Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Romy Didakwa Terima Suap Ratusan Juta Rupiah

Rabu, 11 September 2019 | 15:59 WIB
Oleh : Fana Suparman / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy menerima suap ratusan juta rupiah. Romy disebut menerima Rp 325 juta dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemag) Jawa Timur Haris Hasanudin dan sebesar Rp 91,4 juta dari Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

Suap ini diberikan lantaran Romy telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya. Jaksa menyebut perbuatan itu dilakukan Romy bersama-sama dengan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin.

"Terdakwa (Romy) mengetahui atau patut menduga uang tersebut diberikan karena terdakwa telah melakukan intervensi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kanwil Kemag Jawa Timur yang bertentangan dengan kewajibannya," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan terhadap Romy di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Jaksa membeberkan, perkara ini bermula saat Haris ingin menempati posisi Kakanwil Kemag Jatim yang saat itu tengah dibuka pendaftarannya pada 13 Desember 2018. Salah satu syaratnya, calon pendaftar tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin pegawai negeri sipil (PNS) selama lima tahun terakhir. Namun, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin PNS berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun. Sanksi itu menjadi penghalang utama Haris untuk bisa menempati posisi strategis tersebut.

"Haris bermaksud meminta bantuan langsung kepada Menteri Lukman. Namun, karena terdakwa sulit menemuinya, Ketua DPP PPP Jawa Timur Musyaffa Noer menyarankan Haris bertemu dengan terdakwa. Mengingat Romy merupakan Ketum PPP yang punya kedekatan khusus dengan Menteri Lukman," papar Jaksa.

Saran tersebut dijalankan Haris dengan menemui Romy pada 17 Desember 2018. Kepada Romy, Haris meminta agar dia bisa menduduki Kepala Kanwil Kemag Jawa Timur disampaikan ke Menteri Lukman. Romy pun menyanggupi permintaan Haris tersebut.

Pada 26 Desember 2018, Romy menerima kabar bahwa Haris telah melakukan pendaftaran dan mengirim berkas ke Kementerian Agama terkait pencalonannya. Haris juga mendesak Romy untuk dapat diloloskan sebagai Kakanwil Kemag Jawa Timur.

"Karena ada beberapa orang yang tidak suka dengan Haris dan memengaruhi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk tidak mendukung pencalonan Haris," kata Wawan.

Selanjutnya, pada 27 Desember 2018, Haris dinyatakan tidak lolos seleksi tahap administrasi karena tidak memenuhi syarat. Namun karena ada perintah dari Romy kepada Menteri Lukman, Nur Kholis memerintahkan anggota panitia seleksi Ahmadi, menambah dua peserta yang lolos administrasi, salah satunya Haris.

Pada 6 Januari 2018, bertempat di kediaman Romy di Kramat Jati, Jakarta Timur, Romy menerima Rp 5 juta dari Haris sebagai kompensasi atas lolosnya Haris dalam tahap administrasi. Uang itu sekaligus sebagai komitmen awal dibantunya Haris dalam proses seleksi ini.

Namun pada 29 Januari 2019 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Menag Lukman membatalkan pencalonan Haris. Romy pun berkoordinasi dengan Menag Lukman agar tetap mengangkat Haris. Permintaan itu disanggupi Menag Lukman.

Haris kemudian memberikan uanf sebesar Rp 250 juta kepada Romy pada 6 Februari 2019. Setelah proses seleksi, Haris kemudian diangkat sebagai Kakanwil Jatim pada 4 Maret 2019.

"Pada tanggal 4 Maret 2019 Menag Lukman mengangkat Haris sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019," kata Jaksa.

Tidak hanya Haris, Jaksa menyebut Romy turut membantu Muafaq Wirahadi untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Hal ini karena nama Muafaq tidak disodorkan untuk menjabat pada jabatan tersebut.

Muafaq kemudian menemui pelaksana tugas (Plt) Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin untuk mendapat posisi itu. Hal yang sama disampaikan Muafaq kepada sepupu Romy, Abdul Rochim yang kemudian menyanggupi permintaan tersebut daan mengatur pertemuan Muafaq dengan Romy.

"Atas arahan Abdul Rochim, Muafaq pada pertengahan Oktober 2018 menemui terdakwa di sebuah hotel di Surabaya. Muafaq meminta untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Atas permintaan itu Rommy pun menyanggupinya," urai Jaksa Wawan.

Untuk membantu Muafaq, Romy berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis Setiawan untuk segera menunjuk Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Pada 31 Desember 2018, Muafaq diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: B.II/3/36927 yang ditandatangani Nur Kholis.

Atas bantuan tersebut, Muafaq memberikan uang secara bertahap kepada Romy. Terhitung sejak Januari hingga Februari 2019 melalui sepupu Romy, Abdul Wahab, total Rp41,4 juta. Kemudian pada 15 Maret 2019 sebesar Rp 50 juta dalam goodie bag berwarna hitam bertuliskan "Mandiri Syariah Priority" yang diterima Romy melalui stafnya, Amin Nuryadi di Hotel Bumi Surabaya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Romy didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHP Ayat (1) KUHP.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bupati Sragen Mundur dari Partai, Gerindra Santai

“Politik itu kan dinamis. Meski Mbak Yuni mundur dari Gerindra, siapa tahu nanti Gerindra malah mengusung lagi Mbak Yuni ke Pilkada 2020," kata Sriyanto.

NASIONAL | 11 September 2019

Dipertanyakan, Uang Pemprov Sumut Raib di Tempat Parkir

Pengambilan uang dalam jumlah besar itu juga tanpa ada pengawalan, kemudian pegawai bersangkutan berani meninggalkan mobil berisikan uang di tempat parkiran.

NASIONAL | 11 September 2019

KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implementasi

Fitur penentuan lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

NASIONAL | 11 September 2019

Bangun Kembali Persekutuan Demi Terwujudnya Damai di Tanah Papua

"Perlu ada aktivitas lanjutn yang lebih menyentuh persoalan dalam masyarakat," kata Uskup Leo Laba Ladjar

NASIONAL | 11 September 2019

Margarito: Jokowi Jangan Ragu, Revisi UU KPK Masuk Akal

Soal dewan pengawas KPK, menurut Margarito, hal ini harus diperjelas definisinya, siapa saja yang bisa masuk kualifikasi dan apa saja kewenangannya.

NASIONAL | 11 September 2019

Kemdikbud Dorong Pengembangan Digitalisasi Sekolah

Bulan ini, Kemdikbud akan meresmikan digitalisasi sekolah dengan memberikan sekitar 1,7 juta komputer tablet kepada 36.000 sekolah, khususnya di daerah 3T.

NASIONAL | 11 September 2019

Cegah Terorisme di Sektor Kelautan, BNPT Gandeng KKP

MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Setuju Revisi UU KPK

Nawawi menjelaskan, tidak ada filosofi dalam UU KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Sebut Persoalan KPK Saat Ini Hanya soal Manajerial Pimpinan

Selama ini, kata Nawawi, publik melihat pemberantasan korupsi hanya sebatas operasi tangkap tangan.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi: KPK Lembaga Luar Bisa, tapi Kinerja Biasa Saja

Konsentrasi KPK hanya penindakan dan bukan mencegah.

NASIONAL | 11 September 2019


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS