Wakil Ketua KPK: Konferensi Pers Dugaan Pelanggaran Etik Berat Firli Bahuri Tidak Sah

Wakil Ketua KPK: Konferensi Pers Dugaan Pelanggaran Etik Berat Firli Bahuri Tidak Sah
Penyidik KPK bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan), menunjukan bukti hasil OTT (Operasi Tangkap Tangan), saat memberikan keterangan pers terkait OTT dugaan suap Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu 28 November 2018. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / SP/Joanito De Saojoao )
Yeremia Sukoyo / WM Kamis, 12 September 2019 | 13:21 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran berat. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018 dan disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Rabu (11/9).

Namun demikian, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam uji kepatutan dan kelayakan yang digelar Kamis (12/9/2019) menyatakan konferensi pers yang dilakukan KPK terkait pelanggaran etik berat Anggota Polri, Firli Bahuri tidak sah karena tidak diketahui seluruh pimpinan KPK, termasuk dirinya.

"Konferensi pers kemarin tidak sah," kata Alexander Marwata di hadapan anggota DPR Komisi III.

Alexander menyatakan, Firli Bahuri diberhentikan dengan hormat dari posisi Deputi Penindakan. Seluruh pimpinan KPK sendiri sudah mengklarifikasi dengan Firli terkait dengan pertemuan dengan TGB.

"Saat itu kami berlima menyatakan kita memberikan peringatan saja, tetapi belum sampai surat peringatan itu keluar, yang bersangkutan sudah ditarik ke Polri," ucapnya.

Sebelumnya, KPK menyatakan mantan Deputi Penindakan Firli Bahuri terbukti melakukan dugaan pelanggaran berat. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018.

"Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Dewan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari menjelaskan, sejumlah temuan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli. Pertama, pertemuan dengan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang yang dilakukan sebanyak dua kali. Padahal, KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada 2009-2016.

Pertemuan itu terjadi pada 12 Mei 2018 dalam acara harlah GP Ansor ke-84 dan launching penanaman jagung 100.000 hektare di Bonder Lombok Tengah. Tsani mengatakan Firli berangkat tanpa surat tugas dan menggunakan uang pribadi.

Pelanggaran etik selanjutnya adalah ketika Firli bertemu pejabat BPK Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah akan menjalani pemeriksaan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Yaya Purnomo perihal kasus suap dana perimbangan. Tsani mengungkapkan Firli didampingi Kabag Pengamanan menjemput langsung Bahrullah di lobi Gedung KPK.



Sumber: Suara Pembaruan