Mendagri Cari Dasar Hukum Pemekaran Provinsi Papua-Papua Barat

Mendagri Cari Dasar Hukum Pemekaran Provinsi Papua-Papua Barat
Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara )
Yustinus Paat / RSAT Rabu, 11 September 2019 | 16:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya bakal mencari dasar hukum yang tepat dan kuat untuk melakukan pemekaran Provinsi Papua-Papua Barat.

Menurut Tjahjo, permintaan para tokoh Papua yang bertemu Presiden Jokowi untuk pemekaran Papua menjadi 5 provinsi merupakan aspirasi yang akan ditampung dan dikaji pemerintah.

"Presiden Jokowi memerintahkan kepada Kemendagri untuk melakukan pengecekan terkait Undang-Undang. Kan atas aspirasi tokoh-tokoh Papua kepada Bapak Presiden. Pemerintah tampung. Kami sedang cari dasar hukumnya," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Tjahjo menilai rencana pemekaran 5 provinsi di tanah Papua bisa bisa ditempatkan dalam konteks pemekaran daerah yang sudah diatur No 45/1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Sehingga, kata Tjahjo, pemekaran tersebut tidak disebut Daerah Otonomi Baru atau DOB.

"Jadi bukan istilahnya daerah otonomi baru, diatur UU Tahun 1999," ungkap Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan pemekaran di tanah Papua tidak akan mencabut kebijakan moratorium pemekaran daerah. Pasalnya, permintaan pemekaran di tanah Papua merupakan kebijakan nasional yang sudah mempunyai dasar dalam Undang-Undang.

"Ini (pemekaran di tanah Papua) dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada UU-nya, hanya tertunda saja. Kemarin ditagih oleh tokoh-tokoh Papua, dipertimbangkan. Kita cek dulu," pungkas Tjahjo.



Sumber: BeritaSatu.com