang juga praktisi hukum ini.



Sumber: Suara Pembaruan