Habibie Perintis Kemerdekaan Pers

Habibie Perintis Kemerdekaan Pers
Presiden Habibie melambaikan tangan dalam suatu acara di Jakarta beberapa waktu lalu. ( Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao )
Oktaviana Maria / ANA Kamis, 12 September 2019 | 17:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia berduka atas wafatnya Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie di usia 83 tahun pada Rabu (11/9/2019) malam. Semasa hidupnya, Habibie memiliki peran yang besar pada dunia pers Indonesia.

BJ Habibie diangkat menjadi presiden usai lengsernya Soeharto pada 21 Mei 1998. Dalam kepemimpinannya yang terbilang singkat yaitu 16 bulan, Habibie mampu merintis kemerdekaan pers seperti yang dirasakan saat ini.

Mantan Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo mengatakan Habibie merupakan sosok yang membuka ruang kebebasan pers setelah tumbangnya masa orde baru. Seperti yang diketahui, saat itu untuk membuka usaha pers harus mempunyai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) sehingga membuat pers sangat dikontrol oleh pemerintah. Tak sedikit pun pers yang diberedel di orde baru.

"Pak Habibie bukan hanya orang yang membuka ruang kebebasan pers, yang kita tahu di zaman orde baru diberlakukan surat izin penerbitan pers kemudian para pemimpin redaksi diminta menandatangani pernyataan untuk bersedia dibina oleh Kementerian Penerangan waktu itu" pungkas pria yang akrab disapa Stanley kepada Beritasatu TV saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (12/9/2019).

Stanley kemudian menceritakan pada masa itu, Habibie mengangkat Yunus Yosfiah yang merupakan seorang mayor jenderal sebagai Menteri Penerangan yang kemudian membuat Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam UU tersebut, pers dibebaskan dari SIUPP.

"Pak Habibie itu menarik, karena hanya dalam 16 bulan pemerintahannya, beliau mengangkat mayor jenderal yang latar belakangnya kopassus untuk menjadi Menteri Penerangan, ketika itu Yunus Yosfiah punya sesuatu gambaran tentang pers yang ideal. Beliau didukung sepenuhnya oleh pak Habibie untuk membuat suatu undang-undang baru bersama DPR dan membebaskan pers dari SIUPP" ujar Stanley.

"Media tidak lagi butuh izin dari pemerintah, dewan pers juga dibebaskan dari unsur pemerintah. Kemudian muncullah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers" tambah Stanley.

Selain itu, Stanley menyatakan ketua dewan pers juga yang secara ex-officio dijabat menteri penerangan dibebaskan dari unsur pemerintah.

"Tadinya ketua dewan pers itu ex-officio menteri penerangan, sekarang tidak ada lagi. Kemudian semua orang boleh buka usaha pers dan tidak perlu izin" lanjut Stanley.

Lebih lanjut, Stanley menyebut hal yang mendorong pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan tersebut untuk membuka kebebasan pers, yaitu latar belakang beliau yang eksakta.

"Pak Habibie pernah mengatakan 'Saya biasa bekerja dengan angka-angka dan hitungan yang akurat, Anda bisa bayangkan kalau pesawat dibangun dengan hitungan yang tidak akurat maka akan celaka. Demikian pula dengan informasi saya percaya hanya dalam keadaan pers yang bebas, informasi yang akurat bisa diserap oleh masyarakat' karena menurut beliau pers menyediakan informasi untuk publik, untuk masyarakat kita. Untuk itu butuh informasi yang akurat" kata Stanley.

Lihat Video:



Sumber: BeritaSatu TV