Revisi UU KPK

PSHTN FHUI: Presiden dan DPR Gagal Petakan Masalah

PSHTN FHUI: Presiden dan DPR Gagal Petakan Masalah
Aksi massa di gedung KPK, Jakarta, Jumat 13 September 2019. ( Foto: Antara / Benardy Ferdiansyah )
Yuliantino Situmorang / YS Minggu, 15 September 2019 | 20:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) menilai, Presiden Joko Widodo dan DPR gagal memetakan masalah terkait upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari sikap mereka dalam hal revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Demikian disampaikan Ketua PSHTN FHUI Mustafa Fakhri dalam keterangan tertulis yang diterima Beritasatu di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Ia menjelaskan, revisi UU KPK yang digulirkan DPR telah memicu kekisruhan di masyarakat. Ditambah lagi Presiden yang diharapkan masyarakat memiliki komitmen dalam pemberantasan korupsi, justru secepat kilat merespons dengan menyetujui dan memberikan beberapa catatan.

“Pekerjaan besar yang ditargetkan untuk selesai sebelum berakhirnya periode DPR RI 2014-2019 ini semakin memperlihatkan kegagalan DPR dan Presiden dalam memetakan masalah terkait upaya pemberantasan korupsi,” tuturnya.

Ia menambahkan, pembentukan KPK pada masa reformasi merupakan suatu upaya luar biasa untuk menanggulangi kejahatan korupsi yang bersifat luar biasa pula. Maka, independensi kelembagaan merupakan suatu keharusan. Revisi UU KPK justru menghilangkan independensi tersebut dan seterusnya berdampak pada desain kelembagaan, seperti berkedudukan sebagai lembaga pemerintah, adanya dewan pengawas, perlunya konfirmasi atau izin lembaga lain dalam pelaksanaan kewenangan.

“Pendekatan kelembagaan yang dilakukan DPR dan Presiden itu justru sangat kontraproduktif. Bahkan dianggap sebagai pelemahan upaya pemberantasan korupsi,” tambah dia.

Apabila pendekatan kelembagaan yang hendak ditempuh DPR dan Presiden, lanjut Mustafa, maka sepatutnya mekanisme checks and balances yang perlu dibangun bukanlah mekanisme pertanggungjawaban.

Keberadaan lembaga pengawas mungkin diperlukan, namun sebatas pengawasan terhadap etika dan moral para komisioner dan aparatur di tubuh KPK, bukan pengawasan apalagi mekanisme konfirmasi terhadap pelaksanaan kewenangan pro justitia.

Padahal, UU KPK telah mengatur mekanisme checks and balances tersebut. Secara kelembagaan KPK diharuskan menyampaikan laporan tahunan ke Presiden, DPR, dan BPK. Secara hukum acara, pelaksanaan kewenangan KPK juga harus dalam koridor KUHAP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999), dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait.

Lebih dari itu, tambah dia, berbagai UU telah mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas publik lembaga negara sehingga ada partisipasi masyarakat dalam mengontrol KPK.

Selain itu, ketentuan mengenai pemberhentian pimpinan KPK dalam revisi UU KPK juga rawan politisasi dengan memasukkan klausula “melakukan perbuatan tercela”. Pengertian “perbuatan tercela” dalam revisi UU KPK dapat dimaknai sebagai “pasal karet” yang memungkinkan digunakan untuk menjegal pimpinan KPK secara politis. Hal ini tentu saja akan mengganggu kinerja KPK ke depan dikarenakan pimpinan KPK terancam dipolitisasi dalam menjalankan jabatannya.

DPR dan Presiden sepatutnya membangun upaya pemberantasan korupsi dengan pendekatan mekanisme sehingga dapat melihat permasalahan secara lebih utuh, menyeluruh, dan strategis.

Revisi UU KPK bisa saja satu hal, namun lebih daripada itu harus melihat pula apa yang menjadi kelemahan dalam UU lainnya seperti KUHP, UU Pemberantasan Korupsi, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU Pengadilan Tipikor, dan UU Kekuasaan Kehakiman dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tidak Ada di Prolegnas
Menurut dia, DPR juga harus menimbang ulang kehendaknya merevisi RUU KPK yang terkesan dipaksakan dan dinilai tidak transparan. Publik mencatat Revisi UU KPK tidak ada dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019.

Padahal, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur penyusunan suatu undang-undang berdasarkan pada Prolegnas. UU itu juga mengamanatkan keterlibatan lembaga negara dalam hal suatu RUU menyangkut lembaga negara tersebut.

DPR juga harus memberikan ruang atas hak partisipasi masyarakat dalam tahap pembahasan, hal mana yang dianggap sulit oleh publik mengingat masa kerja DPR periode ini hanya tersisa kurang dari 30 hari.

Presiden seharusnya dapat membentuk kebijakan terkait dengan reformasi seluruh institusi penegak hukum. Beberapa konflik terbuka antara law enforcement agencies, sudah menjadi indikasi adanya ketidakberesan. Apalagi dengan ditambah dengan aksi teror terhadap beberapa penyidik KPK.

“Karenanya presiden perlu menjadi balancing power antara kedua institusi yang sedang bersaing ini dengan merevisi UU KPK, UU Kepolisian, dan UU Kejaksaan agar terwujud penguatan institusional,” ujarnya.

Selain itu, sekaligus memperkuat sistem pengawasan lembaga penegak hukum melalui penguatan kewenangan Kompolnas dan Komjak, agar dapat menjatuhkan sanksi etik. Utamanya untuk “membersihkan sapu” sebelum digunakan untuk menyapu kotoran di lantai Republik.

“Karena itu PSHTN FHUI menolak revisi UU KPK yang tidak menyelesaikan masalah-masalah penegakan hukum secara strategis,” tutur dia.

Karenanya, wacana revisi UU KPK hendaklah dilaksanakan dengan tidak tergesa-gesa, serta terlebih dulu memperhatikan pemberantasan korupsi dalam skema yang luas dengan pemetaan masalah secara tepat.

PSHTN FHUI juga menuntut DPR dan Presiden untuk membuka ruang partisipasi publik secara luas terhadap revisi UU KPK dengan melibatkan KPK sebagai pemangku kepentingan utama.

“Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk konsisten dengan janji kampanyenya dengan mendukung penguatan kelembagaan KPK dan menggunakan constitutional power-nya dengan tidak mengabaikan aspirasi rakyat yang didukung oleh kalangan akademisi,” papar Mustafa.



Sumber: Suara Pembaruan