KPK Tetapkan Pengusaha Kock Meng Tersangka Suap Izin Reklamasi Kepri

KPK Tetapkan Pengusaha Kock Meng Tersangka Suap Izin Reklamasi Kepri
Ilustrasi korupsi. ( Foto: ist )
Fana Suparman / WBP Kamis, 12 September 2019 | 17:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan pengusaha Kock Meng sebagai tersangka kasus dugaan suap Penerbitan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019. Penetapan ini merupakan pengembangan kasus yang telah menjerat Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Edy Sofyan, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Budi Hartono dan pihak swasta bernama Abu Bakar.

"KPK menemukan bukti permulaan yang cukup tentang keterlibatan pihak lain sehingga KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan KMN (Kock Meng) sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Kock Meng merupakan pihak swasta yang menjadi pemegang izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Piayu Laut, Kepulauan Riau. Kock Meng dikabarkan memiliki lahan cukup luas di dekat kawasan lindung Tanjungpiayu yang akan direklamasi. Selain itu, nama Kock Meng juga disebut lantaran uang yang digunakan Abu Bakar unyuk menyuap Nurdin Basirun merupakan pinjaman dari Kock Meng.

Yuyuk menuturkan, kasus ini bermula saat berjalannya proses penyusunan Raperda tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau yang antara lain memuat rencana reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Seharusnya untuk melakukan reklamasi dibutuhkan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, namun karena Perda RZWP3K masih dibahas, Izin lokasi tersebut belum dapat diterbitkan. Untuk itu, Kock Meng dan Abu Bakar mengajukan terlebih dahulu izin prinsip pemanfaatan ruang laut pada Nurdin Basirun.

Dengan bantuan Abu Bakar, Kock Meng mengajukan izin prinsip pemanfaatan ruang laut di Tanjung Piayu, Batam sebanyak tiga kali, yakni Oktober 2018 untuk rencana proyek reklamasi pembangunan resort seluas 5 hektare, April 2019 untuk rencana proyek reklamasi yang bersangkutan seluas 1,2 hektare, serta Mei 2019 untuk pembangunan resort dengan luas sekitar 10,2 hektare. Yuyuk mengatakan peruntukkan area rencana reklamasi yang diajukan Kock Meng seharusnya untuk budi daya dan termasuk kawasan hutan lindung (hutan bakau). "Namun hal tersebut kemudian diakal-akali agar dapat diperuntukan bagi kegiatan pariwisata dengan cara membagi wilayah dua hektar untuk budi daya dan selebihnya untuk pariwisata dengan membangun keramba ikan di bawah restoran dan resort," papar Yuyuk Andriati.

Tiga izin yang diajukan Kock Meng terbit dengan luas total 16,4 Ha. Sebagai imbalan dari penerbitan izin tersebut, Kock Meng bersama-sama dengan tangan kanannya Abu Bakar memberikan uang pada Nurdin Basirun, Edy Sofyan dan Budi Hartono secara bertahap. "Pada bulan Mei 2019 Rp45 juta dan SGD 5 ribu sebagai imbalan penerbitan izin prinsip. Kemudian, pada bulan Juli 2019 sebesar SGD 6 ribu untuk pengurusan data dukung syarat reklamasi," kata Yuyuk Andriati.

Atas perbuatannya, Kock Meng disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com