Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bupati Sragen Mundur dari Partai, Gerindra Santai

Rabu, 11 September 2019 | 15:54 WIB
Oleh : Stefi Thenu / JAS

Semarang, Beritasatu.com - Menjelang Pilkada serentak pada 2020, Kabupaten Sragen panas. Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati mendadak mundur dari partainya, Gerindra.

Namun, pengunduran diri Kusdinar tersebut, tak membuat panik partai besutan Prabowo Subianto tersebut.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah mengaku tidak masalah dengan keputusan tersebut.

Gerindra mengaku masih santai menghadapi Pilkada 2020, termasuk, soal kemungkinan mengusung kembali Yuni ke Pilkada 2020. Partai Gerindra menilai soal calon dinilai masih sangat terbuka.

“Politik itu kan dinamis. Meski Mbak Yuni mundur dari Gerindra, siapa tahu nanti Gerindra malah mengusung lagi Mbak Yuni ke Pilkada 2020. Karena meskipun sudah mundur, secara emosional kami baik-baik saja dengan Mbak Yuni,” ujar Sekretaris DPD Gerindra Jateng, Sriyanto Saputro, Rabu (11/9/2019).

Meski demikian, Sriyanto mengatakan untuk Pilkada Sragen 2020 atau Pilbup Sragen 2020, Gerindra tak akan terburu-buru. Pihaknya memilih mengalir saja mengikuti dinamika politik yang ada. Termasuk, mendorong jika ada kader internal yang siap untuk maju.

“Tentu, kami selalu mendorong kader yang siap maju, untuk maju. Kita sudah terbiasa berjuang di segala cuaca,” tukasnya.

Terkait Pilkada serentak 2020, saat ini Gerindra Jateng juga tengah membangun komunikasi politik dengan parpol-parpol untuk persiapan di daerah-daerah. Selama ini, komunikasi Gerindra juga terbuka baik dengan parpol-parpol lain termasuk dengan PDI Perjuangan (PDIP).

“Dalam dunia politik, semua peluang terbuka. Tergantung komunikasinya. Dan kami terus membangun komunikasi dengan partai-partai lain termasuk PDIP untuk kesiapan di 21 Pilkada di Jateng 2020,” tandas Sriyanto.

Terpisah, Bupati Yuni mengaku saat ini masih menunggu instruksi dari DPP PDIP soal nasib pengajuan rehabilitasinya. Termasuk soal pembuatan resume untuk memperkuat pengajuan rehabilitasinya, juga masih menunggu perintah resmi dari DPP

Kabupaten Pekalongan

Sementara itu, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pekalongan terancam tidak bisa mengawasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun depan.

Pasalnya Bawaslu tidak memiliki kedudukan hukum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Pekalongan, Wahyudi Sutrisno mengatakan, UU tersebut menjelaskan pengawasan Pilkada menjadi tanggung jawab bersama, baik Bawaslu di tingkat provinsi, pusat, dan Panwas kabupaten/kota.

Perbedaan nomenklatur kelembagaan antara Panwas kabupaten/kota dengan Bawaslu kabupaten/kota inilah yang dipersoalkan.

"Ini menjadi keresahan seluruh Bawaslu yang akan menghadapi Pilkada 2020. Sekarang ini, nomenklatur pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota sudah berubah menjadi Bawaslu, bukan lagi Panwas," kata Wahyu.

Kemudian, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bawaslu adalah lembaga yang permanen, tapi UU Nomor 10 Tahun 2016 sifatnya ad hoc. Dikatakan, UU Nomor 10 Tahun 2016, anggotanya tiga orang.

Padahal jika mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 di kabupaten atau kota bisa di tiga sampai lima orang. Lalu di tingkat provinsi ada lima sampai tujuh orang. Padahal, Pilkada mengacu pada UU Nomor 10 Tahun 2016.

"Oleh karena itu, sangat mendesak agar segera revisi UU Nomor 10 Tahun 2016. Terutama, terkait definisi kelembagaan Bawaslu. agar memiliki legal standing," ungkapnya.

Wahyu mengungkapkan, ada tiga upaya yang dilakukan untuk merevisi undang-undang tersebut, yakni secara perseorangan, ada tiga komisioner Bawaslu dari kabupaten/kota dan provinsi yang mengajukan judical review ke Mahkamah Agung (MA).

"Tiga komisioner tersebut dari Medan, Ponorogo, dan Sumsel. Namun mereka tidak mengatasnamakan lembaga melainkan pribadi," ujarnya.

Kemudian, upaya kedua yaitu Bawaslu RI sudah mengajukan naskah akademik ke Presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Perpu jika ada permasalahan di UU Nomor 10 Tahun 2016 dan ketiga mengajukan perubahan UU itu ke DPR RI.

Sebanyak 21 kabupaten/kota di Jateng menggelar Pilkada serentak pada 2020, yakni Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga.

Selain itu juga Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Semarang, dan Kota Surakarta (Solo).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Dipertanyakan, Uang Pemprov Sumut Raib di Tempat Parkir

Pengambilan uang dalam jumlah besar itu juga tanpa ada pengawalan, kemudian pegawai bersangkutan berani meninggalkan mobil berisikan uang di tempat parkiran.

NASIONAL | 11 September 2019

KPPOD Nilai Sistem OSS Masih Terkendala di Implementasi

Fitur penentuan lokasi usaha yang belum sinkron dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

NASIONAL | 11 September 2019

Bangun Kembali Persekutuan Demi Terwujudnya Damai di Tanah Papua

"Perlu ada aktivitas lanjutn yang lebih menyentuh persoalan dalam masyarakat," kata Uskup Leo Laba Ladjar

NASIONAL | 11 September 2019

Margarito: Jokowi Jangan Ragu, Revisi UU KPK Masuk Akal

Soal dewan pengawas KPK, menurut Margarito, hal ini harus diperjelas definisinya, siapa saja yang bisa masuk kualifikasi dan apa saja kewenangannya.

NASIONAL | 11 September 2019

Kemdikbud Dorong Pengembangan Digitalisasi Sekolah

Bulan ini, Kemdikbud akan meresmikan digitalisasi sekolah dengan memberikan sekitar 1,7 juta komputer tablet kepada 36.000 sekolah, khususnya di daerah 3T.

NASIONAL | 11 September 2019

Cegah Terorisme di Sektor Kelautan, BNPT Gandeng KKP

MoU ditandatangani langsung oleh Kepala BNPT Komjen Polisi Suhardi Alius dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Kantor KKP, Jakarta.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Setuju Revisi UU KPK

Nawawi menjelaskan, tidak ada filosofi dalam UU KPK tidak bisa mengeluarkan SP3.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi Sebut Persoalan KPK Saat Ini Hanya soal Manajerial Pimpinan

Selama ini, kata Nawawi, publik melihat pemberantasan korupsi hanya sebatas operasi tangkap tangan.

NASIONAL | 11 September 2019

Capim Nawawi: KPK Lembaga Luar Bisa, tapi Kinerja Biasa Saja

Konsentrasi KPK hanya penindakan dan bukan mencegah.

NASIONAL | 11 September 2019

Kemristekdikti Ingin Cetak 10 Unicorn

Awalnya Kemristekdikti menargetkan 300 tapi lompatannya sangat jauh yakni mencapai 1.307 sejak tahun 2015.

NASIONAL | 11 September 2019


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS