Capim KPK Nurul Ghufron Sebut SP3 Sebuah Keniscayaan

Capim KPK Nurul Ghufron Sebut SP3 Sebuah Keniscayaan
Calon Pimpinan KPK  Nurul Ghufron saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/9/2019). ( Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono )
Fana Suparman / HA Kamis, 12 September 2019 | 00:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyatakan setuju lembaga antikorupsi itu mendapat kewenangan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap suatu perkara yang tidak cukup bukti.

Bahkan, Nurul menyatakan kewenangan KPK menerbitkan SP3 merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini dikatakan Nurul Ghufron saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Komisi III DPR, Rabu (11/9).

"Dalam bahasa saya SP3 adalah keniscayaan," kata Nurul.

Nurul yang merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini mengaku sudah menulis mengenai kewenangan KPK menerbitkan SP3 dalam tesisnya mengenai optimalisasi sistem pidana korupsi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga atau 2004 silam atau hanya dua tahun setelah UU nomor 30/2002 tentang KPK berlaku.

Selain itu, Nurul mengatakan pemikirannya mengenai SP3 ini juga dituangkan dalam artikel yang ditulisnya di media massa pasa 2016. Untuk itu, Nurul menegaskan, pernyataannya mengenai SP3 di KPK tak terkait dengan posisinya sebagai capim KPK maupun wacana revisi UU KPK diusulkan DPR.

"Jadi tidak karena kaitan revisi ini, tidak karena kaitan mau capim atau apa pun," katanya.

Nurul menjelaskan pernyataannya bahwa kewenangan SP3 merupakan keniscayaan. Dikatakan, proses penegakan hukum merupakan upaya manusiawi untuk mencari kebenaran. Sementara, manusia diakuinya memiliki keterbatasan yang memungkinkan berbuat khilaf dan salah. Untuk itu, SP3 sebagai jalan keluar jika ada penyidikan perkara yang keliru.

"Kita yakin bahwa yang maha benar itu hanya Tuhan. Untuk menampung dan memberi way out atau jalan keluar atas kemanusiaan yang penuh memungkinkan khilaf dan salah tersebut, maka butuh way out SP3 atau penghentian, karena tidak semua kemudian yang disidik itu benar," katanya. 



Sumber: Suara Pembaruan