Kirim Surpres ke DPR, Jokowi Dinilai Ingkar Janji Terkait Pemberantasan Korupsi

Kirim Surpres ke DPR, Jokowi Dinilai Ingkar Janji Terkait Pemberantasan Korupsi
Ilustrasi ( Foto: BSMH )
Fana Suparman / WBP Kamis, 12 September 2019 | 15:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Indonesia Corruption Watch (ICW) secara tegas menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengingkari janjinya mendukung upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan keras ini disampaikan ICW menyikapi langkah Jokowi meneken dan mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk membahas revisi UU nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinilai akan melemahkan bahkan melumpuhkan lembaga antikorupsi.
Padahal, pada poin empat Nawacita, Jokowi menyebut menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. "Presiden ingkar janji tentang penguatan KPK dan keberpihakan pada isu anti korupsi. Dengan Presiden menyepakati revisi UU KPK usulan dari DPR ini rasanya Nawa Cita Presiden sama sekali tidak terlihat," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam siaran pers, Kamis (12/9).

Kurnia menyesalkan sikap Jokowi yang merestui pembahasan RUU KPK dengan DPR. Sikap tersebut semakin mengancam masa depan pemberantasan korupsi. "Tentu ini menunjukkan ketidakberpihakan Presiden pada penguatan KPK dan pemberantasan korupsi," kata Kurnia Ramadhana.

Kurnia menyatakan Jokowi merupakan penerima Bung Hatta Anti-Corruption Award pada 2010 lalu. Dengan penghargaan ini, masyarakat berharap Jokowi terus memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi. "Dengan kejadian seperti ini rasanya wajar jika akhirnya publik meragukan komitmen anti korupsi dari Presiden dan pemerintah," kata Kurnia Ramadhana.

Apalagi, katanya, Jokowi terpilih sebagai Presiden karena janji yang disampaikan saat kampanye. Untuk itu, jika Jokowi ingkar janji, terutama untuk memperkuat KPK dan pemberantasan korupsi maka barisan pendukung Presiden akan semakin berkurang drastis. "Hal ini akan berimplikasi serius pada kepercayaan publik pada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo," kata Kurnia Ramadhana.

ICW menilai Jokowi tergesa-gesa mengirimkan Surpres ke DPR tanpa adanya pertimbangan yang matang. Padahal, Pasal 49 ayat (2) UU No 12 tahun 2011 secara tegas memberikan tenggat waktu 60 hari kepada Presiden sebelum menyepakati usulan UU dari DPR. "Harusnya waktu itu dapat digunakan oleh Presiden untuk menimbang usulan DPR yang sebenarnya justru melemahlan KPK," kata Kurnia Ramadhana.

Selain itu, Jokowi dinilai mengabaikan aspirasi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan tokoh telah bersuara lantang menentang revisi UU KPK. Bahkan lebih dari 100 guru besar dari berbagai universitas menentang pelemahan KPK dari jalur legislasi ini. Menurutnya, sikap ini seakan mengulang langkah keliru Jokowi saat proses pemilihan Pimpinan KPK yang lalu. Padahal, selain Kepala Pemerintahan, Jokowi merupakan Kepala Negara yang seharusnya memastikan lembaga negara seperti KPK tidak dilemahkan oleh pihak-pihak manapun.

"Presiden juga mengabaikan prosedur formil dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 UU No 12 Tahun 2011 telah mensyaratkan bahwa revisi UU harus masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Selain itu, dalam tata tertib Pasal 112 (1) jo Pasal 113 Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang sebagaimana disisin berdasarkan Prolegnas prioritas tahunan. Jika melihat faktanya, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas," papar Kurnia Ramadhana.

Kurnia menekankan, seluruh pasal dalam revisi UU KPK berisiko melucuti kewenangan Lembaga Antikorupsi itu. Beberapa poin yang berisiko melumpugkan KPK, yakni pembentukan Dewan Pengawas, penyadapan seizin Dewan Pengawas hingga kewenangan KPK memberikan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Menurutnya, Jokowi seharusnya memahami narasi penguatan KPK yang kerap diutarakan oleh DPR tidak pernah terbukti. Dalam catatan ICW sejak digulirkan revisi ini pada tahun 2010 hampir keseluruhan naskah yang beredar selalu diisi oleh pelemahan-pelemahan pada KPK. Untuk itu, ICW mendesak Jokowi dan DPR membuka mata, telinga, dan menggunakan hati nurani agar dapat mendengarkan aspirasi masyarakat. "Selain itu, masyarakat harus menyerukan penolakan dan bersama-sama merapatkan barisan untuk melawan pelemahan KPK," kata Kurnia Ramadhana.

Kritik keras atas langkah Jokowi mengirimkan Surpres ke DPR ini juga disuarakan 16 Lembaga Bantuan Hukum (LBH)-Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). 16 LBH-YLBHI meminta Jokowi sebagai Presiden pilihan rakyat untuk mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat dengan bertindak konkrit sebagai kepala pemerintahan dengan menghentikan pembahasan Revisi UU KPK.

"Bukan hanya beretorika berharap DPR tidak melemahkan KPK namun sebetulnya merestui pelemahan KPK melalui pembahasan RUU KPK," tegas Direktur YLBHI, Asfinawati dalam keterangannya, Kamis (12/9/2019).

Asfinawati mengatakan, saat ini sedang berlangsung serangan terhadap sistem dan gerakan pemberantasan korupsi di berbagai level yang dilakukan secara sistematis. Serangan yang dilancarkan dengan memasukkan capim KPK bermasalah dan Revisi UU KPK ini untuk melemahkan KPK dari dalam dan akan menghapus berbagai kewenangan penting KPK sebagai lembaga independen anti rasuah.

Sedangkan teror dan intimidasi baik secara fisik, fitnah, peretasan serta pembajakan alat komunikasi terhadap mereka yang melakukan advokasi terhadap kedua hal tersebut merupakan upaya jahat untuk melemahkan gerakan pemberantasan korupsi.

Menurutnya, serangan kepada KPK dan gerakan antikorupsi sama dengan serangan kepada demokrasi. Asfinawati kembali mengingatkan, masyarakat Indonesia tidak boleh lupa bahwa bangsa Indonesia berada di bawah pemerintahan otoriter selama 32 tahun yang berjalan beriringan dengan korupsi, sebagaimana yang tercantum dalam TAP MPR X/1998. "Dengan kata lain korupsi dekat dengan pemerintahan otoritarian baik sebagai tujuan pemerintahan otoriter tersebut atau sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan otoriter itu, serta berujung pada penderitaan rakyat," kata Kurnia Ramadhana.

Untuk itu, 16 LBH-YLBHI mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menagih janji Presiden terpilih Jokowi untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK. Asfinawati juga mengajak masyarakat menagih mandat yang sudah diberikan kepada DPR untuk bertindak sesuai Hukum dan Undang-Undang dengan memberantas korupsi dan tidak bertindak sebaliknya melindungi kepentingan para koruptor. "Kami juga meminta Anggota DPR dan Partai politik untuk menghentikan pelemahan KPK dengan tidak memilih Capim KPK bermasalah dan menghentikan pembahasan RUU KPK," tegas Kurnia Ramadhana.



Sumber: Suara Pembaruan