Kemdagri Kaji Kelanjutan Dana Otsus

Kemdagri Kaji Kelanjutan Dana Otsus
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. ( Foto: ANTARA FOTO / Nova Wahyudi )
Carlos KY Paath / FMB Kamis, 12 September 2019 | 11:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Dana otonomi khusus (otsus) Papua akan berakhir pada 2021. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua. Pemerintah masih mengkaji mengenai masa depan dana otsus.

“Tahun 2021 bukan kekhususan Papua yang berakhir, melainkan dana otsus. Mengenai kelanjutannya, kementerian terkait sedang lakukan evaluasi dan kajian,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada Beritasatu.com, Kamis (12/9/2019).

Untuk diketahui, sejak kurun waktu 2002 hingga 2018, total dana otsus yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp 59,1 triliun. Papua Barat pada 2009 juga menerima dana otsus, sampai dengan 2019, jumlahnya Rp18,42 triliun.

Menurut Tjahjo, dana otsus tentu masih dibutuhkan masyarakat Bumi Cendrawasih. Tjahjo menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian serius untuk membangun Papua dan Papua Barat.

Tjahjo mengungkap, keberpihakan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat begitu banyak. Misalnya keterlibatan orang asli dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (pemda). Provinsi selain Papua dan Papua Barat hanya mempunyai dua pilar penyangga daerah yakni gubernur dan DPRD.

Sebagaimana diatur UU Otsus, Papua dan Papua Barat memiliki Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural. MRP terdiri atas unsur adat, agama, dan perempuan. Anggota MRP Papua sebanyak 51 orang, dan Papua Barat 42 orang.

“MRP bertugas memberikan pertimbangan pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah khusus (perdasus). Saat gubernur dan DPRP merancang perdasus, wajib disampaikan kepada MRP untuk diberikan pertimbangan dan persetujuan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, DPRP merupakan sebutan untuk DPRD. Sebab, keanggotaan DPRP tak hanya dari pemilu, melainkan ada perwakilan adat. Ruang bagi orang asli Papua mengurus daerah dibuka lebar oleh pemerintah.

Pengawasan
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Akmal Malik menjelaskan, pengawasan terhadap dana otsus sama dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada umumnya. Dibentuk dalam dokumen anggaran dengan target kinerja.

Akmal mengungkap, persentase dana otsus dialokasikan 70 persen ke Papua, dan 30 persen Papua Barat. “Dari 70 persen itu, sebanyak 80 persen untuk kabupaten/ kota dan 20 persen provinsi. Di Papua Barat, dari 30 persen, 90 persen untuk kabupaten/ kota dan 10 persen provinsi,” ungkap Akmal.

Akmal menyatakan, dibutuhkan komitmen untuk mengeksekusi anggaran. Pasalnya, sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat mempunyai kondisi geografis yang rumit. Hal ini yang terkadang mengganggu mekanisme pertanggungjawaban anggaran.

“Dana itu akan turun jika ada pertanggungjawaban. Kalau yang pertama ini cair terus kedua, alasannya lokasi yang jauh dan bakal telat. Artinya, tahapan pencairan terganggu dengan letak geografis itu,” ucap Akmal.

Akmal menambahkan, pemerintah menginginkan agar anggaran tepat sasaran. “Kita inginkan anggaran tepat sasaran, ada kontribusi dan memberikan dampak positif. Mekanisme pertanggungjawaban jangan terlalu kompleks, asalkan hasilnya jelas,” kata Akmal.



Sumber: Suara Pembaruan